Kejar Kualitas Investasi, Kepala BKPM Sebut Sektor Pariwisata dan E-Commerce Paling Strategis
Kepala BKPM menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/) sore. (Foto: Humas/Deni)
Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) akan menekankan kualitas dalam menjaring investasi sepanjang tahun 2018 ini.
Tidak saja nilai atau kuantitas investasi tapi juga kualitas, yang bisa membuat pekerja-pekerja di Indonesia naik kelas ke pekerjaan-pekerjaan yang nilai tambahnya lebih besar dan memberikan penghasilan yang lebih tinggi.
Terkait hal itu, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, ada dua sektor yang paling strategis. Yang pertama, pariwisata, karena hasilnya cepat. Ia menambahkan bahwa dampak berupa lapangan kerjanya cepat, penghasilan devisanya jalan, dan sektor jasa juga meningkat karena semua layanan pariwisata dilakukan oleh manusia, jadi menghasilkan lapangan kerja.
Yang kedua adalah e-commerce. Berdasarkan perhitungan BKPM, tahun 2017 total investasi ke commerce itu lebih dari 5 miliar dollar AS.
Itu artinya, separuh dari jumlah investasi di sektor migas di tahun 2016. Jadi nilainya besar sekali, pertumbuhannya tinggi sekali. Perhitungan saya kira-kira 50-80 persen year on year. Jadi ini sesuatu yang harus kita dukung, kata Thomas Lembong kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Istana Merdeka, Jakarta, Jumat (5/) sore.
Menurut Kepala BKPM itu, target e-commerce tahun ini cukup beragam. Ia menyebutkan, banyak sekali yang masuk dari Tiongkok, seperti Alibaba, dan ada juga Tencent yang dikabarkan mau masuk ke Gojek. Selain itu, cukup banyak dari ventura-ventura Silicon Valley Amerika.
BKPM juga sedang mengupayakan supaya lebih banyak lagi masuk dari Eropa dan Jepang, sambung Thom.
Ubah Paradigma
Mengenai kurang cepatnya pertumbuhan investasi sebagaimana disampaikan Presiden Joko Widodo saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas, Jumat (5/1) siang, Kepala BKPM Thomas Lembong mengatakan, tantangannya adalah implementasi dan eksekusi.
Ia menunjuk contoh misalnya, indeks kemudahan berusaha (Ease of Doing Business) yang tahun ini ditargetkan Indonesia masuk Top 40. Menurut Thom, Ease of Doing Business dari Bank Dunia terdiri dari 10 komponen, mulai dari kemudahan sambungan listrik, kecepatan izin bangunan, serta kecepatan menyelesaikan sengketa di pengadilan.
Karena itu, lanjut Thom, sistem-sistem seperti di pengadilan, PLN, dan dinas yang memberikan izin bangunan harus diperbaiki. Sistem-sistem harus dibuat online, dokumen-dokumen harus dibuat digital. Tidak ada jalan lain. Ini semua adalah implementasi dan eksekusi, ujarnya.
Mengutip Presiden dan Wapres, Kepala BKPM itu mengemukakan, dibutuhkan sebuah perubahan paradigma, perubahan mindset, perubahan mental dari mental penguasa menjadi mental pelayan.
Ini adalah masalah birokrasi yang kita hadapi. Tadi bahkan Presiden pakai istilah, “Kita ini sangat feodal sekali”. Kita duduk dengan gagah dan megah, menganggap diri kita penting, menunggu investor datang kepada kita seolah-olah mereka butuh kita. Padahal sebaliknya, kita butuh mereka, terang Thom seraya menambahkan, Presiden dan Wapres juga mengimbau supaya jajaran menteri mulai mensosialisasikan perubahan sikap dan orientasi dari penguasa menjadi pelayan. (DND/ES)
