Kemenkeu, KPK, KKP, dan BPK Raih Nilai Tertinggi dalam Laporan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja K/L
Wapres Jusuf Kalla menyerahkan penghargaan kepada Gubernur Jatim Soekarwo , di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (15/12)
Sebanyak 4 (empat) kementerian/lembaga, yaitu Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memperoleh nilai tertinggi, yaitu di atas 80 atau dengan predikat A, dalam penyerahan Laporan Evaluasi Kinerja kementerian/lembaga dan Pemerintah Provinsi.
Atas Prestasi tersebut keempat K/L itu bersama dua provinsi, yaitu Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang Laporan Evaluasi Kinerjanya memperoleh nilai di atas 80 memperoleh penghargaan yang diserahkan langsung oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, di kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (5/12) siang.
Wapres mengapresiasi dan bangga kepada instansi yang telah memberikan kinerja terbaik bagi kelangsungan pemerintahan.
“Pekerjaan kita dievaluasi dan dinilai. Gunanya adalah bagi yang A tetap mempertahankan, yang di bawah agar dapat mencapai lebih baik lagi,” ucap Wapres.
Penilaian-penilaian yang diperoleh, lanjut Wapres, baik secara sektoral untuk kementerian dan secara otonom bagi pemerintah provinsi, diharapkan secara akumulatif dan makro dapat mendukung kemajuan bangsa.
“Secara nasional ada lagi rapornya, dari segi pertumbuhan, dari segi lapangan kerja, dari segi kemiskinan,” jelas Wapres.
Wapres berpesan agar seluruh instansi pemerintah membangun etos kerja sebagai budaya Pemerintah Kabinet Kerja yang mengutamakan hasil yang memberikan manfaat nyata baik bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Ia mengingatkan, Seluruh anggaran yang dikelola sesuai dengan tugas dan fungsi harus benar-benar digunakan bagi kepentingan yang memberikan kemanfaatan bagi publik, dan harus berorientasi pada hasil. Kinerja tidak hanya dilihat dari sisi penyerapan anggaran tetapi juga kesesuaian dengan hasil yang diperoleh, tegas Kalla.
Rata-Rata Meningkat
Sementara itu Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi dalam laporannya mengatakan, dari hasil evaluasi, nilai rata-rata untuk kementerian/lembaga meningkat, dari 64,70 pada tahun 2014 menjadi 65,82 pada tahun 2015. Sedangkan nilai rata-rata untuk pemerintah provinsi meningkat dari 59.21 pada tahun 2014 menjadi 60.47 pada tahun 2015.
Nilai tersebut menunjukkan tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (outcome) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (result oriented government), kata Yuddy.
Ia menyebutkan, semakin baik hasil evaluasi yang diperoleh instansi pemerintah, menunjukkan semakin baik tingkat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dibandingkan dengan capaian kinerjanya serta semakin baik kualitas pembangunan budaya kinerja birokrasi di instansi tersebut.
Menurut Yuddy, selain keempat K/L dan dua pemerintah provinsi yang memperoleh penghargaan itu,
ada 3 (tiga) kementerian/lembaga dan 4 (empat) pemerintah provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 75 dan 80, yaitu: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas). Adapun pemerintah provinsi dimaksud adalah Kalimantan Selatan, Bali, Kalimantan Timur, dan Sumatera Selatan.
Sementara 18 kementerian/lembaga, dan 3 (tiga) pemerintah provinsi yang memperoleh nilai dalam rentang 70 dan 75. Sementara kementerian/lembaga dan pemerintah provinsi lainnya masih berada rentang nilai di bawah 70. Kami tidak akan berhenti untuk mendorong penerapan manajemen kinerja di seluruh instansi pemerintah, imbuh Yuddy.
(Setwapres RI/Humas Kementerian PANRB/ES)
