Kementerian PUPR: 9 Waduk Normal, 5 Defisit Air, 2 Kering

Waduk Jatiluhur, di Kab. Purwakarta, Jabar

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menyatakan telah mengambil sejumlah langkah sebagai antisipasi menghadapi kekeringan di sejumlah daerah.

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengemukakan, langkah antisipasi itu di antaranya dengan melakukan melakukan pemantauan secara intensif terhadap ketersediaan air di waduk, melakukan penyuluhan kepada petani air, dan membuat langkah yang sifatnya jangka pendek sepert menyediakan pompa air, suplai air bersih melalui mobil tanki dan hidran umum di daerah.

“Itu langkah jangka pendek. Untuk jangka menengah PUPR melakukan percepatan pembangunan 13 bendungan yang  tersebar di 10 propinsi di tahun 2015 ini,” kata Basuki di Jakarta, Sabtu (1/8).

Kementerian PUPR mencatat, sejak sejak Mei 2015 sejumlah wilayah mengalami hari tanpa hujan lebih dari 60 hari. Wilayah tersebut adalah Jawa, Sulawesi Selatan, Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Lampung, Bali, NTB, dan NTT.

Sementara dalam catatan BNPB, kekeringan telah melanda 12 provinsi, 77 kabupaten atau kota dan 526 kecamatan. Hingga Juli 2015, sekitar 111.000 hektar sawah mengalami kekeringan. Sebanyak 222.847 hektar sawah irigasi berpotensi kekeringan dan akan kehilangan panen lebih dari 1 juta ton.

9 Normal, 5 Waduk Defisit Air

Secara terpisah Direktur Jenderal Sumber Daya Air (SDA) Kementerian PUPR Mudjiadi mengatakan, dari pemantauan yang dilaksanakan secara intensif terhadap 147 waduk yang diamati tinggi muka airnya, terdapat 16 waduk utama yang terdiri dari 9 kondisi normal, yaitu Jatiluhur, Cirata, Sermo, dan Sutami. Lima waduk dalam kondisi defisit antara lain Keuliling, Batu Tegi, Saguling, Wonogiri dan Bening. Sedang ada dua waduk dalam kondisi kering, yaitu Wadas Lintang dan Sempor.

Adapu upaya penanganan kekeringan yang dilakukan secara komprehensif oleh Ditjen SDA Kementerian PUPR, menurut Mudjiadi, adalah melakukan penanganan secara rutin dan berkelanjutan berupa program pembangunan 65 bendungan, pembuatan tampungan kecil berupa embung, melakukan kegiatan operasi dan pemeliharaan untuk meminimalisir kebocoran sepanjang jaringan irigasi, melakukan kaji ulang pola tanam dan efisiensi penggunaan air irigasi secara bergilir, pemantauan muka air waduk per minggu serta memberikan penyuluhan kepada petani bagaimana memanfaatkan air secara efisien, serta SOP penggunaan air tahunan.

Menurut Mudjiadi, sebenarnya penyebab terjadinya kekeringan tidak hanya disebabkan berkurangnya perubahan musim tetapi juga disebabkan oleh pelanggaran pola tanam yang dilakukan petani. Ia menyebutkan,  seharusnya padi-palawija-padi tetapi kebanyakan petani menggunakan pola tanam padi-padi-padi.

“Jadi ketaatan petani pada pola tanam dan penggunaan air sangat berpengaruh pada kekeringan,” jelas  Mudjiadi yang dampingi Direktur Operasi dan Pemeliharaan Ditjen SDA Kementerian PUPR  Loly Martina dan Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Pemali Juana Made, dalam jumpa pers tentang penanganan kekeringan, di Waduk Kedungombo, Jawa Tengah, Sabtu (1/8).

Mudjiadi menambahkan bahwa PUPR hingga saat ini sudah menyediakan 761 unit  unit pompa air (yang tersebar ke 11 Balai Wilayah Sungai/Balai Besar Wilayah Sungai (BWS/BBWS) di 9 Provinsi. Yakni di Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Tenggara,  NTB, NTT dan Jawa Timur.

“Pompa yang tersedia memiliki Kapasitas 10 s/d 30 liter/dtk dan kapasitas 5 s/d 150 ltr/dtk,” jelas Mudjiadi.

Untuk Waduk Kedungombo sendiri, Mudjiadi mengatakan bahwa waduk yang merupakan salah satu sumber utama air dalam kondisi normal dari segi ketersediaan airnya. Hal ini dilihat dari ketinggian muka air normal dimana elevasinya sekitar +90.00 dengan in flow rata-rata 723 juta meter kubik.

Ia menyebutkan, penggunaan air di Waduk Kedungombo lebih banyak dimanfaatkan untuk penyediaan air baku 2.510 lt/det, penyediaan air irigasi menjadi 61.444 Ha, pembangkit tenaga listrik sebesar 23,90 MW,  pengendalian banjir dengan meredam banjir Sungai Serang sebesar 2.460 m3/dtk, serta pariwisata. (Biro Komunikasi Publik Kementerian PUPR/ES)