Kepala BNPB: ‘Rapid Test’ Terutama bagi Warga Kontak Langsung Pasien Covid-19
Kepala BNPB, Doni Monardo, saat menjawab pertanyaan melalui daring, Kamis (19/3). (Foto: Humas/Ibrahim)
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo menyampaikan bahwa Gugus Tugas telah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan mulai tanggal 17 Maret yang lalu ketika terselenggaranya rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK dan Menko Polhukam dengan sejumlah menteri lainnya untuk melakukan rapid test.
”Tentunya targetnya adalah masyarakat luas, terutama mereka-mereka yang secara fisik telah mengalami kontak dengan pasien positif dan tentu ini menjadi prioritas utama. Kalau seluruh masyarakat harus mengikuti atau mendapatkan rapid test ini, mungkin juga akan sulit karena akan sangat banyak penduduk kita, jumlahnya 270 juta jiwa,” ujar Doni saat menjawab pertanyaan melalui daring, Kamis (19/3).
Menyangkut masalah rumah sakit rujukan, Doni yang juga sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sementara ini ada 130 rumah sakit rujukan, untuk wilayah DKI dan sekitarnya masih relatif agak kurang dan ada 5 rumah sakit swasta yang nanti akan menampung pasien Covid-19 dengan kapasitas tempat tidur itu bisa mencapai 1.000 unit.
”Demikian juga adanya tawaran dari sejumlah pengusaha, ya karena sekarang ini banyak hotel yang relatif kosong sehingga mereka juga karena kepeduliannya kepada negara, partisipasi masyarakat yang sangat tinggi dan mereka sudah menawarkan. Untuk itu nanti Tim dari Kesehatan kemudian juga sejumlah pihak lainnya, akan menilai kesiapan dari tempat-tempat tersebut,” kata Doni.
Khususnya untuk Wisma Atlet, lanjut Doni, tim gabungan juga telah melakukan survei ke Wisma Atlet di Kemayoran dan saat ini sudah ada 2 tower yang mungkin dalam waktu tidak lama lagi sudah bisa berfungsi untuk sekitar plus minus 2.000 tempat tidur.
”Kemudian juga penyelenggara dari penanganan pasien yang ada di Wisma Atlet ini akan kita serahkan kepada satuan TNI gabungan. Ya tentunya TNI yang memiliki kualifikasi di bidang medis ya, baik dari angkatan darat; ada Puskes TNI Angkatan Darat, Angkatan Laut dan juga Angkatan Udara di bawah kendali nanti dari Puskes TNI,” imbuhnya.
Sesuai arahan Presiden. lanjut Doni, pasien nanti rute dipastikan supaya para petugas juga harus dalam kondisi aman. ”Kemudian Bapak Menteri PUPR dan Bapak Menteri BUMN telah mengatur tower-tower yang digunakan untuk dukungan logistik dan juga untuk hospitality bagi para penyelenggaranya. Baik untuk unsur TNI dan juga sebagian dari Polri, serta tenaga medis lainnya,” ujarnya.
Lab-lab yang jadi rujukan, menurut Doni, sudah ada 12 namun demikian apabila nanti kapasitas lab ini terbatas, Gugus Tugas akan memohon kembali kepada Menteri Kesehatan untuk ditambah, paling tidak ada sekitar total 40 lab pernah digunakan pada saat pandemi SARS yang lalu, tetapi tingkat kesiapannya perlu dicek ulang.
Lockdown
Soal status lockdown, Doni menyampaikan semua harus mengikuti kebijakan nasional, semua harus patuh dengan keputusan pemerintah pusat karena Presiden tidak akan memberikan status lockdown.
”Jadi cukup dengan social distancing apabila ini dipatuhi maka tingkat penularannya juga bisa kita batasi. Kalau ini tidak diikuti dengan baik apapun teorinya, apapun konsep yang digunakannya tidak akan pernah berhasil. Dan kita sudah melihat negara-negara maju sekalipun tidak mudah untuk mengendalikan wabah virus ini,” urai Doni.
Yang perlu dicatat, lanjut Doni, bagaimana daerah memiliki kemampuan di dalam mengelola manajemen terkait dengan pencegahan penularan dan pelibatan komunitas ini sangat penting.
”Ada imbauan dari kepala daerah tetapi tidak ditaati oleh rakyat apa gunanya. Masih sudah dibilang katakan begini, sudah ada imbauan atau instruksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan belajar dari rumah ternyata dipakai untuk berlibur, dipakai untuk jalan-jalan,” tambahnya.
Arahan dari Presiden supaya bekerja dari rumah, lanjut Doni, ternyata juga demikian, yang ini menunjukkan bahwa kesadaran atau kedisiplinan itu masih rendah.
”Inilah dibutuhkan kesadaran kolektif untuk kita semua harus paham bahwa ancaman virus ini tidak boleh lagi dianggap enteng. Bukan lagi cuma 20-30 negara, hampir semua negara di dunia hari ini mengalami penyebaran virus. Jadi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada sebuah semangat bersama untuk bisa melakukan sebuah imbauan dari pemerintah pusat, kemudian juga tidak bisa melakukan edukasi yang baik tentang bahaya virus ini dan juga efektivitas dari sosialisasi juga kurang maksimal, ya tidak akan bisa berhasil,” sambungnya.
Sekali lagi yang diperlukan sekarang, lanjut Doni, adalah bagaimana masyarakat semuanya harus paham, kemudian harus bisa menjaga jarak, harus bisa menghindari kerumunan, harus tidak lagi bersentuhan, dan harus cukup kegiatan dari rumah.
”Demikian juga harapan kami dari Gugus Tugas adalah kelurahan, desa ini mengoptimalkan peran serta dari PKK, dari RT/RW, dari karang taruna. Kalau ini sudah bisa optimal, kita bisa mengurangi risiko dan kita juga bisa menyelamatkan warga kita yang memiliki penyakit bawaan,” sambungnya.
Pada kesempatan ini, Doni mengimbau agar tokoh-tokoh di daerah maupun di pusat untuk bisa menyampaikan hal-hal yang positif, mengajak masyarakat untuk jangan sampai tertular.
”Tadi malam juga kami sudah bersama-sama dengan sejumlah tokoh dan juga para pejabat termasuk menteri dalam Negeri dan beberapa pejabat TNI-Polri di daerah untuk bisa mencegah tidak terjadinya kerumunan massa di beberapa provinsi,” katanya.
Fokus sekarang, menurut Doni, bagaimana bekerja sama karena kolaborasi pentahelix, yakni pemerintah, pemerintah pusat didukung TNI-Polri dan semua komponen-komponen pemerintah yang ada.
”Kemudian yang kedua adalah akademisi, pakar, mereka yang ahli dan termasuk peneliti. Yang ketiga dunia usaha. Yang keempat; komunitas, termasuk relawan, organisasi kemasyarakatan. Dan yang terakhir, media,” jelas Doni.
”Dan sekali lagi, sebagai kepala gugus tugas percepatan penanganan Covid-19 ini saya mengajak agar kita bisa bergotong-royong, kita bisa bersatu. Sekarang ini ancaman kita adalah virus. Mari kita tingkatkan kesadaran bela negara, ketika negara kita dalam kondisi seperti ini, maka dibutuhkan partisipasi publik,” pungkas Doni. (FID/EN)
