Kepala LKPP: Banyak Yang Takut Eksekusi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 14 Juli 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 25.199 Kali
Kepala LKPP Agus Prabowo

Kepala LKPP Agus Prabowo

Meskipun sudah ada 40.000 lebih item barang/jasa yang masuk dalam e-catalogue, namun hingga 9 Juli 2015, total transaksi yang menggunakan sistem ini baru mencapai Rp 11 triliun. Transaksi tersebut sudah mencakup instansi pemerintah pusat dan daerah.

Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Prabowo mengakui, tidak semua pengadaan barang/jasa pemerintah bisa dilakukan lewat e-catalogue, ada beberapa yang mesti manual.

“Kalau barang, itu bisa, karena tidak semua barang sudah tersedia di e-catalogue juga kan. Kalau tidak tersedia kan harus lelang biasa,” kata Agus kepada wartawan seusai bersama Menteri PPN/Kepala Bappenas Andrinov Chaniago menghadap  Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (14/7).

Mengenai instruksi yang diberikan oleh Presiden Jokowi, Agus mengaku diminta memberikan masukan tertulis kepada Presiden tentang ekosistem pengadaan.

Ia menyebutkan, pengadaan itu seperti ekosistem, ada aturannya, ada anggarannya, ada organisasinya, ada auditnya, macam-macam. Sementara LKPP domainnya hanya di aturannya saja. “Jadi instruksinya memberi masukan kepada Presiden, ekosistem mana yang harus direvisi,” ujarnya.

Bayangan Kepala LKPP Agus Prabowo , aturan-aturan di Kementerian Keuangan harus ikut berubah, aturan di Kementerian Dalam Negeri ikut berubah, dan cara-cara audit juga harus berubah. “Karena audit sekarang itu menakutkan, banyak orang yang takut untuk mengeksekusi pengadaan,” paparnya.

Agus tidak memungkiri jika ketakutan itu menjadikan eksekusi pengadaan barang/jasa pemerintah sejauh ini masih rendah. “Oh iya, otomatis. Orang kalau takut kan tidak bisa berbuat apa-apa,” ujarnya.

Mengenai batas waktu masukan yang akan diberikannya kepada Presiden, menurut Agus, presiden tidak memberi waktu, tapi ia akan mempersiapkan setelah lebaran.

“Setelah lebaran akan kami beri masukan. Tentu tindak lanjutnya ada di Presiden karena tidak semua persoalan bisa diselesaikan LKPP. Kira-kira begitu,” pungkas Agus. (GUN/RAH/ES)

Berita Terbaru