Kepala Staf Presiden Dan Seskab Kunjungi Pengungsi Korban Erupsi Sinabung
Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan dan Seskab Andi Widjajanto berdialog dengan pengungsi Sinabung, di Gedung KNPI, Kabanjahe, Karo, Minggu (28/6) malam
Kepala Staf Presiden Luhut Binsar Pandjaitan didampingi Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Widjajanto sepanjang Minggu (28/6) mengunjungi kawasan lokasi erupsi Gunung Sinabung, di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.
Kunjungan Kepala Staf Presiden dan Seskab itu diawali dengan briefing koordinasi dengan Pemkab Karo di pendopo rumah dinas Bupati Karo Terkelin Brahmana, mendengarkan paparan penanganan erupsi oleh Komanda Korem (Danrem) 023/KS Kol. Inf. Fahri, serta paparan tentang erupsi Sinabung oleh Kepala Badan Geologi Surono.
Selanjutnya, Luhut dan Andi beserta rombongan meninjau tempat relokasi pengungsi Sinabug, di Desa Siosar, Kecamatan Merek, Kabupaten Karo, dimana terdapat rumah-rumah yang siap ditempati, dan rumah-rumah yang masih dibangun untuk para pengungsi Sinabung.
Setelah berbuka puasa bersama di rumah dinas Bupati Karo, Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan dan Seskab Andi Widjajanto meninjau tiga titik lokasi tempat penampungan pengungsi sementara, yaitu di Gereja Paroki, Gedung KNPI, dan Tanjung Belang. Namun karena sudah terlalu malam, kunjungan ke Tanjung Belang ditunda pada Senin (29/6) besok.
Pada Senin (29/6), Kepala Staf Presiden Luhut B. Pandjaitan dan Seskab Andi Widjajanto juga dijadwalkan akan menghadiri kebaktian retreat di Taman Jubileum GBKP Sukamakmur, Berastagi, yang terletak beberapa kilometer dari lokasi Gunung Sinabung.
Sebagaimana diketahui Gunung Sinabung terus menerus mengeluarkan erupsi, sehingga para pengungsi harus bolak-balik dari rumahnya ke lokasi pengungsian. Sejauh ini belum diketahui sampai kapan erupsi Sinabung akan berhenti.
Kepala Pusat Data dan Informasi Humas Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Sutopo Purwo Nugroho mencatat, sejauh ini terdapat 10.184 jiwa (3.030 KK) pengungsi dari 11 desa yang tersebar di 10 pos pengungsian. Selain itu, terdapat 2.053 KK (6.179 jiwa) dari 7 desa yang dinyatakan dilarang untuk kembali ke desa asalnya. Mereka saat ini tinggal di hunian sementara.
(KAM/GUN/ES)
