Kepala Staf Presiden: Pemerintah Belum Perpanjang Kontrak Freeport
Kepala Staf Presiden Teten Masduki
Menanggapi adanya kesimpangsiuran informasi terkait perpanjangan kontrak karya penambangan PT Freeport Indonesia, Kepala Staf Presiden Teten Masduki menegaskan, hingga saat ini Presiden dan Pemerintah belum memperpanjang kontrak karya Freeport yang akan berakhir pada 30 Desember 2021.
Mengenai pertemuan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dengan pihak Freeport beberapa waktu lalu sebagaimana diberita sebuah majalah berita, Teten menjelaskan, bahwa yang dibicarakan dalam pertemuan itu hanya menyangkut lima hal, yaitu soal royalti, divestasi, peningkatan kandungan lokal, hilirisasi industri/smelter dan pembangunan Papua.
Presiden dan Pemerintah RI harus mematuhi Peraturan dan Perundang-undangan yang berlaku saat ini, yang membatasi bahwa pengajuan perpanjangan kontrak hanya bisa dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak berakhir, tegas Teten dalam siaran persnya Kamis (22/10).
Kepala Staf Presiden itu menjelaskan,Pemerintah memang menerima masukan dari semua perusahaan tambang, yang meminta agar negosiasi perpanjangan kontrak bisa dilakukan jauh-jauh hari sebelum masa kontrak berakhir, dengan alasan mereka tidak berani mengucurkan dana investasi baru sebelum memiliki kepastian bahwa kontraknya akan diperpanjang.
Menurut Teten, Pemerintah di satu sisi bisa memahami persoalan ini, dan sebagai konsekuensinya, pemerintah juga dihadapkan pada adanya potensi penurunan produksi hasil pertambangan, yang pada akhirnya berimbas pada penurunan royalti sebagai penerimaan negara. Namun, di sisi lain pemerintah tetap terikat dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku di negara RI saat ini.
Terkait dengan sikap Presiden Jokowi, Teten menjelaskan, bahwa semangat Presiden dalam negoisasi perpanjangan kontrak-kontrak pertambangan pada dasarnya menginginkan adanya manfaat yang lebih besar untuk kepentingan negara dan seluruh rakyat Indonesia. (ES)
