Kepala UKP-PIP: Untuk ‘Delivery’ Isu Keadilan Sosial, Harus Kuatkan Komitmen Banyak Pihak

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 15 November 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 13.068 Kali
Suasana diskusi UKP PIP di Ruang Rapat lantai 4 Gedung 3 Kemensetneg, Jakarta. (Foto: Humas/Jay).

Suasana diskusi UKP PIP di Ruang Rapat lantai 4 Gedung 3 Kemensetneg, Jakarta. (Foto: Humas/Jay).

Unit Kerja Presiden Bidang Pembinaan Ideologi Pancasila (UKP PIP) menyelenggarakan acara Konvensi Kemitraan Sila ke-5 Keadilan Sosial Tahun 2017 melalui UKP Mendengar dengan MUI dan lembaga keagamaan di Indonesia di Ruang Rapat Lantai 4 Gedung III Kemensetneg, Rabu (15/11) siang.

“UKP-PIP mengidentifikasikan ada 5 jalur untuk pembumian Pancasila itu. Salah satu jalur yang kita pandang kalau Pancasila itu bisa dianggap efektif dan credibel harus menyelesaikan isu yang berkaitan dengan keadilan sosial,” ujar Kepala UKP PIP Yudi Latief usai dengar pendapat di Ruang Rapat lantai 4 Gedung 3 Kemensetneg.

Untuk men-delivery isu keadilan sosial, menurut Yudi, harus menguatkan komitmen kepedulian dari banyak pihak. Ia menyampaikan, pertama, dari pihak otoritas finansial, otoritas fiskal dan moneter dari institusi negara, dalam hal ini misalnya dari Kementerian Keuangan atau dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan intitusi lainnya.

“Kedua dari pihak para pengusaha atau pengusaha besar. Itu harus ada kepedulian karena kalau kesenjangan sosial terlalu lebar, nanti iklim usahanya terganggu juga,” ujar Yudi. Kepentingan mengatasi kesenjangan sosial, tambah Yudi, bukan hanya ratapan orang-orang miskin tapi harus menjadi kepedulian pengusaha besar karena kalau kesenjangan sosial terlalu lebar akhirnya iklim dunia usaha akan terganggu.

Komunitas agama, menurut Yudi,  terutama di pedesaan dan di berbagai tempat itu masih punya pengaruh yang kuat terhadap perilaku masyarakat. Nanti kita sertakan juga setiap dari perguruan tinggi, serikat buruh, dan dari NGO (Non-governmental organizations).

“UKP dalam hal ini fungsinya hanya semacam mediator untuk mempertemukan seluruh arus-arus ini. Jadi di pertemuan yang lalu kita sudah mempertemukan antara Kementerian Keuangan dengan para pengusaha besar, ada sekitar 40-an pengusaha besar lah yang hadir. Di situ muncul sharing pendapat seperti apa,” tambah Kepala UKP-PIP.

Artinya kalau pengusaha besar punya gagasan, lanjut Yudi, tapi misalnya ada masalah-masalah yang hanya terkait dengan persoalan regulasi, sehingga nanti me-match-kan dengan kebijakan dari Kementerian Keuangan.

Ia menambahkan bahwa hari ini, UKP-PIP pertemukan dengan perwakilan dari lintas agama juga dengan institusi-institusi yang utamanya mengembangkan dari daerah pinggiran institusi desa dan daerah tertinggal.

“Kita harapkan komunitas agama bisa menjadi kekuatan moral untuk terus menganjurkan di dalam untuk mendukung concern besar terhadap masalah keadilan. Dan keadilan ini harus diperluas wawasan teologisnya yang bukan hanya bisa berbagi sesama umat tapi juga bisa berbagi dengan orang-orang yang berbeda agama,” sambung Yudi.

Nanti, Yudi berharap isu kesenjangan tidak mudah dipolitisasi menjadi isu perbedaan agama sehingga kalau masalah kesenjangan ini menjadi komitmen seluruh agama, maka nanti tidak jatuh ke dalam perangkap pertikaian. Di sini, tambah Yudi, pemimpin-pemimpin agama, semua agama, harus punya kepedulian terhadap masalah kesenjangan sosial ini.

“Berikutnya, kita juga akan terus membedah lagi dalam meeting berikutnya, itu tadi, bagaimana dunia pendidikan tinggi juga dan pusat-pusat penelitian bisa membantu juga dalam hal penelitian dalan hal edukasi capacity building. Karena namanya petani tidak cukup hanya diberi tanah,” ujarnya.

Sekarang ini, tambah Yudi, ada program land-reform tidak cukup kalau capacity building-nya dan capacity management-nya tidak diberikan, nanti tanah bisa dijual lagi. Ia menambahkan nanti peran pendidikan tinggi melakukan pembelajaran-pembelajaran di bidang itu, terutama misalnya sekolah-sekolah kejuruan harus bisa membantu capacity bulding itu.

“Jadi kami lebih sebagai mediator, match maker supaya arus yang ada selama ini berjalan sendiri-sendiri bisa ada sinergi. Hanya dengan sinergi itu kekuatan besar akan insya Allah akan bisa kita persatukan menjadi satu gerakan baru untuk Indonesia, gerakan hidup dimana masyarakat majemuk ini bisa saling menghargai perbedaan tapi di saat yang sama selain bisa bersambung rasa juga bisa berbagi rezeki,” pungkas Yudi seraya berharap dengan proses tersebut kehidupan di Indonesia akan makin damai.

Acara tersebut dihadiri diantaranya Dewan Pengarah UKP PIP, Deputi I dan Deputi III UKP PIP, Ketua MUI Ma’ruf Amin, perwakilan kementerian/lembaga, dan perwakilan lembaga keagamaan di Indonesia. (FID/JAY/EN).

Berita Terbaru