Kerjasama Dengan Swasta, Pemerintah Akan Percepat 3 Proyek Infrastruktur

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 5 Maret 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 25.038 Kali

tol BalikpapanDengan menggunakan skema Kerjasama Pemerintah-Swasta, Pemerintah menyatakan kesiapan untuk mendorong percepatan pembangunan tiga proyek infrastruktur di bawah pengawasan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU-Pera).

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengemukakan, ketiga proyek infrastruktur itu adalah proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 94 kilometer di Kalimantan Timur, proyek pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Semarang Barat, Jawa Tengah, dan proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung sepanjang 7 kilometer di Sulawesi Utara.

“Proyek jalan tol Balikpapan-Samarinda sepanjang 94 kilometer di Kalimantan Timur yang siap dilakukan lelang pada Mei dengan nilai investasi kurang lebih sebesar Rp11,4 triliun,” kata Basuki kepada wartawan  seusai rapat koordinasi membahas percepatan infrastruktur di Jakarta, Rabu (4/3) malam.

Ditambahkan Basuki, bahwa jalan tol Balikpapan-Samarinda itu terbagi dalam beberapa seksi. Seksi satu dikerjakan oleh APBN. Seksi lima oleh APBD. “Seksi dua, tiga dan empat akan kita lelang karena sudah hampir 100 persen pembebasan lahannya,” ujarnya.

Adapun proyek pembangunan SPAM di Semarang Barat, Jawa Tengah, dengan nilai investasi sekitar Rp765 miliar, menurut Basuki, masih tertunda karena ada masalah terkait peraturan hukum yang berlaku.

Masalah tersebut antara lain karena Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air telah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi (MK), senggia diperlukan adanya  revisi Peraturan Menteri Dalam Negeri terkait investasi yang menggunakan dana APBD.

“Lelang akan menunggu penyusunan Peraturan Pemerintah (PP) atas perintah MK untuk kembali pada UU nomor 11 tahun 1974 tentang pengairan, karena di pasal 11 dikatakan pengusahaan air dilakukan dan dilaksanakan oleh pemerintah, BUMN dan BUMD,” ujar Basuki seraya menyebutkan, PP tersebut juga dibutuhkan karena adanya keterlibatan dari BUMD dalam proyek air minum ini.

“Apabila, persyaratan regulasi terpenuhi maka diperkirakan proses lelang pengadaan bisa dimulai paling cepat September,” jelas Basuki.

Sementara proyek pembangunan jalan tol Manado-Bitung, menurut Menteri PU-Pera, masih menunggu pembebasan lahan di wilayah Airmadidi, Minahasa Utara. Namun Basuki memperkirakan, pengadaan proyek ini dilakukan paling cepat triwulan IV.

“Yang dari Manado ke Airmadidi, sudah bebas tanahnya oleh APBN. Sedangkan Airmadidi ke Bitung baru mau dibebaskan lahannya, juga dengan APBN. Ini investasinya Rp4 triliun. Mungkin tendernya akan mulai kuartal keempat,” jelas Basuki.

Selain tiga proyek ini, Menteri PU-Pera Basuki Hadimuljono mengemukakan, pemerintah juga mempercepat pembangunan infrastruktur kereta Bandara Soekarno-Hatta dibawah pengawasan Kementerian Perhubungan, yang selama ini masih tertunda karena masalah koordinasi antar institusi dan penyediaan lahan. (*/ANT/ES)

Berita Terbaru