Ketemu Bupati/Walikota se Sumatera, Presiden Jokowi Ingatkan Pentingnya Konsolidasi
Presiden Jokowi memberikan arahan pada para Bupati/Walikota se Sumatera, di Istana Bogor, Jabar, Rabu (22/1)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla, Kamis (22/1) pagi, di Istana Bogor, Jawa Barat (Jabar), melakukan pertemuan dengan para Bupati dan Walikota dari seluruh Pulau Sumatera.
Dalam sambutannya Presiden Jokowi mengatakan, pertemuan tersebut merupakan bagian dari upaya konsolidasi organisasi di pemerintahan, setelah sebelumnya hal yang sama dilakukan dengan para Gubernur dan Pangdam di seluruh tanah ini.
Menurut Presiden, pertemuan seperti itu tidak hanya setahun sekali, bisa dua kali, bisa tiga kali kalau memang konsolidasi diperlukan terutama dalam rangka kita menyamakan visi kita, gagasan besar dan rencana besar kit, agar nanti pelaksanaannya di lapangan tidak ada hambatan.
Saya ingin agar konsolidasi organisasi betul betul terus kita lakukan, kata Presiden Jokowi.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan, pentingnya pencapaian target pertumbuhan ekonomi. Ia menyebutkan, jika pada 2014 pertumbuhan ekonomi mencapai 5,1%, maka pada 2015 pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi di angka 5,6% – 5,8%.
Presiden menilai, angka target pertumbuhan ekonomi nasional itu pesimis juga tidak, dan terlalu optimis juga tidak. “Saya kira angka yang kita inginkan ini juga tidak sebuah angka tanpa kalkulasi, semuanya dengan perhitungan,” tuturnya.
Hadir dalama cara ini antara lain Mendagri Tjahjo Kumolo, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PU dan Pera) Basuki Hadimuljono, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto.
Gelombang Pertama
Sebelumnya Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo dalam laporannya mengatakan, pertemuan itu diikuti oleh 101 Bupati/Walikota se Pulau Sumatera. Ia menyebutkan, pertemuan tersebut merupakan gelombang pertama pertemuan Presiden Jokowi dengan Bupati/Walikota se Indonesia.
Tjahjo juga melaporkan hasil rapat kerja dengan Komisi II dan paripurna DPR telah diputuskan disetujui Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 dan Perppu 2 Tahun 2014, sehingga pada tahun 2015 ini akan 204 Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) langsung, yaitu di 8 provinsi dan 196 kabupaten/kota.
Kami laporkan bahwa pelaksanaan Pilkada langsung sedang dan akan dibahas dengan DPR dan diharapkan bulan februari bisa selesai. Seluruh persiapan sudah siap semua, ujar Tjahjo.
Mendagri juga melaporkan, bahwa selama 2 (dua) bulan ini, Kemendagri telah mengembalikan 106 Peraturan Daerah (Perda) bermasalah kepada Pemerintah Provinsi/Pemerintah Kabupaten/Kota untuk diklarifikasi dan diperbaiki kembali. (Humas Setkab/ES)
