Keterangan Pers Presiden Joko Widodo tentang Terpilihnya Indonesia Menjadi Anggota Tidak Tetap Dewan Keamanan PBB, 12 Juni 2018, Di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat

Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Baru saja tadi Menteri Luar Negeri melaporkan kepada saya mengenai hasil dari pemilihan anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB. Alhamdulillah perolehan suara yang sangat signifikan dari pemilihan tersebut, yaitu 144 suara dari 190 suara yang diperebutkan. Dan Indonesia terpilih menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan PBB untuk periode 2019-2020.

Perolehan ini merupakan sebuah hasil kerja keras dalam jangka panjang dari diplomat-diplomat kita, dari diplomat-diplomat Indonesia. Dan juga dari setiap pertemuan kita dengan kepala negara, dengan kepala pemerintahan, dengan negara-negara sahabat, kita selalu mengangkat isu pencalonan Indonesia di Dewan Keamanan PBB ini dan kita selalu meminta dukungan dari negara-negara sahabat. Dan kampanye Indonesia ini dilakukan, tadi saya sudah sampaikan, dalam jangka panjang, dilakukan secara bersih, tidak menghambur-hamburkan uang, dan juga lebih mengedepankan rekam jejak kita, rekam jejak Indonesia dan visi Indonesia untuk Dewan Keamanan PBB.

Beberapa hal yang menyumbang kemenangan Indonesia antara lain:
Yang pertama, kondisi dalam negeri Indonesia yang demokratis, stabil, dan damai. Kondisi dalam negeri Indonesia ini memiliki kontribusi yang besar dalam kemenangan ini.

Yang kedua, rekam jejak dan kontribusi diplomasi Indonesia dalam turut menjaga perdamaian dunia.

Dan yang ketiga, independensi politik luar negeri Indonesia, netralitas politik luar negeri Indonesia.

Dan yang keempat, peran Indonesia dalam menjembatani perbedaan-perbedaan yang ada, termasuk di negara-negara yang sedang dilanda konflik.

Empat prioritas keanggotaan Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB:
Kita ingin memperkuat ekosistem perdamaian dan stabilitas dunia dengan memperkuat budaya penyelesaian konflik secara damai.
Kemudian kita ingin memperkuat sinergi antara organisasi kawasan dan Dewan Keamanan PBB.
Dan kita ingin meningkatkan pendekatan komprehensif dalam menangani kejahatan lintas batas, termasuk di dalamnya adalah terorisme.
Serta kita ingin mensinergikan upaya menciptakan perdamaian dengan pencapaian agenda pembangunan 2030.

Secara khusus, saya berpesan kepada Menteri Luar Negeri untuk memberikan prioritas kepada isu Palestina. Isu Palestina akan menjadi prioritas bagi Indonesia dalam Dewan Keamanan PBB. Saya juga meminta kepada Menteri luar negeri dalam 6 bulan ke depan agar mempersiapkan secara baik untuk Indonesia duduk dalam Dewan Keamanan PBB, dimulai 1 Januari 2019 yang akan datang. Kepercayaan dunia ini adalah tanggung jawab yang harus kita tunaikan dengan baik.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan.

Terima kasih,
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.