Ketua Gugus Tugas Jelaskan 4 Sehat 5 Sempurna Saat Pandemi Covid-19

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 19 Mei 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 343 Kali

Kepala BNPB saat menyampaikan keterangan pers usai Ratas, Senin (18/5). (Foto: Humas/Ibrahim).

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Doni Monardo, sekaligus Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 menyampaikan narasi baru tentang 4 sehat 5 sempurna yang mengajak untuk hidup sehat di masa Pandemi. 

“Ke depan 4 sehat 5 sempurna yang selama ini terdiri dari makan daging, makan ikan, makan sayuran, dan buah-buahan, serta minum susu, kita transformasikan ke dalam suasana masa COVID-19, yaitu pakai masker, jaga jarak, cuci tangan, kemudian yang keempat adalah olahraga yang teratur, istirahat yang cukup, dan tidak boleh panik, serta yang kelima adalah memakan makanan yang bergizi,” ujar Kepala BNPB saat menyampaikan keterangan pers, Senin (18/5). 

Ini, menurut Doni, akan menjadi upaya Gugus Tugas untuk bekerja sama dengan seluruh komponen bangsa melalui kolaborasi pentahelix berbasis komunitas, termasuk juga pelibatkan tokoh-tokoh agama, budayawan, dan juga tokoh-tokoh pemuda agar narasi tentang 4 sehat 5 sempurna zaman COVID-19 ini bisa dipahami oleh masyarakat dan bisa ditaati.

Lebih lanjut, Ketua Gugus tugas menyampaikan terkait rencana pengurangan pembatasan yang nantinya akan tergantung dari data-data lapangan.

“Jadi kami ulangi kembali bahwa 1-2 minggu ke depan belum ada kebijakan pengurangan pembatasan. Yang dibahas hari ini oleh Bapak Presiden adalah skenario yang mana seluruhnya tergantung dari data-data lapangan,” kata Ketua Gugus Tugas.

Pada kesempatan itu, Ketua Gugus Tugas menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga mengulangi kembali larangan mudik.

“Tidak boleh mudik, titik! Dan mari kita ikut menjaga secara bersama-sama tingkat kepatuhan masyarakat agar tidak ada yang mudik, supaya risiko terpapar masyarakat di kampung halaman itu bisa kita cegah,” imbuh Ketua Gugus Tugas.

Lebih lanjut, Doni mengingatkan bahwa larangan mudik ini tetap memberikan ruang kepada transportasi yang berhubungan dengan aktivitas logistik, aktivitas pangan, dan kegiatan pemerintahan, serta kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan percepatan penanganan COVID-19.

Gugus Tugas, sambung Doni, telah melaporkan pada Presiden tentang kontribusi provinsi yang ada di Pulau Jawa terhadap kasus secara nasional.

Untuk kasus terkonfirmasi positif, tambah Ketua Gugus Tugas, jumlahnya 67%, kemudian kasus meninggal 79%, adapun yang sembuh 59%, ini seluruh data untuk Pulau Jawa dibandingkan dengan data nasional.

“Kemudian beberapa daerah yang mengalami peningkatan kesembuhan yaitu Aceh 83,3%, Bangka Belitung 79,3%, kemudian Bali 71,8%, Kepri 69,0%, dan Gorontalo 62,5%,” terang Doni.

Ketua Gugus Tugas juga sampaikan ada beberapa lab yang dimiliki oleh kementerian/lembaga (K/L) dan perlu ada peningkatan pembinaan dari K/L terhadap laboratorium yang ada di seluruh Indonesia agar peningkatan kualitas dan juga kuantitas hasil pemeriksaan spesimen bisa lebih baik lagi.

“Termasuk juga menunjuk Kepala Badan Litbangkes Kementerian Kesehatan sebagai koordinator untuk mengumpulkan seluruh hasil-hasil laporan dari seluruh laboratorium,” tandas Ketua Gugus Tugas.

Soal keterbatasan tentang SDM sehingga mengakibatkan proses testing kurang optimal, Ketua Gugus Tugas telah berusaha meminta bantuan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) termasuk juga melibatkan seluruh Puskesmas yang ada di wilayah terdapatnya laboratorium tersebut, serta bekerja sama dengan asosiasi bidan terutama yang berkemampuan untuk menangani laboratorium, termasuk juga rencana pemberian insentif bagi petugas laboratorium.

Sejumlah K/L yang memiliki laboratorium, lanjut Doni, di antaranya Kementerian Kesehatan memiliki 14 laboratorium, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memiliki 19 laboratorium sebagian besar adalah milik perguruan tinggi, provinsi memiliki 19 laboratorium kesehatan daerah, BUMN memiliki 2 laboratorium, BPOM memiliki 5 laboratorium, Kemenristek memiliki 2 laboratorium, Kementerian Pertanian memiliki 3 laboratorium, Kementerian Agama 1 laboratorium, dan TNI 1 laboratorium, serta swasta 3 laboratorium.

“Total semuanya ada 69 laboratorium, sedangkan masih terdapat 54 laboratorium lainnya yang dalam proses untuk peningkatan dan memulai operasional,” jelas Doni.

Untuk reagen PCR test yang telah didistribusi, sambung Doni, itu telah mencapai lebih dari 600 ribu, sedangkan total seluruh reagen yang didatangkan dari beberapa negara telah mencapai lebih dari 1 juta.

Menurut Ketua Gugus Tugas, laju kasus berdasarkan provinsi, di antaranya adalah Jawa Timur mengalami kenaikan kasus mingguan sebesar 70%, Sumatra Selatan mengalami kenaikan kasus mingguan 157%, Kalimantan Selatan mengalami kenaikan jumlah kasus mingguan 60%.

“Dari penjelasan Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan, 68% kasus yang terjadi diakibatkan oleh Klaster Gowa dan telah mengakibatkan korban mencapai 107 orang meninggal dunia. Kemudian Jawa Barat mengalami penurunan jumlah kasus mingguan 43%,” ujarnya.

Pekerja Migran dan Era Normal Baru

Selanjutnya, Ketua Gugus Tugas jelaskan tentang perkembangan warga negara Indonesia yang kembali dari luar negeri baik pekerja migran (PMI), ABK, termasuk juga para pelajar jumlahnya mencapai 132.798 orang, yang terdapat beberapa pintu masuk sesuai dengan perintah Presiden supaya terkonsentrasi sehingga pengawasannya mudah.

“Yang pertama di wilayah Kepri, kemudian Kalimantan Barat, kemudian Jakarta, dan juga Bali. Kemudian untuk WNI yang kembali dari luar negeri yang berhasil didaratkan atau diterima oleh Gugus Tugas Satuan Gabungan TNI-Polri dan juga Kementerian Luar Negeri serta Kementerian Kesehatan itu mencapai 4 ribu, sementara yang menunggu hasil swab adalah 2.850, kemudian yang sudah kembali adalah 1.493. Jadi total dari jumlah itu jumlahnya 4 ribu sekian,” jelasnya.

Dari jumlah total tersebut, Ketua Gugus Tugas sampaikan yang telah diketahui hasil swab-nya adalah 279 orang positif COVID dan sekarang mendapatkan perawatan di Wisma Atlet.

“Kemudian juga yang tiba di Bali telah mencapai 15.300 orang, dari hasil pemeriksaan ABK dan PMI melalui pintu Bali terdapat 312 orang yang positif COVID-19 dan saat ini dilaksanakan perawatan di 13 rumah sakit rujukan di wilayah Denpasar dan sekitarnya,” terangnya.

Soal treatment, Ketua Gugus Tugas sampaikan khusus Jakarta total bed yang terisi oleh pasien adalah 54,3%, beberapa provinsi juga masih berada di kisaran antara 40% dan 50% bahkan ada yang berada di bawah 10%.

“Sementara yang relatif tinggi adalah di Jawa Timur yaitu Rumah Sakit Dr. Soetomo mencapai 95,2%, dan Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang mencapai 73,5%,” urai Doni.

Mengenai konsep yang berhubungan dengan pengurangan pembatasan dan  strategi menghadapi tantangan new normal, Ketua Gugus Tugas sampaikan bahwa sejauh ini belum ada lembaga yang berani mengatakan kapan COVID-19 akan berakhir, termasuk juga belum ada kepastian kapan vaksin akan ditemukan, sehingga sangat mungkin akan selamanya hidup dengan COVID-19.

“Oleh karenanya Gugus Tugas memberikan beberapa masukan, yang pertama tentang pentingnya pra-kondisi melalui survei, kajian, riset. Kemudian juga waktu yang tepat kapan harus dimulai, dilihat dari data-data lapangan yang tadi telah Bapak Presiden perintahkan untuk mengkaji daerah mana yang boleh dibuka, tentu adalah daerah-daerah yang memiliki kriteria hijau,” tandasnya.

Kalau dilihat dari 34 provinsi di Indonesia, sambung Doni, ada yang memang tingkat kasusnya masih relatif rendah, namun demikian tetap kajian secara data dan juga riset memiliki peran yang penting sehingga nantinya mana daerah yang dibuka, mana yang diberikan pengurangan pembatasan tidak keliru.

Menyangkut masalah tingkat kepatuhan masyarakat, sambung Doni, sehingga apabila diberikan pelonggaran pengurangan pembatasan, maka tingkat kepatuhan masyarakat tentang pentingnya protokol kesehatan bisa tetap dilakukan.

Prioritas lain, sambung Doni, yaitu lokasinya dan juga bidang apa yang akan dibuka, serta simulasi yang perlu dilakukan.

“Demikian juga tadi telah disampaikan oleh Bapak Mendagri tentang koordinasi antara pusat dan daerah agar masing-masing pemerintah di daerah, apakah dalam bentuk kabupaten/kota maupun provinsi itu bisa siap,” katanya.

Tim monitoring dan evaluasi, tambah Doni, yang akan memberikan masukan daerah mana yang akan dibuka, serta bidang apa yang perlu dibuka.

“Dan selama pandemi masih berlangsung maka protokol kesehatan adalah harga mati,” pungkas Doni. (MAY/TGH/EN)

Berita Terbaru