Kofi Annan Apresiasi Langkah Indonesia Dalam Penyelesaian Konflik di Rakhine State, Myanmar
Pertemuan Presiden Joko Widodo dan Kofi Annan di BICC, Bali, Kamis (8/12). (Foto: Humas/ Rahmat)
Mantan Sekjen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Kofi Annan selaku Ketua Advisory Commitee untuk Rakhine State (Myanmar) mengapresiasi langkah yang diambil oleh Indonesia dalam membantu menyelesaikan masalah yang sedang terjadi di Rakhine State, Myanmar.
Langkah-langkah yang diambil oleh Indonesia merupakan langkah yang sifatnya konkret, langsung berbicara dengan pemerintah Myanmar tapi kita juga mengikutsertakan organisasi kemasyakatan (Ormas), termasuk organisasi kemasyarakatan Islam, kata Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi kepada wartawan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menerima Kofi Annan, di Bali International Convention Center, Nusa Dua, Bali, Kamis (8/12) siang.
Menlu menjelaskan, Presiden Joko Widodo telah memerintahkan dirinya untuk terus melakukan komunikasi engagement baik dengan pemerintah Myanmar, dengan tim yang dipimpin oleh Kofi Annan, dan dengan pihak-pihak lain yang memiliki perhatian terhadap situasi di Rakhine State.
Menurut Menlu, pihaknya sudah bertemu secara singkat dengan timnya Kofi Annan di Yangon, Myanmar, dan sudah menyampaikan concern dan harapan pemerintah Indonesia agar komunitas yang berada di Rakhine State diproteksi, dihormati hak-hak dasarnya secara equal dan inklusif. Yang tidak kalah pentingnya kita siapkan diri untuk membantu. Jadi semuanya komplit dalam satu paket, ujarnya.
Bantuan Kemanusiaan
Menurut Menlu, yang paling diperlukan sekarang adalah mengenai masalah bantuan kemanusiaan. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo telah mengutus dirinya untuk selain bicara mengenai masalah Rakhine State, situasi di Rakhine State itu sendiri, juga berbicara mengenai masalah kemanusiaan.
Kita sudah siap. Bapak tadi sudah menginstruksikan akan dipercepat pemberian bantuan kemanusiaan, jelas Menlu.
Untuk langka yang lebih panjang, menurut Menlu, ada beberapa hal yang diperlukan, dan hal ini sudah dibahas Menlu dengan State Counsellor Daw Aung San Suu Kyi, saat bertemu di di Naypyidaw, Myanmar, Selasa (6/12) malam.
Beberapa hal itu adalah kerja sama untuk pemberian kapasitas, melanjutkan pemberian kapasitas di bidang tata pemerintahan yang baik atau good government, demokrasi, dan juga di bidang HAM (Hak Asasi Manusia). Ini program sebenarnya sudah pernah dilakukan tetapi akan diteruskan. Karena ini juga masih merupakan hal yang dianggap penting oleh pemerintah Myanmar, ungkap Menlu.
Selain itu, juga akan ditingkatkan kerja sama di dalam konteks interfaith dialogue (dialog antar agama), karena situasi Rakhine State itu juga menyangkut konflik horizontal antar komunitas masyarakat. Juga, tidak tertutup kemungkinan, sebagaimana dibicarakan dengan Kofi Annan, pelatihan misalnya yang terkait dengan community policy, yang terkait dengan policy. (UN/ES)
