Komisi II DPR RI Tinjau Implementasi Dana Desa dan KTP Elektronik di Sulsel
Anggota Komisi II berfoto bersama saat kunjungan kerja di Makassar, Provinsi Sulsel, Senin (2/3). (Foto: Humas/Rahmat)
Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia melalukan kunjungan kerja di Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel) dalam masa reses yang kedua tahun 2019-2020 untuk mengetahui sejauh mana yang telah dicapai oleh Pemerintah Daerah (Pemda) Sulsel.
”Terkait dengan Perda tata ruang perlu saya sampaikan Pak Sekda bahwa kemarin Komisi II telah menyelesaikan Panja tentang ASN dan juga berkaitan dengan tata ruang mungkin nanti bisa dijelaskan sejauh mana Perda yang mengatur tata ruang. Kemudian juga implementasi program dana desa dan juga tentang KTP elektronik,” ujar Johan Budi, saat memberikan sambutan awal di Makassar, Provinsi Sulsel, Senin (2/3).
Lebih lanjut, Johan juga menjelaskan bahwa kehadiran Komisi II untuk reses di daerah karena ingin mendengar secara langsung hal-hal yang berkaitan dengan tugas Komisi II dan mitra dari Komisi II.
”Dan yang lainnya ingin mendengar baik itu yang berkaitan dengan pelaksanaan Pilkada serentak juga berkaitan dengan Panja yang kemarin sudah kita selesaikan yaitu Panja tentang Tata Ruang dan Panja Seleksi ASN,” ujar Johan Budi.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulsel, Abdul Hayat Gani menyampaikan bahwa Sulawesi Selatan ada 12 kabupaten/kota yang pada tahun 2020 akan melaksanakan Pilkada serentak.
Abdul Hayat juga menyampaikan salah satu yang menjadi concern adalah terkait KTP elektronik yang menjadi salah satu pembahasan jelang pilkada serentak tersebut.
”Karena tiba-tiba ada KTP sementara yang bisa menjadi penggelembungan KTP ke depan ini saya kira kita bisa eliminir satu masalah yang lain adalah terkait blanko-blanko KTP yang stoknya sudah habis ini juga perlu diantisipasi,” tambah Sekda Provinsi Sulsel.
Terkait perda-perda, Abdul Hayat menyampaikan akan memastikan sosialisasi ke kabupaten dan kota untuk memperkuat layanan-layanan memproteksi masyarakat.
Saat ini, sambung Sekda Provinsi Sulsel, jumlah penduduk Sulawesi Selatan yang telah melakukan perekaman KTP Elektronik 98.68%, Kepemilikan fisik KTP Elektronik 94.39%, dan jumlah kebutuhan blanko 400.000.
”Pasca Pilpres dan Pemilu kemarin ketersediaan blanko cukup langka namun pada tahun 2020 ini ketersediaan blanko cukup baik tinggal pendistribusiannya. Karena harus diambil langsung oleh kabupaten/kota ke provinsi,” pungkas Abdul Hayat akhiri sambutan.
Anggota Komisi II yang turut hadir dalam kunker kali ini Komarudin Watubun, Teddy Setiadi, Hugua, Teti Rohatiningsih, Kristina Muki, Sodik Mujahid, John Siffin Mirin, Tjetjep Muchtar Soleh serta para mitra kerja Komisi II dari kementerian/lembaga (RAH/EN)
