Komisioner LPS: Kondisi Perekonomian Nasional Baik Sekali
Presiden Jokowi menerima Komisioner LPS yang dipimpin Ketuanya Heru Budiargo, di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/7)
Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Heru Budiarho menilai, kondisi perbankan nasional saat ini dalam kondisi yang baik dan memberikan sumbangan pada kekuatan perekonomian nasional.
“Penilaian kami terhadap perekonomian yang kami sampaikan bahwa sejauh ini keadaannya adalah baik sekali,” kata Heru kepada wartawan seusai bersama komisioner LPS lainnya dan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Eksekutif LPS Fauzi Icshan, dan Ronald Waas sebagai anggota Ex Officio Bank Indonesia diterima oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (23/7).
Heru mengatakan, kesimpulan baiknya kondisi perbankan nasional itu, salah satunya didasari dari perbandingan dana premi dari perbankan yang terkumpul selama 10 tahun terakhir dibandingkan dengan dana nasabah yang ditanggung.
Ia menyebutkan, kalau uang LPS yang dikumpulkan dari premi terakumulasi dalam 10 tahun terakhir Rp50 triliun yang dipakai untuk menjaga stabilitas, membayar dana-dana nasabah yang ditutup. Totalnya hanya Rp4,5 triliun. Jadi disitu perekonomian Indonesia baik, dalam 10 tahun terakhir daya tahan perbankan juga baik,” kata Heru.
Ketua Dewan Komisionar LPS itu mengakui, memang ada tekanan eksternal dari Yunani, RRT, dan lain-lain. Namun ia menyebutkan, sejauh ini dampaknya sangat minim, dan belum ada dampak yang cukup relevan.
Kita juga melihat daya tahan perbankan relatif baik dan fundamental ekonomi kita relatif baik. Kalau CAR perbankan masih di level 20,5 persen. Bagus sekali. NPL (Non Performing Loan) di kisaran 2,45 persen. NPL net hanya 1,42 persen. Jadi reservenya juga cukup, baik sekali,” terang Heru seraya menyebutkan, bank-bank yang ditutup itu adalah bank yang berskala kecil sehingga tidak berdampak signifikan.
RUU JPSK
Mengenai kehadirannya ke Istana Merdeka, Ketua Dewan Komisioner LPS Heru Budiargo mengemukakan, untuk meng-update tentang lembaga penjamin simpanan dan untuk melaporkan perkembangan-perkembangan yang terjadi dan tantangan-tantangan yang ada ke depan.
Heru menjelaskan, Presiden Jokowi berharap agar Rancangan Undang-Undang (RUU) Jaringan Pengaman Sistem Keuangan (JPSK) yang saat ini tengah digodok oleh pemerintah dan DPR bisa segera rampung sebelum akhir tahun ini.
RUU JPSK ini, kata Heru, akan berfungsi sebagai penangkal krisis ekonomi jika melanda Indonesia. “Jadi itu hal yang memang penting, agar Indonesia siap dalam pencegahan dan penanganan krisis yang didukung oleh payung hukum yang sah,” paparnya.
Mendampingi Presiden Jokowi saat menerima Komisioner LPS itu adalah Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno, dan Staf Khusus Presiden Teten Masduki. (AGG/ES)
