Konsolidasi Demokrasi Sudah, Presiden Jokowi: Kini Saatnya Tranformasi Fundamental Ekonomi
Presiden Jokowi menyampaikan pidato kenegaraan pada sidang bersama DPR RI dan DPD RI, di Jakarta, Jumat (14/8)
Dalam pidato kenegaraan di hadapan sidang bersama DPR RI dan DPD RI, , di depan sidang bersama DPR-RI dan DPD-RI, di ruang Nusantara, Gedung MPR, DPR, dan DPD-RI, Jakarta, Jumat (14/8) pagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, konsolidasi demokrasi telah kita raih. Kini saatnya, demi menjaga kepentingan nasional, kita lakukan transformasi fundamental perekonomian nasional.
Menurut Presiden Jokowi, paradigma pembangunan yang bersifat konsumtif harus diubah menjadi produktif. Ia menyebutkan, pembangunan harus dimulai dari pinggiran, dari daerah dan desa-desa, dengan meningkatkan produktivitas sumberdaya manusia, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan digerakkan oleh sikap mental kreatif, inovatif, dan gigih.
Dengan cara itu, Presiden Jokowi meyakini, kita akan manfaatkan sumberdaya alam untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
Tanpa keberanian melakukan lompatan tersebut, kita tidak akan pernah bisa meletakkan fondasi pembangunan nasional yang kokoh, mandiri secara ekonomi, dan menegakkan kepentingan nasional, tegas Presiden Jokowi.
Menurut Presiden Jokowi, sejauh ini Pemerintah senantiasa menjaga APBN tetap sehat, berkualitas, dan berkelanjutan. Ia menyebutkan, kebijakan fiskal diarahkan untuk mendukung kemandirian fiskal melalui peningkatan penerimaan tanpa mengganggu iklim investasi.
Kita kurangi ketergantungan pada penerimaan dari sumberdaya alam. Kita kendalikan defisit anggaran dalam batas aman, dan kita jaga debt ratio, rasio hutang dalam batas yang terkendali. Selain itu, kita juga tata kembali sistem subsidi agar lebih tepat sasaran. Kita juga dorong pembangunan infrastruktur, ketahanan pangan, dan perlindungan sosial, papar Jokowi.
Presiden memahami, jika kebijakan yang diambilnya di awal pemerintahan adalah kebijakan yang tidak populer. Pemerintah seakan-akan tidak berpihak kepada rakyat. Namun moral politik Presiden mengatakan, ia harus bertindak dan menghentikan praktik yang tidak benar.
Langkah awal yang ditempuh, kata Presiden Jokowi, adalah mengalihkan subsidi bahan bakar minyak ke sektor-sektor produktif dan jaring pengaman sosial. Selain itu juga menata jalur pengadaan dan distribusi BBM.
Presiden menegaskan, kita harus meninggalkan perilaku konsumtif menjadi produktif. Ia menunjukkan ilustrasi, tahun 2014, sekitar Rp 240 triliun subsidi Bahan Bakar Minyak (BBM) hanya dibakar di jalan-jalan, hanya dibakar-bakar dan dinikmati oleh jutaan mobil pribadi; bukan dinikmati oleh masyarakat yang tinggal di gunung-gunung, di pesisir-pesisir, di pulau-pulau terpencil, atau mereka yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Itulah yang saya sebut sebagai praktik yang tidak benar tersebut. Padahal uang sebesar itu dapat digunakan untuk membangun sekolah, membangun rumah sakit, meningkatkan kesejahteraaan rakyat melalui program ekonomi produktif dan perlindungan sosial, serta membangun lebih banyak lagi infrastruktur, kata Presiden Jokowi.
Pemerintah, lanjut Presiden Jokowi, menyadari kebijakan pengalihan subsidi BBM untuk sementara waktu mengurangi kenyamanan hidup masyarakat. Namun Presiden meyakinkan, untuk jangka panjang, kebijakan yang saat ini dirasa pahit, pada saatnya akan berbuah manis.
Presiden Jokowi menyampaikan, dengan pengalihan subsidi BBM dan subsidi-subsidi lainnya yang saat ini tidak tepat sasaran, banyak infrastruktur dan fasilitas publik yang dapat dibangun pemerintah untuk dimanfaatkan oleh seluruh masyarakat.
Selain itu, kata Presiden, banyak program bantuan sosial untuk kelompok masyarakat miskin yang dapat diberikan pemerintah untuk membantu mereka keluar dari belenggu kemiskinan, banyak program perlindungan sosial yang dapat dijalankan secara berkelanjutan untuk seluruh masyarakat dan pekerja. Juga banyak usaha Mikro, Kecil dan Menengah yang bisa digerakkan.
Bagi masyarakat kita yang kurang beruntung, yang rentan terhadap perubahan, lanjut Presiden Jokowi, pemerintah menyiapkan Kartu Indonesia Sehat, Kartu Indonesia Pintar, Kartu Keluarga Sejahtera, dan Asistensi Sosial untuk Penyandang Disabilitas Berat.
Pemerintah juga akan terus mendukung efektivitas dan keberlanjutan program Sistem Jaminan Sosial Nasional, baik Jaminan Kesehatan Nasional maupun Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, kata Jokowi.
Presiden menjelaskan, berbagai program itu merupakan jaring pengaman sosial agar saudara-saudara kita yang kurang beruntung, pada saat terjadi gejolak tidak mengalami penurunan tingkat kesejahteraan. Mereka harus tetap menjadi bagian dari pembangunan nasional yang produktif, ujarnya.
Presiden Jokowi juga menyampaikan, Pemerintah saat ini terus mempercepat pembangunan infrastruktur, seperti jalan tol yang tidak lama lagi akan menyambungkan Pulau Jawa, bahkan dalam beberapa tahun ke depan, akan terbentang di Pulau Sumatera.
Kita bangun pula jalur kereta api di Sulawesi dan segera di Kalimantan dan Papua; kita bangun lebih banyak waduk; dan pelabuhan-pelabuhan untuk mendukung tol laut dengan tambahan banyak galangan kapal, terang Jokowi.
Di bidang energi, lanjut Presiden, pemerintah sudah memulai membangun lebih banyak pembangkit listrik di berbagai pelosok Tanah Air. Pemerintah juga perbanyak pasar rakyat, agar menjadi penyangga pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat, dan memberikan insentif fiskal bagi kegiatan ekonomi produktif.
Selain itu, Pemerintah juga mengupayakan agar beragam program aksi pembangunan itu dapat dikelola dengan mengedepankan kapasitas dan daya inovasi anak bangsa sendiri. Program aksi pembangunan itu, khususnya untuk ekonomi kreatif, harus bisa menjadi akses untuk perolehan lapangan kerja yang makin berkualitas, perbaikan kesejahteraan serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bagi anak bangsa, tutur Presiden Jokowi.
Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, mantan Presiden Megawati Soekarnoputri, mantan Wakil Presiden Try Sutrisno, mantan Wakil Presiden Hamzah Has, mantan Wakil Presiden Boediono, para pimpinan lembaga negara, para menteri Kabinet Kerja, dan duta besar negara-negara sahabat. (EN/LIN/DNS/ES)
