Kota Bogor dan Kabupaten Banyuwangi Berinovasi Agar Masyarakat Aman Produktif Selama Pandemi
Bupati Banyuwangi saat menjadi narasumber daring dalam diskusi “Menjaga Masyarakat Produktif dan Aman di Masa Pandemi” yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Produktivitas masyarakat selama pandemi menjadi tumpuan dalam pemulihan ekonomi sehingga berbagai daerah dituntut melakukan inovasi dalam menjaga dan menggerakkan perekonomian daerah sebagai contoh yakni Kota Bogor dan Kabupaten Banyuwangi.
Wali Kota Bogor Bima Arya telah menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Mikro Komunitas (PSBMK). Dalam menjaga kesehatan masyarakat Pemkot Bogor katanya telah membentuk Detektif Covid melibatkan 1.167 personel, yang memantau pergerakan pasien yang terkonfirmasi positif Covid-19.
“Kita fokus ke tingkat RW. Cukup Kita bidik titik-titik yang (zona) merah. Ini yang sering disebut tracing (pelacakan), kita cek terus, begitu ada notifikasi dari dinas kesehatan, unit lacak harus bergerak,” cerita Bima Arya saat menjadi narasumber daring dalam diskusi “Menjaga Masyarakat Produktif dan Aman di Masa Pandemi” yang diselenggarakan di Media Center Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN).
Di titik-titik merah ini, Pemkot Bogor membatasi kegiatan masyarakat yang melibatkan kerumunan, mulai kegiatan sosial hingga keagamaan. Selain itu Kota Bogor menurutnya telah mengantisipasi kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di ibu kota DKI Jakarta.
Ketika berbagai aktivitas di Jakarta ditutup, seperti restoran dan mall, maka masyarakat akan beralih ke Kota Bogor. Mengantisipasi hal itu Pemkot Bogor telah membentuk Tim Elang yang melibatkan HIPMI Kota Bogor, Karang Taruna Kota Bogor dan KNPI Kota Bogor.
“Tim ini setiap hari berkeliling mengawasi protokol kesehatan di restoran. Kalau restoran melanggar pasti akan ditindak. Bahkan itu bisa diberikan sanksi atau denda, sudah ada yang didenda sampai Rp5 juta, yang ditutup atau disegel,” tegas Bima Arya.
Dalam mengedukasi masyarakat akan bahaya Covid-19, Pemkot Bogor telah membentuk tim Merpati yang terdiri dari tenaga kesehatan, tokoh agama dan relawan yang memiliki tingkat kepercayaan tinggi. Dari hasil survei, lanjut Bima, ada 25% warga yang menilai itu adalah konspirasi buatan manusia, 50% warga yang meragukan sehingga angka itu dinilai mengkhawatirkan.
“Makanya kita melakukan pengawasan ketat, sanksi, bahkan membatasi kegiatan warga dan terus mengedukasi,” ujarnya, termasuk juga melibatkan warga yang sudah sembuh dan menjadi alumni Covid-19 yang tergabung dalam Teman Co (Covid-19).
Lalu Pemkot Bogor juga melakukan langkah-langkah stategis dalam memulihkan ekonomi daerah dengan mencegah pajak daerah tidak anjlok seperti keringanan pembayaran pajak (tax relief) berupa diskon pembayaran pajak usaha hotel, restoran, hiburan dan parkir.
Juga ada insentif pajak (tax incentive) berupa pengurangan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan. “Termasuk melakukan relaksasi terhadap unit ekonomi dengan penguatan protokol kesehatan,” lanjutnya. Untuk mekanisme pembayaran pajak, katanya dipermudah dengan sistem online.
Dalam economic rebound Pemkot Bogor menggenjot pendapatan daerah yang sebelumnya bukan menjadi sumber pendapatan utama misalkan pendapatan besar dari sektor perhotelan, kini membidik sektor wisata alam.
“Kita ciptakan beberapa titik dengan marketing di sosial media dan lain-lain. Beberapa titik sudah membuahkan hasil,” lanjutnya.
Hal lain yang juga dilakukan dengan menerapkan sektor urban farm atau pertanian di perkotaan. Selama masa pandemi, kebutuhan akan sayur mayur meningkat 300%. Urban farm di Kota Bogor katanya dikoneksikan dengan PD Pasar, mall, restoran agar warga tetap produktif dan memberikan penguatan ekonominya.
“Ini yang kita lakukan sembari kita juga merumuskan dalam APBD (Pemkot Bogor) tahun depan,” jelas Bima Arya.
Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas yang hadir melalui daring menceritakan di daerahnya salah satu yang menjadi sumber pendapatan ialah sektor pariwisata. Dalam menghadapi masa pandemi ini pihaknya telah mengantisipasi dan berkoordinasi dengan para stakeholder terkait seperti pemik destinasi, rumah makan dan industri lainnya.
Menurutnya setelah pandemi ini pola usaha dalam sektor pariwisata harus diubah. Jika sebelum yang dijual adalah atraksi kegiatan-kegiatan wisata, kini setelah Covid ini yang diutamakan adalah kesehatan dengan penerapan protokol dengan ketat.
“Sertifikasi restoran dan warung terus dikerjakan, termasuk sanksi kepada yang tidak mematuhi protokol kesehatan. Karena Satpol PP terbatas, maka kami menetapkan semua dinas adalah Sat Pol PP, sehingga semua bisa menindak terhadap restoran dan warung yang tidak taat,” ungkap Azwar.
Termasuk juga para tour guide diedukasi kembali terkait penerapan protokol kesehatan sehingga bisa mengikuti perubahan pola usaha dalam sektor pariwisata.
Dalam menjual sektor pariwisata di Banyuwangi pihaknya juga menerapkan digitalisasi marketing. Sehingga mempermudah wisatawan dalam berkunjung. Meski demikian Pemkab Banyuwangi memperketat datangnya wisatawan di pintu-pintu masuk dengan mewajibkan hasil rapid test Covid-19.
“Kalau sebelumnya wisatawan tidak dibatasi berkunjung ke Kawah Ijen, maka sekarang dibatasi, mereka bisa pesan melalui online. Apa yang kami kerjakan ini mendapat kepercayaan publik, sehingga survei Traveloka menempatkan Banyuwangi masuk 3 besar setelah Yogyakarta dan Bali. Padahal Banyuwangi tidak masuk prioritas,” jelasnya.
Kondisi saat ini pada weekend okupansi hotel sudah 90 – 100%. Beberapa hotel menawarkan konsep staycation, dengan menetap di hotel saja wisatawan sudah mendapatkan pemandangan yang indah. Konsep-konsep itu terus dikembangkan dan Kemenko Maritim dan Investasi merekomendasikan Banyuwangi sebagai destinasi kegiatan pemerintahan.
“Rekomendasi ini sangat bermanfaat bagi perekonomian daerah,” Azwar menjelaskan. (Tim Komunikasi Komite Penanganan Covid-19 dan PEN/EN)
