Kriteria Ibu Kota Baru, Kepala Bappenas: Lokasinya Strategis, Tersedia Lahan Luas, dan Bebas Bencana
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro dalam diskusi di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5) pagi. (Foto: Humas KSP)
Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengemukakan, bahwa pemindahan ibu kota negara dari Jakarta merupakan bagian dari pengembangan wilayah metropolitan di Indonesia menuju Indonesia Sentris. Namun demikian, Bambang memastikan Jakarta akan tetap menjadi kota bisnis dan keuangan.
Saat berbicara pada diskusi yang diselenggarkan Kantor Staf Presiden (KSP) di Gedung Bina Graha, Jakarta, Senin (6/5) pagi, Menteri PPN/Kepala Bappenas itu memaparkan kriteria-kriteria ideal yang akan dipilih sebagai ibu kota baru.
Pertama lokasinya harus strategis berada di tengah-tengah wilayah Indonesia. Juga tersedia lahan yang luas, serta bebas dari bencana seperti gempa bumi, gunung berapi, banjir, kebakaran hutan, dan sebagainya, kata Bambang.
Selain itu, lokasi ibu kota baru juga harus memiliki sumber daya air yang cukup dan bebas pencemaran lingkungan, dekat dengan kota existing, dan tidak memiliki risiko potensi konflik sosial serta memiliki budaya terbuka terhadap pendatang.
Yang tidak kalah penting, menurut Bambang, lokasinya memenuhi perimeter pertahanan dan keamanan nasional.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro mengemukakan, nantinya ada dua skenario dari sisi jumlah penduduk bagi ibu kota baru. Pertama, ibu kota dengan jumlah penduduk sekitar 1,5 juta jiwa, dan skenario kedua dengan jumlah penduduk sekitar 870 ribu jiwa.
Dengan rencana tersebut, pengembangan wilayah baru di Indonesia tidak lagi hanya bertumpu di Pulau Jawa yang daya dukungnya semakin terbatas, ujar Bambang.
Sebelumnya Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko dalam kesempatan terpisah telah mengatakan bahwa Presiden Jokowi ingin melihat perkembangan kajian yang dilakukan oleh Bappenas. Keputusan itu berdasarkan kajian dan juga pandangan dari luar. Presiden juga ingin masukan dari publik. Pembuatan keputusan kan perlu input dari luar, ujar Moeldoko.
Diskusi ini juga dihadiri oleh 4 (empat) gubernur, yaitu Gubernur Sulawesi Barat Andi Ali Baal Masdar, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, Gubernur Kalimantan Tengah Sugianto Sabran, dan Gubernur Kalimantan Timur yang diwakili oleh Pejabat Bappeda Kaltim Yusliando. (EN/Humas KSP/ES)
