Kumpulkan Gubernur, Presiden Jokowi Satukan Garis Hadapi Perlambatan Ekonomi
Presiden Jokowi saat memimpin rapat koordinasi yang dihadiri para Gubernur, Kajati, dan Kapolda, di kantor Kepresidenan Bogor, Jabar, Senin (24/8)
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengakui adanya perlambatan ekonomi yang kini kita alami. Namun perlambatan tersebut, bukan hanya dialami oleh Indonesia, tetapi juga dialami oleh hampir semua negara.
Yang lebih berat dari kita, negara-negara di dekat kita, tetangga-tetangga kita sama mengalami, baik karena krisis Yunan beberapa bulan lalu, kenaikan suku bunga Amerika, depresiasi Yuan di China, dan ramainya Korut-Korsel, kata Presiden Jokowi saat memimpin Rapat Koordinasi yang juga dihadiri oleh para Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi, dan Kepala Kepolisian Daerah, di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Senin (24/8).
Presiden Jokowi mengingatkan semua jajaran pemerintah untuk melakukan langkah antisipasi. Semuanya harus mempunyai pemikiran yang sama, dan kepatuhan terhadap garis yang nantinya akan disampaikan, apa yang harus dilakukan.
Semuanya harus sama. Jangan sampai kita sudah memberikan garis, ada yang masih di luar garis, tegas Presiden Jokowi.
Presiden menegaskan hal-hal yang ingin disampaikannya. Pertama, yang paling penting mengenai tujuan kita berbangsa dan bernegara yaitu masyarakat adil dan makmur.
Ia menyebutkan, masyarakat yang adil dan makmur dapat dicapai kalau kita mempunyai pertumbuhan ekonomi yang baik. Pertumbuhan itu ditopang oleh APBN, APBD, BUMN dan juga belanja swasta.
Artinya, kalau belanja spending goverment, baik di APBN, APBD, belanja BUMN, dan belanja swasta nasional dan asing bisa bergerak, itulah yang akan membuat pertumbuhan pada ekonomi, tutur Presiden Jokowi.
Persoalannya, kata Presiden, sekarang ini ada problem di serapan anggaran, di belanja anggaran, baik di APBN, APBD Provinsi, Kota/Kabupaten, BUMN. Oleh sebab itulah, tegas Presiden, ia perlu bertemu dengan para Gubernur, Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati), dan Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda).
Tampak hadir dalam rapat koordinasi itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Rizal Ramli, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Mendagri Tjahjo Kumolo, Jaksa Agung Prasetyo, Plt. Ketua KPK Taufikurahman Ruki, Ketua BPK Hadi Purnomo, dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti.
(EN/DND/DNK/ES)
