Kunjungan Presiden Jokowi Ke AS Hasilkan ‘Deal’ Bisnis 20,075 Miliar Dollar

Kepala BKPM Franky Sibarani didampingi Menlu Retno Marsudi menyampaikan keterangan pers di Blair House, Washington DC, Senin (26/10) sore waktu setempat

Dari rangkaian program kunjungan Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Amerika Serikat (AS) sejak Minggu (25/10) hingga Senin (26/10), yang di antaranya diisi dengan kegiatan bisnis seperti Gala Dinner dengan Kamar Dagang dan Industri AS (US Chamber of Commerce) telah dihasilkan 18 kerja sama atau deal bisnis senilai 20,075 miliar dollar AS.

Kepala Badan Kerjasama Penanaman Modal (BKPM) Franky Sibarani dalam keterangannya bersama Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno LP Marsudi mengatakan,  sebagian besar dari kerja sama itu (8) ada di sektor energi, kemudian 1 di konservasi, 2 produksi uang, ada yang perbankan, dan sisanya industri manufacturing, apakah itu industri makanan minuman, atau pun yang terkait dengan permesinan.

“Semua ini prosesnya sebagian besar memang difinalkan pada seminggu terakhir, sehingga memang ini merupakan sesuatu hasil yang nyata dari kunjungan Bapak Presiden ke Amerika, dan ke depan dari BKPM tentu akan memastikan bahwa ke 18 business deal ini dapat terlaksana dengan baik,” kata Franky kepada wartawan di Blair House, Washington DC, AS, Senin (26/10) sore waktu setempat atau Minggu (27/10) pagi WIB.

Di luar dari 18 deal bisnis itu, menurut Franky, ada satu sebetulnya yang menarik yang terkait dengan pengembangan semacam kontraktor energi, yang merupakan perusahaan Indonesia yang melakukan outward investment di Amerika.

“Saya kira ini juga perkembangan yang sangat positif, bahwa tidak hanya kita mengundang investor dari Amerika ke Indonesia tetapi juga memfasilitasi adanya investor Indonesia yang berinvestasi di Amerika,” ungkap Franky.

Kepala BKPM itu mengakui di antara beberapa deal bisnis itu, ada yang sudah melakukan penandatanganan kerjasama (signing), ada yang baru tahap diumumkan (announced). Ia menyebutkan, yang sudah signing tentu perlu komitmen-komitmen yang lebih mengikat. Sehingga nilai komitmennya jauh lebih akan cepat terealisasi dibandingkan diumumkan.

Tetapi, lanjut Franky, diumumkan ini bukan berarti tidak mengikat dalam jangka pendek karena ada beberapa di antaranya sudah melakukan penjajakan jauh, bahkan di antaranya sudah memiliki izin prinsip di BKPM tinggal bagaimana mengeksekusinya.

Akan Diubah

Dalam kesempatan itu Kepala BKPM Franky Sibarani juga menyampaikan mengenai hasil investment summit yang digelar Senin (26/10) itu juga, dan dihadiri oleh 3 Menteri, serta 200 pengusaha dari Indonesia. Summit ini mengangkat 3 (tiga) sektor, yaitu ICT, perdagangan, dan investasi.

Menurut Franky, dalam pertemuan itu beberapa investor mempertanyakan 1-2 regulasi yang terkait dengan rencana investasinya.  Misalnya, ada satu perusahaan yang memproduksi mesin otomotif, di mana investasinya itu menjadikan Indonesia sebagai pusat produksi tetapi karena ada di antaranya memasukkan barang yang perlu dilakukan rekondisi.

“Nah, sementara ada ketentuan peraturan tentang tidak boleh memasukkan barang bekas. Itu akan ditinjau dari sisi bahwa sejauh barang yang masuk itu kemudian diproduksi kembali untuk menjadi barang yang lebih baik dengan standar yang sama dengan barang yang pertama yang asli, maka itu akan dimudahkan, karena ada nilai investasi yang menghasilkan kesempatan kerja dan totalnya sementara sekitar 60%, itu juga diekspor,” papar Franky. (SI/UN/ES)