Kunjungi Bali, Komisi II DPR Ingin Dengar Permasalahan Mitra Kerja

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 10 November 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 13.820 Kali
Reses Komisi II DPR RI di Provinsi Bali Rabu (9/11) malam. (Foto: Humas/Dhany)

Kunjungan Kerja Komisi II DPR RI di Provinsi Bali Rabu (9/11) malam. (Foto: Humas/Dhany)

Mengisi masa reses tahun sidang 2016, anggota Komisi II DPR-RI dipimpin Wakil Ketuanya Lukman Edi melakukan kunjungan ke Provinsi Bali, guna mendengar permasalahan yang terkait dengan mitra kerjanya.

“Khusus soal Bali ingin memperdalam pelayanan publik yang diketahui bahwa Denpasar merupakan kota yang sudah baik administrasinya,” kata Lukman dalam sambutannya saat diterima Asisten Bidang Ketataprajaan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali,  Dewa Putu Eka Wijaya Wardana.

Selain masalah peningkatan pelayanan publik, perda di Provinsi Bali yang dicabut oleh Kemendagri, lanjut Lukman, menjadi salah satu hal yang diawasi oleh Komisi II DPR RI di Bali.

“Masalah penyelesaian tenaga honorer kategori dua (K2)  perlu dilihat dari data yang ada di daerah,” tambah Lukman.

Hal lain yang jadi perhatian, menurut Lukman, yakni pelaksanaan Kartu Tanda Penduduk (KTP) Elektronik yang harus diselesaikan pada tahun ini oleh Kementerian Dalam Negeri terutama untuk Kabupaten Buleleng.

“Implementasi mengenai pelaksanaan Undang-Undang Desa dan juga perkembangan terbaru dari Pilkada Buleleng,” lanjut Lukman.

Pelanggaran pidana dan administratif terkait pilkada, tambah Lukman, diharapkan menjadi penekanan tersendiri karena hal ini menjadi poin penting dalam perubahan Undang-Undang Pilkada.

Pagu Anggaran Rp5,52 Triliun

Asisten Bidang Ketataprajaan, Sekretaris Daerah Provinsi Bali,  Dewa Putu Eka Wijaya Wardana, dalam sambutannya menyampaikan, bahwa pagu anggaran di provinsi Bali sebesar Rp5,52 triliun, atau meningkat 14,62 persen. Ia menambahkan bahwa peningkatan ini didorong pendapatan asli daerah.

“Kondisi demokrasi di Bali sudah berjalan baik yang terlihat dari pelaksanaan pemilukada yang tidak ada kendala berarti,” ujar Asda.

Proses demokrasi di Bali, lanjut Asda, setiap bulan mengadakan Simakrama atau open house. Acara tersebut ditujukan agar warga dapat mengutarakan langsung permasalahan kepada Gubernur.

Anggota Komisi II yang hadir dalam kesempatan kunjungan kerja kali ini HM Lukman Edi dari Partai Kebangkitan Bangsa, Mahyudin dari Partai Golkar, Libert Kristoibe dari Partai Demokrat, Tabrani Makmun dari Partai Golkar, Sutriono dari Partai Keadilan Sejahtera, H. Subarna dari Partai Gerindra, Chairul Anwar dari Partai Keadilan Sejahtera, Agung Widiantoro dari Partai Golkar, Hetifah Sjaifudin dari Partai Golkar, Marcus Nari dari Partai Golkar.

Selain itu hadir juga para Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di Provinsi Bali. (EN/DNK/ES)

Berita Terbaru