Kurangi Biaya Logistik, Pemerintah Akan Bentuk ‘Task Force’ Pelabuhan

Menko Perekonomian Sofyan Djalil mengemukakan pemerintah akan melakukan berbagai upaya dalam rangka meningkatkan efisiensi dan mengurangi biaya logistik.  Yang akan dilakukan adalah membuat sejenis task force yang dikoordinasi di bawah Menko Perekonomian dan di bawah pengawasan langsung Wakil Presiden (Wapres).

“Nanti dilaporkan kepada Bapak Presiden dari waktu ke waktu supaya segala sumber inefisiensi terutama akibat birokrasi bisa diseselsaikan segera,” kata Menko Perekonomian seusai mengikuti Rapat Terbatas mengenai Pelabuhan di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa, (10/2).

Menurut Menko Perekonomian, selama ini masalah pelabuhan itu utilisasinya sangat rendah. Oleh sebab itu, kata Menko Perekonomian, pembangunan pelabuhan baru terutama pelabuhan-pelabuhan utama perlu dipikirkan ulang.

“Yang paling penting sekarang diselesaikan efisiensi,” ujar Sofyan Djalil.

Sebagai contoh, kata Menko Perekonomian, Pelabuhan Tanjung Priok itu tidak membuat bangunan baru, tapi dari tahun 2009 meningkat kapasitasnya menjadi dua kali lipat dengan memperbaiki infrastruktur (soft infrastructure), walaupun soft itu tadi masih banyak di pelabuhan Indonesia, bagaimana truk itu mondar mandir dengan kontainer kosong perlu diperbaiki segera, bagaimana masalah bea cukai yang perlu ditingkatkan dan dwelling time ditingkatkan.

“Itu persoalan klasik sekali yang sudah sejak dulu dibahas dan sampai sekarang masih dibahas lagi,” ungkap Menko Perekonomian.

Menko Perekonomian mengatakan, Presiden meminta agar memakai seperti pola PTSP (Pelayanan Terpadu Satu Pintu). Memang PTSP sudah sejak lama dan tidak berhasil, tetapi, dengan perintah Presiden yang tegas dan ketat, sekarang PTSP bisa berjalan, begitu juga pelabuhan diharapkan bisa dilakukan.

“Tim Task Force ini  akan bekerja untuk mengindentifikasi semua masalah dan dikerjakan dalam waktu yang singkat,” tegas Menko Perekonomian.

Menurut Menko Perekonomian, kalau perlu Presiden akan memonitor dari minggu ke minggu, mudah-udahan dalam waktu dua bulan mendatang semua yang bisa dilakukan untuk membereskan masalah birokrasi bisa dibereskan.

Sedangkan targetnya, kata Menko Perekonomian, adalah untuk mengurangi biaya logistik. Kalau bisa kita kurangi biaya logistik dari 25 persen –  24 persen menjadi 19 persen.

“Itu terjadi penghematan 300 triliun bagi industri dan mereka akan bisa menciptakan pertumbuhan ekonomi lebih baik,” tutur Menko Perekonomian.

Terkait rencana pemerintah akan membuat pelabuhan, menurut Menko Perekonomian, tentu akan dibangun tetapi yang benar-benar diperlukan, bukan berarti semua pelabuhan dibangun, karena yang penting bagaimana meningkatkan efisien.

Menko Perekonomian menambahkan, yang akan direvitalisasi adalah pelabuhan-pelabuhan utama yang merupakan bagian tol laut. Misalnya pelabuhan yang selama ini efisiensi sangat rendah. Bagaimana bisa crane-crane itu sangat standar misalnya di JICT satu jam bisa 27 kom, sedang crane pelabuhan di Belawan, Makassar masih rendah, rendahnya kadang-kadang setengah.

“Akibatnya kapal agar tidak lebih banyak berdiam di pelabuhan daripada berlayar. Ini akan kita perbaiki semuanya,” ungkap Menko Perekonomian. (Humas Setkab/ES)