Kurangi Impor Minyak, Presiden Jokowi Berharap Januari 2020 Penggunaan Biodiesel B20 Diganti B30

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 12 Agustus 2019
Kategori: Berita
Dibaca: 664 Kali

Presiden Jokowi memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8) sore. (Foto: Rahmat/Humas)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) berharap pada Januari 2020 nanti pelaksanaan mandatori biodiesel sudah bisa berpindah dari B20 (Biodiesel 20) menjadi B30. Selanjutnya, pada akhir 2020 sudah meloncat lagi ke B50. Harapan ini disampaikan Presiden Jokowi saat memberikan pengantar pada Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Mandatori Biodiesel, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/8) sore.

“Kita pengen lebih cepat, dan mulai dari B20 ini pengen mengurangi ketergantungan pada energi fosil, dan juga yang paling penting kita ingin mengurangi impor minyak kita,” kata Presiden Jokowi.

Kalkulasinya jika konsisten menerapkan B20 ini, lanjut Presiden, maka bisa menghemat kurang lebih 5,5 miliar dollar AS per tahun. Angka yang dinilainya gede banget, disamping  dan yang tidak kalah pentingnya penerapan B20 juga akan menciptakan permintaan domestik akan CPO yang sangat besar, yang diharapkan menimbulkan  terhadap 17 juta petani, pekebun dan pekerja yang ada di kelapa sawit.

Menurut Presiden, tekanan terhadap kelapa sawit Indonesia betul-betul perlu diantisipasi dari dalam negeri sehingga benar-benar memiliki sebuah bargaining position yang baik, baik terhadap Uni Eropa maupun negara-negara lain yang mencoba untuk membuat bargaining position makin lemah.

Terkait kabar bahwa CPO ini juga bisa dibuat avtur, Presiden Jokowi minta agar hal ini ditekuni lagi lebih dalam, sehingga kalau bisa mengurangi impor avtur sehingga defisit neraca perdagangan, defisit neraca transaksi berjalan kita akan semakin baik.

Cek Langsung

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga menyampaikan akan mengecek langsung urusan yang berkaitan dengan penggunaan B20 ini, termasuk nanti kalau meloncat ke B30.

“Saya enggak tahu apakah saya akan gunakan BPKP atau bisa saja saya akan gunakan Price Waterhouse (Price Waterhouse Coopers, red) dan lembaga yang lain untuk memastikan bahwa ini betul-betul berjalan,” ucap Presiden seraya menekankan, bahwa semuanya harus sadar bahwa kondisi CPO Indonesia tertekan oleh permintaan dunia sehingga semuanya harus komitmen yang sama, punya keinginan yang sama bahwa pasar domestik bisa mengatasi problem yang ada.

Presiden juga meminta laporan nanti dari Pertamina terkait dengan pemanfaatan CPO melalui cold processing untuk memproduksi green diesel, green gasoline di kilang-kilang minyak milik PT Pertamina.

“Saya kira kita tahu selain di Pertamina di pabrik-pabrik kelapa sawit juga perlu didorong untuk membangun stand-alone green fuel. Ini penting, semua untuk mempercepat perkembangan industri green refinery kita,” ucap Presiden seraya menggarisbawahi bahwa setelah B20 maka akan menuju ke B30 di Januari 2020.

Tampak hadir dalam Rapat Terbatas itu antara lain Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Polhukam Wiranto, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Kemaritiman Luhut B. Pandjaitan, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko, Menkeu Sri Mulyani Indrawati, Menhub Budi K. Sumadi, Menteri ESDM Ignasius Jonan, Mentan Amran Sulaiman, Mendag Enggartiasto Lukita, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menperin Airlangga Hartarto, dan Kepala BKM Thomas Lembong. (HIM/RAH/ES)

Berita Terbaru