Kurangi Ketimpangan, Presiden Jokowi Minta ASN Disebar Lebih Merata di Tanah Air

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 18 Januari 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 45.764 Kali
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla sebelum memimpin rapat terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) sore, (Foto: Deny S/Humas)

Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla sedang bersiap memimpin Rapat Terbatas, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) sore, (Foto: Humas/Deni)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, fokus kerja pemerintah pada tahun 2017 adalah mengurangi ketimpangan antar daerah, atau antar wilayah, dan mengatasi kesenjangan sosial.

Sejalan dengan itu, Presiden meyakini  sebaran Aparatur Sipil Negara (ASN) yang merata akan dapat memberikan akses rakyat terhadap pelayanan publik yang lebih baik, dan kesempatan kerja bukan hanya semakin meningkat tapi juga merata di seluruh pelosok tanah air.

“Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, pulau-pulau terluar mengalami kekurangan Aparatur Sipil Negara, sedangkan di wilayah yang lain justru mengalami kelebihan,” tutur Presiden Jokowi dalam pengantarnya pada Rapat Terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Manajemen Aparatur Sipil Negara, di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1) siang.

Presiden Jokowi meminta Menteri PANRB untuk menghitung lagi sebaran ASN di seluruh wilayah tanah air, sehingga terlihat jelas jumlah dan kualifikasi ASN yang perlu ditambah maupun yang perlu dikurangi di setiap wilayah.

“Kita harus mampu menemukan jumlah ASN yang proposional dengan memperhatikan jumlah penduduk, juga kemampuan keuangan negara, serta perkembangan kemajuan teknologi informasi ke arah  sistem pemerintahan yang berbasis pada elektronik atau egovernment,” tutur Presiden Jokowi.

Rapat Terbatas itu dihadiri oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko PMK Puan Maharani, Menteri PANRB Asman Abnur, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri, Menristek Dikti M. Nasir, Mendikbud Muhadjir Effendy, Menkes Nila F. Moeloek, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana. (SM/DNA/FID/ES)

 

 

 

 

Berita Terbaru