Langkah Cepat Menuju Swasembada Pangan

Oleh: Octavia Nugrayasa, S.E, M.Si

Swasembada pangan. Rindu bangsa Indonesia untuk menyandang predikat swasembada pangan. Dan rasanya makin berat untuk meraih gelar membanggakan tersebut setelah  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menargetkan Indonesia bisa kembali swasembada pangan dalam tiga tahun mendatang.

“Target kita dalam 3 tahun harus swasembada,” kata Presiden  Jokowi dalam pertemuan dengan gubernur, kapolda, dan kabinda seluruh Indonesia di Istana Negara, Selasa (4/11).

Namun Presiden Jokowi menilai mustahil mewujudkan swasembada pangan selama jaringan irigasi tidak siap. Ia mencatat 52 persen irigasi yang ada di Indonesia rusak, bahkan beberapa diantaranya sudah 30 tahun tidak diperbaiki. “Bagaimana mau swasembada kalau irigasi rusak 52 persen?” kata Presiden Jokowi.

Untuk mencapai target swasembada pangan, pemerintah akan membangun sekitar 24 waduk baru di beberapa daerah di Indonesia, guna mencapai target Swasembada Pangan pada tahun 2017 mendatang. Lima waduk pertama akan dibangun mulai Januari dan Februari 2015, yakni Bendungan Kerto di Aceh, Kariyan di Banten, Logung di Kudus, Ratnamo di Nusa Tenggara Timur, serta Lolak di Sulawesi Utara. Diperkirakan, pembangunan bendungan tersebut membutuhkan waktu dua-tiga tahun dengan investasi Rp 5,6 triliun.

Seolah tidak ingin janjinya mewujudkan swasembada pangan sekadar wacana, Presiden Jokowi terbang ke Sulawesi Selatan melakukan peletakan batu pertama pembangunan jaringan irigasi sekunder Belawae di lumbung beras Desa Bendoro, Kecamatan Watang Sidenreng, Kabupaten Sidrap.

Rencana Pembangunan Bendungan dan Irigasi

Selain masalah benih, pupuk dan tanah yang melingkupi pembangunan di sektor pertanian Indonesia, Pemerintah memperjuangkan rencana ke depan dengan pembangunan dan perbaikan jaringan irigasi seluas 3 juta hektar sawah, serta mempercepat pembangunan 27 bendungan pada tahun 2014, selanjutnya membangun 5 lagi bendungan pada tahun 2015 yang lokasinya di Aceh, Kudus, NTT dan Kaltim serta pada 2016 Pemerintah telah mentargetkan minimal pembangunan 20 bendungan dapat dibangun. Pemerintah juga menyiapkan pembukaan areal baru bagi lahan pertanian di luar jawa dengan target luas sebesar 1 juta hektar.

Sebagai bentuk tanggung jawab dan perhatian penuh Presiden Jokowi pada pembangunan bendungan serta saluran irigasi untuk menuju kedaulatan pangan, tercermin dari langkah kongkret lainnya yaitu akan mengalokasian dana anggaran pada dana alokasi khusus (DAK) untuk Propinsi dan Kabupaten yang akan dikhususkan dedikasinya untuk rehabilitasi jaringan irigasi.

Pernyataan tersebut dapat diartikan bahwa dengan dana DAK yang sangat cukup bagi daerah, maka masalah dana untuk pemeliharan jaringan irigasi dapat teratasi. Berdasarkan data dari Kementerian Pekerjaan Umum, ada sebanyak 52 persen saluran irigasi di seluruh Indonesia keadaannya mengalami rusak parah dan harus segera dibenahi. Sehingga dengan pengelolaan air yang terawat dan lancar sangat berperan penting untuk mengalirkan air secara cukup dan perlahan-lahan ke lokasi areal sawah petani ataupun daerah pertanian lainnya.

Sinergi Kebijakan Kunci Mempercepat Kedaulatan Pangan

Untuk memperbaiki sinergi bersama mengenai pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah dan masyarakat, serta efektifitas kebijakan dan kegiatan operasional pembangunan ketahanan pangan, maka diperlukan suatu acuan bersama yang memuat kebijakan, strategi hingga kegiatan operasional, serta masing-masing pihak berperan dalam mewujudkan kedaulatan pangan nasional.

Mengingat kompleknya pembangunan ketahanan pangan yang melibatkan pelaku dan daerah, dengan dinamika perubahan antar waktu, maka koordinasi dan sinergi yang baik merupakan kunci keberhasilan dalam pembangunan di sektor pertanian.

Selain itu, memastikan kebijakan pembangunan pertanian nasional harus menjamin sinergi kebijakan antar daerah, sehingga tidak ada kebijakan suatu daerah yang merugikan daerah lainnya dan mengarahkannya pada proses pembangunan sebagai tujuan bersama.

Jika apa yang diuraikan di atas lebih banyak mengenai masalah dan tantangan dalam mewujudkan swasembada pangan nasional secara umum, maka dalam skala kecil, yakni rumah tangga ataupun perorangan, tantangan utamanya adalah mengarahkan kemampuan dalam membangun kapasitas dan kemandirian masyarakat, sehingga mampu mengatasi masalah pangan, baik yang terjadi di dalam rumah tangga maupun lingkungan sekitarnya.

Dengan demikian, harapan kita menunju swasembada pangan nasional tidak lagi hanya menjadi sebuah slogan saja, namun benar-benar menjadi sebuah kenyataan.