Lelang Dini, Kementerian PUPR Segera Tanda Tangani Kontrak Proyek Senilai 9,2 Triliun Rupiah

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 4 Januari 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 19.336 Kali

Menteri PU Pera Basuki Hadimuljono berbincang dengan Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri sebelum Ratas di Kantor Presiden (30/10). (Foto: Humas/Rahmat)

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) sudah melaksanakan Instruksi Presiden untuk membuka tender di awal tahun. Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan akan menandatangani kontrak tender di kementeriannya pada tanggal 6 Januari 2016, sebanyak 168 paket dengan nilai sebesar Rp9,2 triliun.

“Kan sudah diperintahkan lelang dini, ini sudah disiapkan tanda tangani kontrak tanggal 6 nanti 168 paket Rp9,2 triliun,” kata Basuki Hadimuljono sambil menunjukkan laporan yang akan disampaikan kepada Presiden di Istana Negara sebelum Sidang Kabinet Paripurna, Senin (4/1) siang.

Menteri PUPR menyampaikan, dengan segera dikerjakannya tender pada awal tahun menjadi sebuah kabar baik bagi investor dan masyarakat. Menteri PUPR meyakini, dengan ditandatanganinya kontrak pada bulan Januari maka bisa menyerap pertumbuhan ekonomi sekitar 5% hingga 6%.

“Serapannya sekitar 6%, 5%-6 % bulan Januari. Biasanya cuma 0,24 %, 0,25 % atau 6% pada Mei-Juni ini kita coba Januari. Ini tanggal 6 besok mau kita tanda tangani, sudah mulai kontrak,” kata Basuki.

Sementara itu, Menteri Ketenagakerjaan Hanif Dhakiri menanggapi pertanyaan mengenai kesiapannya menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) menyampaikan keyakinannya, bagaimana Indonesia bisa mendapatkan nilai tambah dari seluruh pergerakan, baik itu barang, jasa, maupun juga tenaga kerja.

“Yang terpenting adalah bagaimana kita terus menggenjot percepatan peningkatan kompetensi di Indonesia ini sehingga memiliki daya saing dan kita bisa bersaing di pasar ASEAN,” kata Menaker kepada wartawan usai mengikuti Sidang Kabinet Paripurna, di  Istana Negara, Jakarta, Senin (4/1) siang.

Untuk itu, Menaker mengatakan melakukan banyak hal agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing, diantaranya menerapkan kerangka kualifikasi nasional Indonesia di berbagai sektor.

“Terus kemudian melakukan pengesahan terhadap Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), itu untuk tahun ini saya lupa jumlahnya, mungkin sudah hampir 100-an lah SKKNI yang kita buat, mendorong percepatan kompetensi dengan pelatihan kerja, sertifikasi profesi dan sebagainya,” kata Menaker.

Menaker juga menekankan jika kunci agar tenaga kerja Indonesia mampu bersaing ada pada standar kompetensi, pelatihan berbasis kompetensi, sertifikasi profesi. Untuk itu dirinya mengakui, kementeriannya terus menggenjot hal tersebut baik dalam segi jumlah maupun kualitas.

Namun, Menaker juga menyampaikan ada tantangan yang dihadapi, yaitu masalah bahan baku tenaga kerja Indonesia yang mayoritas lulusan SMA. Menaker berharap dengan adanya pelatihan dan standar kompetensi yang diterapkan bisa mengatasi permasalahan tantangan tersebut.

“Tetapi tantangan kita adalah masalah bahan baku, bahan baku SDM-nya karena mayoritas tenaga kerja kita lulusan SMA ke bawah. Berbasis sertifikasi profesi perlu dijadikan sebagai shortcut untuk meningkatkan kompetensi mereka,” kata Menaker.

Sidang Kabinet Paripurna di awal tahun 2016 itu diikuti oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, Menko Bidang Polhukam Luhut B. Pandjaitan, Menko Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menko Bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Kepala Staf Presiden Teten Masduki, dan jajaran menteri Kabinet Kerja.  (FID/JAY/ES)

Berita Terbaru