Lepas 12 Pejabat ke Australia, Seskab: Pertumbuhan Sudah 5% Lebih, Kita Lebih ‘Confident’

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 22 September 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 28.299 Kali
Seskab Pramono Anung didampingi Deputi DKK Yuli Harsono berfoto bersama para peserta yang akan mengikuti program pelantihan penerjemah di Monash University, di Ruang Rapat Lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (22/9) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)

Seskab Pramono Anung didampingi Deputi DKK Yuli Harsono berfoto bersama para peserta yang akan mengikuti program pelantihan penerjemah di Monash University, di Ruang Rapat Lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (22/9) pagi. (Foto: Rahmat/Humas)

Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengemukakan, dulu kalau ke luar negeri pada awal-awal reformasi itu ada semacam keengganan atau minder dari pejabat kita, terutama baik itu di parlemen maupun di institusi pemerintahan. Persoalan utamanya karena banyak pejabat tidak bisa berbicara bahasa Inggris.

“Itulah yang menjadi hambatan secara psikologis, kalau kita bandingkan dengan Filipina, Malaysia, dan seterusnya selalu ada barrier, ada hambatan di daerah di forum-forum internasional,” kata Pramono saat melepas 12 pejabat fungsional penerjemah yang akan mengikuti pelatihan penerjemah di Monash University, Melbourne, Australia, di Ruang rapat Seskab Lantai II Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Jumat (22/9) pagi.

Sekarang ini dalam era mungkin 5, 6, 7 tahun terakhir  karena pertumbuhan ekonomi kita juga cenderung naik secara stabil di angka 5% ke atas, menurut Seskab, maka dibandingkan dengan negara-negara lain, kita ini sekarang ada confident, ada percaya diri.

Dalam forum-forum internasional, lanjut Seskab, hal itu nampak di parlemen dalam forum-forum ASEAN Inter Parlementary Assembly (AIPA), MSEAP (Meeting of Speakers of Eurasian Countries’ Parliaments), forum apapun itu nampak. Dalam pemerintahan demikian juga, ketika kita hadir misalnya di KTT ASEAN, di G-20, APEC, Summit, dan sebagainya.

“Jadi pejabat-pejabat kita, sekarang ini terutama dalam generasi yang lebih muda itu lebih confident untuk berbicara dalam bahasa Inggris,” kata Pramono.

Kalau dia tidak bisa berbahasa Inggris dengan baik, menurut Seskab, fungsi pejabat fungsional penerjemah yang nanti akan menjadi mediator untuk itu. Karena itu, Seskab menilai, sekarang ini tidak perlu malu untuk katakanlah kalau pejabat tidak bisa berbahasa Inggris kemudian seakan-akan dunia mau kiamat kan nggak. “Kita juga mesti membuka diri untuk itu,” ujarnya.

Punya Fungsi Penting

Seskab Pramono Anung meminta 12 pejabat fungsional penerjemah yang mendapatkan kesempatan mengikuti pelatihan penerjemah di Monash University, Melbourne, selama 6 minggu, memanfaatkan betul kesempatan ini.

Ia menjelaskan, fungsi pejabat fungsional penerjemah akan menjadi penting ke depan, karena Indonesia saat ini sudah menjadi sekitar 14-15 negara dengan kekuatan ekonomi dunia. Indonesia juga sudah menjadi anggota G20, dan menjadi kekuatan yang ekonominya stabil. Bahkan diprediksi oleh Wolrd Bank, oleh beberapa institusi internasional, tahun 2030, Indonesia bisa menjadi the Big Five.

Kalau menjadi the Big Five, lanjut Seskab, maka tidak bisa tidak bahwa peraturan kita, aturan main kita itu harus juga bisa dengan mudah untuk diketahui oleh orang asing. “Maka semua aturan kita itu, tidak bisa hanya dalam bahasa Indonesia. Tapi juga harus dalam bahasa Inggris,” tuturnya.

Bahkan, Seskab menegaskan, kita sudah memulai dari 15, 16 sekarang ini reformasi kebijakan atau kebijakan-kebijakan di bidang ekonomi, yang selalu diumumkan oleh Menko Perekonomian Darmin Nasution  itu sudah mulai diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Demikian juga dalam kebijakan-kebijakan utama.

Ditambahkan Seskab, kita ini sekarang memang sudah mengalami perbaikan sejak tahun 2014 dari 120 menjadi 106, dan sekarang ini sudah menjadi 91 untuk ease of doing bussiness, tingkat kemudahan berusaha.

Kalau kita mau di bawah 70, di bawah 50, tegas Seskab, maka harus semua aturan main itu bisa dibaca oleh siapapun.  “Nah untuk itu, tentunya bahasa internasional, international language dijadikan sebagai referensi, sebagai pedoman,” ujar Seskab.

Maka dengan demikian, Seskab Pramono Anung kembali menegaskan, agar ke-12 pejabat fungsional penerjemah yang akan berangkat ke Australia itu, menggunakan kesempatan itu untuk mendapatkan tambahan ilmu sebanyak-banyaknya, dan juga menjaga citra bangsa.

Seskab menyarankan, agar ke-12 pejabat fungsional penerjemah itu jangan hanya ngumpul kemana-mana. Namun, harus ada kesempatan untuk, punya waktu masing-masing untuk bisa berinteraksi, mingle dengan orang-orang yang ada di sana.

“Sekali lagi selamat, saudara-saudara sudah terpilih 12 orang untuk bisa belajar di Monash University. Gunakan kesempatan ini sebaiknya-baiknya. Dan mudah-mudahan dalam waktu 6 minggu ini saudara bisa mendapatkan tambahan ilmu, karena bukan sekedar mampu berbahasa Inggris bukan, tetapi juga saudara-saudara juga harus bisa mengetahui banyak hal,” pungkas Seskab Pramono Anung.

Sebelumnya Deputi Dukungan Kerja Kabinet (DKK) Sekretaris Kabinet, Yuli Harsono, dalam laporannya mengatakan, ke-12 pejabat fungsional penerjemah yang akan mengikuti pelatihan penerjemah di Monash University, Melbourne, Australia itu, berasal dari 8 instansi pemerintah pusat dan daerah, antara lain berasal dari Jakarta, Jambi, Palembang dan Manado.

Yuli berharap peserta yang akan mengikuti pelatihan penerjemah di Monash University, Melbourne. Program “Developing Translating and Interpreting Services for Improved Governance in Indonesia” ini dapat memanfaatkan kesempatan pelatihan, agar ke depan penerjemah tidak hanya berasal dari diplomat muda, tetapi juga berasal dari pejabat fungsional penerjemah.

Selain itu, Deputi DKK Seskab itu juga berharap usai mengikuti pelatihan, para pejabat fungsional penerjemah bisa lebih berperan aktif di Kementerian/Lembaga masing-masing.

Tampak hadir dalam acara tersebut Asisten Deputi bidang Naskah dan Terjemahan (Naster) Kedeputian DKK Setkab Eko Harnowo, dan para pejabat yang akan mengikuti Program “Developing Translating and Interpreting Services for Improved Governance in Indonesia”. (RMI/RAH/ES)

 

Berita Terbaru