Lima Arahan Presiden Jokowi terkait Pemulihan Ekonomi Nasional
Presiden Jokowi didampingi Wapres Ma’ruf Amin dan Seskab Pramono Anung memasuki ruang Sidang Kabinet Paripurna, Rabu (17/11/2021), di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas Setkab/Agung)
Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memimpin Sidang Kabinet Paripurna yang membahas mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun 2022, Rabu (17/11/2021) sore, di Kantor Presiden, Jakarta. Dalam pengantarnya Presiden Jokowi menekankan lima hal terkait perkembangan ekonomi nasional.
Pertama, percepatan realisasi APBN dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Menghadapi akhir tahun 2021, Presiden Jokowi meminta kementerian/lembaga dan pemerintah daerah untuk mempercepat realisasi belanja pemerintah baik melalui APBN maupun APBD.
“Sudah bulan November, sudah mau masuk ke Desember, jadi percepat realisasi APBN dan APBD. APBN artinya setiap kementerian dan lembaga harus konsentrasi mempercepat realisasi ini. Kemudian Mendagri lihat APBD–APBD yang masih serapan anggarannya masih kecil juga berikan perhatian. Tekankan kepada mereka bahwa APBD ini penting untuk pertumbuhan ekonomi kita,” ujar Presiden.
Disebutkan Kepala Negara, realisasi Program Perlindungan Sosial baru mencapai 77 persen dari Daftar Isian Pelaksana Anggaran (DIPA), Program Padat Karya 67 persen, sementara Program Dukungan untuk UMKM dan Korporasi 60 persen.
Kedua, waspadai risiko perkembangan ekonomi global terhadap perekonomian Indonesia.
“Seperti perlambatan ekonomi di Tiongkok, betul-betul dilihat karena ekspor kita ke sana gede. Kemudian risiko tapering off dari Amerika, betul-betul dilihat dampak dan apa yang harus kita siapkan, apa yang harus kita lakukan,” ujarnya.
Selain itu, Presiden juga meminta jajarannya untuk mewaspadai serta mengkalkulasi dan mengantisipasi dampak dari inflasi global.
“Waspadai juga terjadinya fenomena siklus commodity supercycle. Kita tahu saat ini komoditas unggulan ekspor Indonesia melonjak tinggi, ini umumnya biasanya hanya berlangsung 18 bulan. Jadi langkah-langkah antisipasi untuk itu harus diberikan dengan menguatkan industri pengelolaan yang berorientasi ekspor,” ucap Presiden.
Ketiga, waspadai potensi berlanjutnya pandemi yang juga berdampak pada perlambatan ekonomi dunia. Presiden menekankan bahwa APBN harus bisa menjadi instrumen utama untuk menggerakkan pertumbuhan dan memperkuat daya tahan ekonomi serta mengakselerasi daya saing, utamanya daya saing ekspor dan investasi.
Selain itu, Presiden juga menekankan perlunya penajaman dan efisiensi belanja. Ia meminta belanja rutinitas yang tidak perlu untuk segera dihilangkan dan digeser ke belanja yang bersifat produktif.
“Pastikan, ini penting untuk 2022, awal 2022, Januari 2022, anggaran sudah bisa dieksekusi. Artinya, di bulan-bulan ini kita akan mempersiapkan administrasi agar di awal tahun di bulan Januari itu sudah bisa dieksekusi. Dan kita harus menyiapkan, sekali lagi, dasar untuk pelaksanaan itu,” tegasnya.
Keempat, segera dorong realisasi investasi. Kepala Negara mengungkapkan terdapat banyak komitmen investasi tetapi terkadang tidak dikawal dan dimonitor sehingga realisasinya menjadi lambat. Oleh karena itu, Presiden meminta jajaran terkait untuk fokus mengawal dan menindaklanjuti komitmen investasi, termasuk yang telah diperoleh saat lawatannya ke tiga negara beberapa waktu lalu agar komitmen tersebut menetas dan bisa direalisasikan.
“Pertemuan saya dengan Syekh Mohamad bin Zayed dengan Ruler of Dubai Syekh Mohammed bin Rashid Al Maktoum yang telah kita ketahui komitmen investasinya 44,6 miliar US Dolar ini betul-betul dikawal, diikuti, ditindaklanjuti, sehingga betul-betul menetas. Kemudian komitmen investasi sebesar 9,29 miliar US Dolar juga dalam rangka transisi energi dan ekonomi hijau atas pertemuan kita dengan Perdana Menteri Inggris Boris Johnson dan para CEO Inggris juga agar dikawal dan ditindaklanjuti,” tegasnya.
Presiden menuturkan, investasi memiliki kontribusi yang besar terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia.
“Kita harus ingat dan harus tahu bahwa APBN itu hanya berkontribusi kurang lebih 15-an persen terhadap PDB kita. Artinya, memang yang lebih banyak adalah swasta, investasi, BUMN, kontribusinya lebih gede,” ujarnya.
Kelima, komitmen bersama terhadap pengembangan ekonomi hijau dan transisi ke energi terbarukan (renewable energy).
“Harus kita pastikan berjalannya investasi itu untuk menggeser pembangkit batu bara dan menggantikannya dengan energi baru terbarukan, baik itu pengembangan kendaraan dan baterai listrik, serta juga pembangunan Green Industrial Park di Kalimantan Utara yang juga menggunakan energinya dari hydropower. Ini betul-betul bisa segera direalisasikan dan dimulai,” tandasnya. (DND/UN)
