LRT Lintas Provinsi Jakarta Gunakan APBN, Bandung Dibangun Swasta

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 8 Juni 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 27.650 Kali
Menhub berikan keterangan pers kepada wartawan usai Rapat Terbatas Rabu (8/6) Sore di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)

Menhub berikan keterangan pers kepada wartawan usai Rapat Terbatas Rabu (8/6) Sore di Kantor Presiden, Jakarta. (Foto: Humas/Rahmat)

Pemerintah memutuskan pembangunan kereta ringan atau Light Rail Transit (LRT) di DKI Jakarta akan dibangun oleh Pemerintah Provinsi, sementara untuk yang lintas provinsi akan menggunakan anggaran dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Jadi ini akan diteruskan,  operatornya nanti dibicarakan bersama. Kalau misalnya nanti harganya, harga keekonomiannya itu dipandang terlalu tinggi oleh masyarakat, maka akan disiapkan PSO (Public Service Obligation) atau subsidi oleh pemerintah DKI, ini untuk yang di Jabodebek,” kata Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan kepada wartawan usai Rapat Terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (8/6) sore.

Sedangkan, untuk pembangunan LRT di Palembang, menurut Menhub, akan diteruskan seperti biasa karena sudah jalan. Ia menyebutkan, tidak ada masalah, tinggal revisi peraturan presiden (perpres) sedikit-sedikit untuk masalah pengoperasian dan sebagainya.

Untuk LRT Bandung, menurut Menhub, diputuskan akan dibangun oleh swasta. Bandung Raya juga sama. Kalau nanti harga keekonomian tiketnya itu dipandang terlalu mahal, maka pemerintah pusat akan menyediakan PSO atau subsidi.

“Untuk biasanya digunakan dalam format itu kereta api perkotaan, sama Palembang juga sama dan sebagainya. Hanya DKI saja yang akan ditanggung oleh DKI sendiri, mungkin melalui sumber penghasilan yang lain,” terang Jonan.

Konektivitas
Wali Kota Bandung Ridwal Kamil menambahkan, untuk Bandung Raya, tentunya yang paling urgent adalah meng-connect LRT yang akan menghubungkan kereta api cepat Jakarta-Bandung,  karena stasiunnya ujungnya di pinggir kota harus ada koneksi ke kota Bandung dengan LRT. “Itu salah satu urgensi yang akan diprioritaskan,” ujarnya.

Sedangkan soal pendanaan, menurut Wali Kota, sedang dibahas apakah full APBN, apakah hanya subsidi. “Itu juga sedang akan diputuskan secepatnya. Tapi apapun itu, kita berharap harga tiketnya menjangkau dan masyarakat bisa menggunakan LRT ini sebagai sarana baru dalam transportasi di wilayah metropolitan, yang memang di kota Bandung dan Bandung Raya yang lebih dari 6 juta jiwa ini sangat-sangat padat seperti itu,” ungkap Emil, panggilan akrab Ridwan Kamil.

Kalau pun pada akhirnya pihaknya harus mensubsidi, khususnya Kota Bandung, menurut Ridwan Kamil, mungkin tidak dalam bentuk APBD yang tidak memungkinkan. Tapi Pemkot Bandung akan menyediakan dalam bentuk properti yang bisa diolah menjadi proyek-proyek komersial, yang hasilnya bisa mensubsidi, menambahi kontribusi dari pemerintah daerah kepada proyek ini. (FID/ES)

Berita Terbaru