Luncurkan KITE IKM, Presiden Jokowi: Mengurus Yang Kecil Itu Pusing, Tapi Keberpihakan Itu Harus

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 30 Januari 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 18.432 Kali
Presiden Jokowi saat luncurkan kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor Bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM), di Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Senin (30/1). (Foto: Humas/Oji)

Presiden Jokowi saat luncurkan fasilitas KITE bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM), di Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Kabupaten Boyolali, Senin (30/1). (Foto: Humas/Oji)

Presiden Joko Widodo (Jokowi) meluncurkan kebijakan fasilitas Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM), di Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Senin (30/1) siang. Melalui kebijakan ini, diharapkan paling tidak biaya produksi yang ada di usaha kecil dan menengah bisa ditekan turun.

“Tadi sudah disampaikan oleh Bu Menteri Keuangan, dengan adanya KITE IKM ini akan bisa diefisiensikan kurang lebih sampai 25 persen. Yang pertama, karena harga bahan baku yang bisa membeli impor langsung. Yang kedua, biaya untuk pajak impornya dihilangkan. Yang ketiga, bea masuk juga dihilangkan,” terang Presiden.

Kalau fasilitas KITE ini bisa dimanfaatkan oleh Usaha Kecil Menengah (UKM), lanjut Presiden, maka akan sangat terasa manfaatnya. “Artinya apa? Daya saing kita akan menjadi baik,” ujarnya.

Presiden Jokowi meyakini, pelaku usaha yang kecil dan menengah sebenarnya bisa didorong untuk bersaing dengan negara yang lain. Karena kekuatan Indonesia ada di sisi art-nya. Tetapi, diakui Presiden,  memang perlu didorong oleh desain-desain yang lebih baik, yang bisa menginternasional.

“Saya tadi bisik-bisik ke Pak Menteri Perindustrian untuk bisa dicarikan desainer, yang di Tumang dulu, mungkin bisa dari Italia, atau dari Perancis. Sehingga desainnya jangan monoton, sehingga setiap tahun desainnya bisa berubah-ubah,” kata Presiden Jokowi.

Jangan Yang Gede-Gede Terus

Dalam dialog dengan para pengrajin, Presiden Jokowi mengingatkan jajaran pemerintahan agar yang diurus jangan pelaku usaha yang besar terus. Pelaku usaha yang kecil-kecil pun, sebut Presiden, juga harus diurus. “Masa bertahun-tahun yang diurus yang gede-gede terus. Yang kecil-kecil diurus,” ujarnya.

Diakui Presiden, mengurus yang kecil dan menengah memang pusing tapi keberpihakan itu harus. “Yang gede sudah bisa mengurus dirinya sendiri tapi yang kecil, yang menengah juga harus diurus biar jadi yang gede. Tugasnya pemerintah itu,” tegas Presiden Jokowi.

Dari dulu sampai sekarang, lanjut Presiden, masalahnya sebenarnya jelas. Kalau ditanya pengusaha itu jelas kebutuhan dan kesulitan mereka. Hanya pemerintah mau menyelesaikan apa tidak.

“Kalau mau menyelesaikan ya tadi, ditanya tadi kan terbuka semua (permasalahannya), penyelesaiannya dengan cara apa sudah jelas semuanya. Itu tugas pemerintah, tugas perbankan, tugas lembaga, tugas bea cukai,” tutur Presiden.

Pada acara ini dilakukan juga Penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Keuangan (Kemenkeu) dan Kementerian Perindustrian (Kemenperin) tentang Pengembangan Industri Kecil dan Industri Menengah (IKM) Berorientasi Ekspor yang ditandatangani oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto.

Tampak hadir dalam acara tersebut antara lain Menkeu Sri Mulyani Indrawari, Mendag Enggartiasto Lukita, Menperin Airlangga Hartarto, Mensesneg Pratikno, Menteri Koperasi dan UKM AAGN Puspayoga, Ketua OJK Muliaman Hadad, dan perwakilan dari Komisi VI DPR RI. (UN/ES)

 

Berita Terbaru