Masukan World Bank, Seskab: Koordinasi Bappenas dan Bappeda Akan Diperbaiki
Seskab Pramono Anung
Sejumlah masukan diperoleh pemerintah setelah mendengarkan paparan tentang ketimpangan kemiskinan dan kebijakan anggaran yang disampaikan oleh Direktur Regional World Bank Indonesia Rodrigo Chaves, di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/12).
Sekretaris Kabinet (Seskab) Pramono Anung mengatakan, salah satu masukan yang diperoleh dari paparan tersebut adalah perlunya sinkronisasi dalam membuat perencanaan pembangunan pada level nasional, kemudian level provinsi dan level kabupaten.
Salah satu hal yang akan dilakukan adalah membuat Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional) dan Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) pada tingkat provinsi dan Bapedda pada tingkat kota/kabupaten ini ke depan koordinasinya akan dilakukan perbaikan, kata Pramono kepada wartawan.
Menurut Seskab, akan segera dilakukan sinkronisasi pada Bappenas. Hal tersebut karena perencanaan nasional ada pada Bapesnas, dan saat ini setelah adanya yudisial review dari Mahkamah Konstitusi (MK) tidak ada lagi satuan tiga di DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), sehingga satuan tiga dalam kontrol pemerintah dalam hal ini Bappenas.
Mereka akan bersama-sama dengan Bappeda dan tingkat provinsi dan pada tingkat kabupaten sehingga kesinambungan kerja itu nampak. Apa lagi sekarang dana yang cukup besar yang akan disalurkan pemerintah misalnya untuk KUR (Kredit Usaha Rakyat) Rp 120 triliun dengan suku bunga hanya 9 persen termasuk dana desa yang cukup besar, papar Pramono.
Di samping itu, lanjut Seskab, banyak data yang bertebaran yang seringkali menganggu, karena misalnya sebagai contoh data tentang hasil survei kemiskinan antara BPS (Badan Pusat Statistik) dengan lembaga survei lainnya itu bisa berbeda. Nah untuk itu akan dilakukan satu pintu, sehingga dengan demikian akan memudahkan bagi pemerintah untuk ke depannya, kata Mas Pram, panggilan akrab Pramono Anung.
Dengan pertemuan ini Seskab Pramono Anung berharap agar pemerintah baik daerah maupun pusat, kementerian maupun non kementerian mampu menemukan solusi atas permasalahan kemiskinan yang masih melanda Indonesia.
Harapannya betul-betul ini sampai ke tingkat bawah dan ini bisa membuat atau memperkecil ketimpangan antara orang kaya dan orang miskin, pungkas Pramono. (FID/JAY/ES)
