Matikan Produsen Dalam Negeri, Presiden Jokowi Minta Impor Ilegal Dihilangkan
Presiden Jokowi didampingi Wapres Jusuf Kalla memimpin rapat terbatas membahas masalah impor ilegal, di kantor kepresidenan, Jakarta, Senin (12/10) siang
Presiden Joko Widodo (Jokowi) memimpin Rapat Terbatas yang membahas masalah-masalah, terutama yang berkaitan dengan impor ilegal, di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (12/10) siang.
Dalam pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa dari beberapa kali menerima asosiasi,terakhir dari asosiasi pertekstilan, ia menerima keluhan mengenai banjirnya produk-produk impot ilegal di Indonesia.
“Kalau ini diteruskan akan mematikan produsen dalam negeri karena harga tidak bisa bersaing dengan produk-produk ilegal,” kata Presiden Jokowi.
Presiden menunjuk contoh misalnya yang berkaitan dengan pakaian jadi, kosmetik, elektronik, sprei, produk-produk makanan, dan juga produk pangan, beras. Hal ini, tegas Presiden, harus betul-betul menjadi perhatian kita.
“Pertama, itu bisa merusak industri kita, melemahkan industri kita. Yang kedua, kalau ini tidak segera kita hilangkan, kita habisi, orang akan malas berinventasi, mengganggu pasar dalam negeri, dan juga akan melemahkan daya saing kita,” kata Presiden Jokowi.
Oleh sebab itu, Presiden pada kesempatan ini minta agar ada langkah-langkah yang bikin konkret.
Dengan adanya perubahan, menurut Presiden, ini akan memperbaiki neraca perdagangan kalau bisa dikerjakan dengan baik.
Presiden juga mendengar bahwa di pelabuhan ada banyak modus dilakukan terkait bea masuk, Pajak Penghasilan (PPh) maupun Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Hal ini dilakukan oleh tiga pihak yang bekerja sama.
“Yang pertama, importir. Yang kedua, tentu saja pengurusan saja yang berkaitan dengan kepabeanan. Dan yang ketiga, oknum terutama Bea dan Cukai,” ungkap Presiden Jokowi.
Menurut Presiden, pembeli barang biasanya meminta importir dari negara asal untuk membuat ekspor dokumen yang kemudian diatur dengan nama barang seperti dalam pada barang tertentu yang bea masuknya nol.
Sementara, dalam hal pekerjaan di sini kalau impor bahan baku seharusnya terkena PPN, terkena PPh, terkena Bea Masuk. “Ini yang membuat daya saing kita menjadi kalah. Inilah saya kira yang harus diselesaikan,” tegas Presiden.
Selain itu, menurut Presiden, hal ini juga untuk kemudahan transaksi yang ada oknum biasanya minta ada borongan per kontainer.
Selanjutnya, Presiden juga menyampaikan data impor ilegal yang memasukkan barang dengan harga bervariasi tergantung barang diimpor, kain juga bisa sampai harga Rp 150 juta kurang lebih, pakaian jadi bisa Rp 200 juta, elektronik dan lainnya tentu bisa lebih mahal.
Inilah, menurut Presiden, yang harus disikapi serius terutama yang berkaitan instansi-instansi barang masuk.
Presiden Jokowi juga menyampaikan solusi, yang utama adalah adanya database bersama antara Bea dan Cukai. Ini diselesaikan antara Dirjen Bea Cukai dan Pajak, ujarnya.
Presiden memerintahkan Menko Bidang Perekonomian dan Wamenkeu, “Kalau database ini sambung, saya kira akan banyak yang bisa diselesaikan,” tuturnya.
Di akhir pengantarnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa fakta-fakta itu adalah fakta yang dari data yang ditemukannya dari lapangan.
Turut hadir dalam Rapat Terbatas kali ini, Menko Polhukam Luhut Pandjaitan, Menko Perekonomian Darmin Nasution, Menko Maritim dan SDM Rizal Ramli, Mensesneg Pratikno, Seskab Pramono Anung, Menteri Perdagangan Thomas Lembong, Menkumham Yasonna H. Laoly, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan, Menteri Perindustrian Saleh Husin, Menteri Pertanian Amran Nasution, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, Kapolri Jenderal Badrodin Haiti, dan Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo. (EN/AGG/ES)
