Mau Maju, Presiden: Jangan Tergantung SDA, Kuncinya Kebijakan Publik Yang Benar
Presiden Joko Widodo (Jokowi) kembali mengingatkan semua pejabat pemerintah, bahwa negara yang maju, provinsi yang maju, kota yang maju, dan kabupaten yang maju tidak tergantung pada sumber daya alam (SDA) yang ada. Namun, kuncinya adalah pada adanya kebijakan publik yang benar dan tepat.
Karena ini sering kita agung-agungkan, kita ucapkan, bahwa kita punya minyak yang besar, kandungan batubara yang besar, gas yang besar, tetapi kala cara pengelolaannya, cara-cara manajemen tidak dilakukan dengan baik justru itu jadi malapetaka buat kita, kata Presiden Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Murenbangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, di Hotel Bidakara, Jakarta, Kamis (18/12) pagi.
Presiden yang didampingi Wakil Presiden Jusuf Kalla menunjuk contoh Singapura, Korea, dan Jepang yang meski tidak punya SDA, namun negara tersebut juga bisa meloncat. Karena itu, kata Presiden Jokowi, kuncinya ada pada para pejabat pemerintah, menteri, gubernur, bupati dan walikota semuanya, yaitu kebijakan publik yang benar dan tepat.
Kuncinya hanya satu, dikala ada sebuah kebijakan pulik yang benar dan tepat akan maju sebuah kota, sebuah provinsi, dan sebuah negara, tutur Jokowi dalam acara yang dihadiri oleh para menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Bupati dan Walikota se Indonesia itu.
Pangan
Presiden Jokowi lantas mengupas satu persatu permasalahan. Mulai dari pangan, dimana kita sering menyampaikan sebagai negara yang gemah ripa loh jinawi, kaya SDA, kita negara agraris. Tetapi faktanya, semuanya kita impor mulai dari beras, gula, kedelai, jagung, dll.
Padahal, lanjut Jokowi, sebetulnya ada potensi ada kemampuan kita untuk swasembada sendiri. Kekuatan untuk mandiri itu ada, tetapi itu tidak kita peroleh karena tidak ada kebijakan publik yang baik dan tepat, ujarnya.
Oleh sebab itu, Presiden Jokowi memberi target kepada Menteri Pertanian dalam waktu 3 (tiga) tahun ini agar kita swasembada pangan. Paling tidak, pinta Jokowi, tidak ada impor lagi beras. Baru tahun berikutnya gula, jagung, tuturnya.
Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi menyampaikan rasa senangnya karena dari kunjungan kerjanya ke sejumlah daerah, ia memperoleh dukungan dari gubernur, bupati, walikota untuk mencapai swasembada pangan, melalui pembangunan waduk dan saluran irigasi.
Ia menyebutkan, semula pemerintah berencana membangun sebanyak 30 waduk dalam 5 tahun ke depan. Tetapi setelah muter ke sejumlah daerah, ada tambahan permintaan 19 waduk lagi. Karena itu, pada 5 tahun mendatang, pemerintah akan membangun sebanyak 49 waduk.
Tahun depan kita mulai 13 waduk, rencana semula 11 tapi sudah ada 13 lapangan yang siap kita masukkan untuk dibangun, ungkap Jokowi.
Adapun masalah irigasi, Presiden Jokowi mengemukakan, pemerintah menargetkan akan membangun 1 juta hektar saluran irigasi meskipun ada permintaan sampai hampi 2 juta, namun belum masuk dalam APBN-P 2015.
Presiden meyakini, kalau pembangunan irigasi dan waduk semua bisa diselesaikan, maka Insya Allah kedaulatan pangan itu bisa tercapai. Saya minta gubernur, bupati untuk mengawal itu semua. Ini sebuah mimpin besar, ambisi yang besar karena itu manajemen lapangan harus diawasi dengan baik, tutur Jokowi.
Musrenbangnas RPJMN 2015-2019 yang akan berlangsung selama sehari ini diikuti oleh para menteri Kabinet Kerja, para Gubernur, Bupati dan Walikota seluruh Indonesia.
Hadir dalam pembukaan tersebut antara lain Ketua MPR Zulkifli Hasan, Ketua DPD Irman Gusman, Menko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno, Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Mendagri Tjahjo Kumolo, Mensesneg Pratikno, Sekretaris Kabinet Andi Wijayanto, dan Menteri PAN-RB Yuddy Chrisnandi. (Wid/Kun/Humas Setkab/ES)
