Mendes PDTT: Basis Pendataan BLT Desa Itu RT
Perhitungan BLT Dana Desa. (Sumber: Kemendes PDTT).
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Abdul Halim Iskandar, menyampaikan bahwa basis pendataan Bantuan Langsung Tunai (BLT) Desa itu adalah Rukun Tetangga (RT).
“Seringkali sudah saya singgung, oleh relawan desa yang jumlahnya 3 orang untuk mendeteksi mereka yang terdampak oleh COVID-19 karena kehilangan mata pencaharian. Gambarannya begitu,” ujar Mendes PDTT saat memberikan jawaban kepada wartawan usai Rapat Terbatas (Ratas), Selasa (19/5).
Prosesnya, menurut Mendes PDTT, lalu dibawa ke Musyawarah Desa Khusus (Musdesus) untuk verifikasi dan validasi yang syaratnya adalah mereka belum menerima PKH, belum menerima bantuan pangan nontunai, dan tentu tidak menerima Kartu Prakerja.
Terkait sinkronisasi selama ini dilakukan di kabupaten, lanjut Mendes PDTT, kenyataan yang terjadi agak lama, sehingga antara desa melakukan pendataan dan Musdesus, dengan pencairan BLT Dana Desa atau BLT Desa, ini jedanya cukup jauh.
“Sudah ada misalnya 46.776 desa yang sudah melakukan Musdes khusus untuk menentukan calon keluarga penerima manfaat, tapi baru 14.326 desa yang salur. Padahal duitnya sudah ada di rekening kas desa,” imbuh Mendes PDTT.
Dengan demikian, menurut Mendes PDTT, ada 32.000 misalnya situasi hari, ini ada 32.453 desa yang belum disalurkan, tetapi sudah selesai Musdesus karena menunggu sinkronisasi.
“Kemendes ini kan situasi yang kemudian mengharuskan Dana Desa untuk BLT, ini yang perlu saya tegaskan lagi. Makanya Kementerian Desa harus mengubah Permendes, karena di dalam Permendes yang dikeluarkan 2019, untuk Dana Desa 2020 itu tidak ada cantolan yang mengatur tentang BLT,” kata Mendes PDTT.
Makanya, menurut Mendes PDTT, harus dibuatkan payung hukum berdasarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang yang sudah diundang dan diterima oleh DPR kemarin, di sana jelas payung hukumnya.
Soal istilahnya, Mendes PDTT sampaikan karena ini dananya Dana Desa, bukan dananya Kementerian Desa, maka disebut Bantuan Langsung Tunai Desa atau BLT Desa, supaya bisa membedakan antara Bansos Tunai dan BLT Desa.
“Yang kedua, BLT Desa ini sifatnya sementara, jadi nanti setelah situasi normal kembali tentu urusan sosial pasti kembali ke Kementerian Sosial,” ujarnya.
Itulah, menurut Abdul Halim, yang kemudian disederhanakan untuk berikutnya besok, karena ini sudah menjelang lebaran dan sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat.
“Besok selanjutnya akan dibantu oleh Bhabinkamtibmas seperti yang disampaikan Pak Menko tadi, didukung oleh Babinsa untuk verifikasinya,” katanya.
Jadi, lanjut Abdul Halim, sinkronisasinya yang penting tidak menerima PKH, tidak menerima bantuan pangan nontunai, tidak menerima Kartu Prakerja, dan sudah segera cairkan.
“Jadi enggak usah repot-repot. Jadi data yang sudah hasil Musdes tadi diverifikasi, dicek lagi apakah tidak ada menerima paket-paket jaring pengaman sosial APBN,” katanya.
Kalau tidak, lanjut Mendes PDTT, maka salurkan Dana Desanya, enggak usah menunggu kabupaten dan yang menerima dengan data yang ada di desa tentu harus dicoret, karena tidak boleh dobel.
“Jadi itu inti penyederhanaan yang diharapkan segera dijalankan dengan meminta dukungan dari Bhabinkamtibmas dan dibantu oleh Babinsa,” jelas Mendes PDTT.
Tentu, lanjut Mendes PDTT, untuk desa-desa yang sudah selesai Musdesusnya dan belum bisa menyalurkan karena masih menunggu dokumen.
“Namun dibalik itu, kami juga mengharapkan dengan sangat agar bupati/wali kota memberikan perlakuan atau percepatan kepada desa-desa untuk segera menyalurkan Dana Desa berdasarkan hasil Musdesus data-datanya,” pungkas Mendes PDTT. (TGH/EN)
