Menerima Perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial, 10 Oktober 2019, di Istana Negara, Provinsi DKI Jakarta

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 10 Oktober 2019
Kategori: Sambutan
Dibaca: 237 Kali

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Bismillahirahmanirrahim.

Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi,
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Yang saya hormati para Menteri Kabinet Kerja, Dirut Perum Perhutani, Kepala Staf Kepresidenan, Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia,
Bapak-Ibu sekalian seluruh perwakilan Masyarakat Perhutanan Sosial yang  saya hormati.

Ini yang hadir di sini itu termasuk bagian yang demo di depan itu?
Iya?

Hadirin
Bukan demo, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Bukan demo. Kirain kumpul gitu, bukan demo?

Enggak, pagi-pagi tadi mau masuk Istana kok polisi banyak sekali, ini apa gitu. Oh… Bukan demo? Lha kok di…. Katanya ribuan ada demo besar, itu apa? Oh, nggih, nggih, nggih, nggih. Tahu, tahu, tahu.

Berarti ini masih belum sambung ini. Di sini… Dipikir demo, ternyata ucapan terima kasih. Itu bedanya jauh itu.

Saya…, polisi banyak sekali ini apa, pagi-pagi tadi saya lihat. Disampaikan kepada saya, “ada demo Pak.” “Kalau polisinya banyak yang demo mesti banyak juga.” “Iya Pak, ini ribuan, Pak.” Ternyata ucapan terima kasih.

Ya. Yang pertama, ini saya bicara apa adanya, ini perhutanan sosial ini ada yang sudah banyak menerima manfaat tetapi ada juga yang sudah dikasih SK tapi di bawah belum jalan. Benar? Karena belum sambungnya antara Kementerian Kehutanan dan juga mungkin Perhutani tapi yang ada di bawah.

Ada beberapa SK yang dikembalikan langsung ke tangan saya. Enggak tahu, waktu saya ke daerah, “Pak ini Pak, SK-nya ini Pak, enggak bisa jalan Pak di lapangan.” “Sebentar, sebentar, ada apa?” Saya sudah dengar semuanya.

Ya memang itulah kadang-kadang, persoalan-persoalan besar negara kita yang segede ini. Karena yang perhutanan sosial yang telah diberikan kepada masyarakat itu bukan hanya sehektare – dua hektare. Ini data yang ada di saya, sampai 1 Oktober 2019 ini pemberian pemanfaatan hutan perhutanan sosial itu, yang di Jawa itu sudah mencapai 25.000 hektare. Betul, Bu?

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya)
(Rekaman tidak terdengar)

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ditambah yang untuk perlindungan kemitraan, itu 150.000, betul? Ibu Fikri, betul? Betul. Enggak, kadang-kadang di sana gede, di sini kecil gitu lho. Sama? Ya, oke kalau sama. Sudah, saya mau mengecek-ngecek saja. Program ini harus jalan terus.

Karena target kita memang bukan angka yang kecil. Tadi sudah disampaikan 12,7 juta, karena ini telah dibuat peta indikatif untuk alokasi perhutanan sosial. 12,7 juta hektare ini kan bukan angka yang kecil, angka yang gede banget. Tetapi untuk melaksanakan hal seperti ini dalam praktik di lapangannya tidak segampang itu. Di bawah juga ada birokrasi kita, Perhutani, ada yang bisa menerima, ada yang tidak bisa terima. Karena apa? Terganggu, terganggu oleh program ini.

Saya ngerti. Saya itu tiap hari ke desa, tiap hari ke bawah ya tahu. Ada yang merasa terganggu karena kenyamanan yang sudah lama dinikmati. Bener?

Ya, saya mau selesaikan nanti khusus Kementerian Kehutanan, Kementerian Pertanahan, dan Perhutani. Harus selesai, ini harus selesai, harus diselesaikan.

Pak Dirut, ya. Tidak, ini sudah zamannya kayak gini, jangan sampai lagunya masih lagu lama. Dirut-nya mungkin ndak tapi di bawahnya itu  yang harus  diselesaikan. Jangan sampai Perhutani masa lebih kolonial dari kolonial.

Lho, saya merasakan kok. Saya merasakan itu. Kalau sudah bicara-bicara dengan Bapak-Ibu sekalian waktu ke bawah, saya merasakan itu. Suara itu saya dengar. Jangan dipikir saya enggak tahu, enggak dengar. Saya dengar. Saya mau bicara banyak nanti dengan Pak Dirut plus jajaran. Karena yang di bawah yang saya lihat berbeda dengan yang kita bicarakan di sini, berbeda.

Bapak-Ibu betal-betul saja. Ya memang bener gitu lho, memang bener, ngerti saya. Saya ngerti, saya ngerti, saya ngerti.

Sekarang ini masih ada konflik desa dengan Perhutani, dengan PTP, itu masih ada. Terakhir yang saya terima 528 konflik desa dengan… Ini juga, saya minta lah, maksimal Pak Menteri, Ibu Menteri, dan Pak Dirut, sebelum dua tahun konflik itu harus rampung semuanya, sudah. Enggak ada konflik lagi di dalam PTPN, di Perhutani. Semuanya harus selesaikanlah. Ini sudah berpuluh-puluh tahun ada masalah enggak bisa kita selesaikan, ngapa sih? Bisa, saya yakin bisa.

Saya cek langsung di lapangan nanti sengketa lahan yang ada di dalam kawasan hutan, kawasan perkebunan. Kita kemarin juga menyelesaikan di Riau dengan PTP. Dari 18.000 hektare yang konflik dengan petani 2.400, 2.400 hektare. Saya cek di lapangan, saya sudah dengar betul langsung, saya sudah. Saya omong langsung ke Menteri BUMN, ke Dirut PTP, “sudah, 2.400 berikan semuanya ke petani.” Saya sampaikan. Nanti Oktober ini mau saya serahkan. Betul Pak Menteri (ATR/Kepala) BPN ya? Sertifikat sudah rampung? Sudah. Ya tinggal saya serahkan sertifikat, sudah.

Tapi betul yang disampaikan Ibu Fikri, memang sebaiknya pengelolaan ini pengelolaan yang komunal, sehingga ada economic scale. Anunya ekonomi besar gitu, jangan sendiri-sendiri. Bekerjanya jangan sendiri-sendiri. Harus bersama-sama dalam kelompok besar. Bukan kelompok kecil tapi kelompok besar. Nanti kita akan bantulah, dari sebelah mana akan kita bantu. Saya mau mencari titik-titiknya dulu.

Mungkin kita rutin saja ketemu nanti setiap enam bulan untuk evaluasi mana yang sudah jalan, mana yang belum jalan, mana yang perlu disuntik, mana yang perlu diinjeksi, akan kita lihat semuanya. Setiap enam bulan rutin kita ketemu. Sudah. Supaya tadi tidak ada pengerahan ribuan orang ke Jakarta, bolak-balik. Sudah, enggak, enggak usah. Kita ketemu, kita selesaikan persoalan-persoalan yang ada.

Tadi saya kira sudah secara detail disampaikan oleh Ibu Ketua tadi, ini nanti akan menjadi bahan saya dalam memutuskan kebijakan-kebijakan yang masih belum betul. Saya sadar kok, belum semuanya. Sudah diberikan ininya, SK-nya, tapi belum jalan di lapangan, ada. Di Jawa Timur saya ada keluhan, di Jawa Tengah saya ada keluhan, ada, dan benar memang ada.

Ini saya minta yang dari petani ini yang tadi yang nanem-nanem tadi. Ada yang ikut di sini ndak yang nanem jati tadi? Jati di mana? Pemalang? Pemalang ini? Pemalang, oke.

Di Jawa Barat katanya ada yang nanem kopi, ada yang ikut? Kopi? Sini, oh di sana juga ada kopi. Oke.

Yang Boyolali, yang kayu putih yang saya dulu ke sana. Kayu putih? Kayu putih? Oke, maju Pak. Kayu putih sini.

Kopi, maju. Mana tadi kopi? Ya, kopi satu. Yang jati, jati, jati, jati maju satu, ya boleh.

Ada yang wisata? Ya wisata, betul? Wisata ada? Di mana itu? Malang? Wisata. Mana, yang belakang ada ndak wisata? Enggak ada? Boleh, silakan Pak maju. Ya.

Bapak tadi apa?

Suharji
Boyolali, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Boyolali. Yang?

Suharji
Kayu putih.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kayu putih, ya. Kayu putih kenalin dulu sini. Sini saja Bapak. Ya boleh, boleh, ya sini, sini. Ya, oke, kenalin.

Suharji
Terima kasih. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Wa’alaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

Suharji
Terima kasih Bapak Presiden atas waktunya. Perkenalkan nama saya Suharji.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Pak Suharji.

Suharji
KTH dari Wonolestari II.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Pundi niku?

Suharji
Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kemusu, Boyolali. Nggih, terus.

Suharji
Begini Pak, saya pertama mengucapkan terima kasih atas program-program Bapak masalah IPHPS. Yang kedua, kami menyampaikan masalah kayu putih, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih.

Suharji
Walaupun sekarang sudah…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)

Sebentar, itu dapat berapa hektare sih kemarin?

Suharji
433 hektare totalnya Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
433 hektare, ya. Sebentar…

Suharji
Tapi yang ada kayu putih sekitar tujuh puluh persen Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Tujuh puluh persen kayu putih, dipakai berapa KK itu 433?

Suharji
Sekitar enam ratus KK, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Enam ratus KK. Berarti satu KK kurang lebih satu hektare kurang sedikit gitu nggih?

Suharji
Ya.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih. Terus.

Suharji
Terus sekarang sudah kerja sama sama Perum Perhutani.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih, bagus.

Suharji
Cuma pembagian hasilnya kelihatannya petani kurang sreg. Dalam arti, sekarang kita…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kebanyakan? Perhutani kebanyakan, begitu?

Suharji
Iya. Dalam kerja sama itu 80:20 tapi dari hasil bersih, tapi delapan puluh itu untuk Perum, yang dua puluh baru untuk petani.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Hmmmmm… Kok ditepuki? Berarti setuju? Oh, nggih. Lha yo kok tepuk tangan. 80:20, nanti itu yang mau saya bicarakan nanti dengan Perhutani, Oke, ya, pun, 80:20, delapan puluhnya Perhutani, dua puluhnya petani. Nggih, sudah. Maunya berapa?

Suharji
Ya kita balik Pak. Maunya kita petani yang delapan puluh baru yang dua puluh, gitu lho Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh, nggih. Perhutani yang dua puluh, Petani yang delapan puluh. Nggih, nanti saya bicara dengan Perhutani. Saya enggak bisa jawab sekarang, ya.

Suharji
Terus Pak, yang perlu saya sampaikan kepada Bapak, yaitu masalah adendum Pak. Soalnya petani kami itu sebagian besar itu yang ada di lahan IPHPS itu belum dapat SK. Juga yang sebagian besar lagi, ada yang menerima SK tapi tidak punya lahan. Mohon adendum segera dilaksanakan, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Gimana sih, ada SK tapi enggak ada lahan?

Suharji
Iya. Terus ada yang di dalam lahan itu tapi belum punya SK.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ada yang lahannya ada tapi SK-nya belum?

Suharji
Belum. Iya, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke. Nggih. Nggih.

Suharji
Terus yang terakhir Pak, mungkin masalah IPHPS di sana. Memang kelompok kami walaupun secara baru merangkak, sudah mulai berjalan, sudah bisa produksi minyak kayu putih. Dan untuk ibu-ibu IPHPS juga sudah produksi dari hasil bertani yaitu jagung diproduksi menjadi makanan kecil yaitu dikasih merek Tortilla Pak. Itu produksi ibu-ibu dari IPHPS Desa Wonoharjo, Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali. Sebetulnya tadi kami bawa sampel untuk minyak kayu putih maupun produksi ibu-ibu IPHPS Pak tapi tidak bisa dibawa masuk ke Istana.

Itu. Terima kasih, Pak. Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sebentar, sebentar, itu dengan 433 hektare terus dapat dua puluh persen tadi,  berarti income per bulan berapa itu kira-kira? Atau income per berapa bulan berapa dapatnya?

Suharji
Kalau minyak kayu putih Bu, kita memang PKS baru keluar sekitar satu bulan yang lalu. Itupun juga sebagian besar itu sudah dipanen sama Perum. Padahal waktu itu kita juga sudah punya komitmen, sebelum ada PKS petani tidak berhak memanen, Perum juga tidak berhak memanen. Tapi ternyata setelah PKS jadi, saya keliling di lokasi IPHPS itu sebagian besar sudah dipanen sama Perum Perhutani. Kita panen hanya sekitar lima puluh hektare Bu.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Gimana itu, karena apa itu? Gimana itu? Saya belum nangkep saya, gimana?

Suharji
Kita dulu kan punya komitmen sama Perum, daun kayu putih yang ada di lokasi IPHPS itu petani tidak berhak manen, Perum Perhutani juga tidak berhak manen sebelum ada PKS itu, Perjanjian Kerja Sama. Tapi setelah kita jalan, Surat Perjanjian Kerja Sama itu jadi, ternyata saya terjun ke lapangan itu daun kayu putih sudah dipanen sama Perum, Pak. Jadi IPHPS ndak kebagian gitu lho Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih, pun. Nangkep. Tahu, tahu, tahu. Nggih, pun. Sebabnya apa kok dipanen?

Suharji
Ya mungkin itu hasilnya lumayan banyak mungkin Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke, nggih, nangkep. Sudah nangkep, nangkep, nangkep. Ya sekarang, ini apa ini, kopi?

Sudirman
Kulo jati Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Jati. Oke, jati silakan. Nama?

Sudirman
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Pemalang, Desa Gongseng, Gunung Gajah Lestari. Nama saya Sudirman, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Gongseng, Pemalang. Pak Dirman, nggih.

Sudirman
Saya menanam jati berarti sudah sekarang…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Berapa hektare dulu?

Sudirman
Satu hektare.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Satu hektare, kelompoknya ada berapa di situ semuanya.

Sudirman
Berarti ada 197. Cuma tahap pertama sudah ditanami jati, tahap kedua belum Pak. Rencana ini mau ditanami bibit dari KBR Pak. Yang kemarin…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Bibit jati itu dari mana dapat?

Sudirman
Bibit jati dari kerja sama BLU dengan beliau Pak, saya cuma petani terus menanam. Cuma kerja samanya saya kurang tahu Pak, yang tahu ada Ketua KPH-nya Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke, enggak apa-apa. Oke, berarti satu hektare, ditanami jati?

Sudirman
Iya.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Tumpang sari atau hanya jati saja?

Sudirman
Untuk saat ini masih tumpang sari dengan jagung, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Dengan jagung. Terus pendapatan berapa per bulan?

Sudirman
Kalau…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Berarti sekarang ngambilnya dari jagungnya saja dulu kan?

Sudirman
Kemarin enggak jadi Pak jagungnya Pak. Enggak tumbuh, kekeringan.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Jagungnya gagal panen?

Sudirman
Iya, gagal panen, Pak. Karena itu airnya enggak ada sih Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh yang tadi dikeluhkan Ibu Fikri tadi masalah air. Oke, oke, oke. Itu di sebelah mana sih Pemalang kok enggak ada air itu?

Sudirman
Di Gunung Gajah, Pak. Ada aliran sungai cuma Kali Rambut jauh dari pegunungan itu Pak. Yang kita masyarakat Desa Gongseng ini yang diperlukan itu ada embung, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Coba dicatat Bu, nanti Bu, biar PU nanti bisa ke sana. Oke, nggih. Terus gimana?

Sudirman
Terus satunya lagi kalau…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Terus income itu, tadi income per bulan berarti gimana dari satu hektare tadi, nanti hitungannya gimana?

Sudirman
Hitungannya min, Pak. Enggak dapat apa-apa.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Hitungannya min?

Sudirman
Iya.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Terus kalau min gimana?

Sudirman
Cari yang lain.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Gimana, kalau min gimana?

Sudirman
Nunggak Pak, hutangnya Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kalau min berarti nunggak hutangnya?

Sudirman
Iya.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Gimana, saya enggak… Tanya apalagi kalau sudah min gini?

Sudirman
Cuma kemarin gini Pak, waktu penanaman jati itu masih di bawah itu ada oknum-oknum yang kurang suka.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya tadikan saya sudah omong, memang ada yang di bawah itu yang senang, ada yang enggak senang. Iya kan? Benar kan? Terus.

Sudirman
Ya, cukup sekian saja Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Aduh ini saya mau ngorek lagi malah… Sudah min gini sudah sulit dikorek sudah, apalagi. Terus perkiraan hitungan jati per hektare nanti dapat berapa? Kalau sudah berapa? Ini yang Solomon kan? Ini ditebang berapa tahun nanti? Setelah berapa tahun?

Sudirman
Iya. Delapan tahun, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Setelah delapan tahun. Delapan tahun itu satu hektare akan dapat duit berapa itu?

Sudirman
Saya enggak tahu hitungnya, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Gini lho ya, nanem sesuatu, entah itu nanem jati, entah nanem abasia, atau sengon, itu harus ngerti tiga kali tiga, atau dua kali tiga berarti satu hektare ada berapa pohon. Nanti saya panen tujuh tahun lagi saya dapat uang sekian, harus sudah mengerti. Berarti saya per tahun dapat sekian, per tahun sekian, berarti per bulan sekian. Harus sudah mengerti itu. Jangan nanem-nanem enggak ngerti hitung-hitungannya ya. Min lagi nanti kalau gitu. Nanem itu harus punya hitung-hitungan, saya minta itu saja.

Bu, ini mulai didampingi agar… Ya, mulai ada hitung-hitungan. Hitung-hitungan nanti waktu ditebang tujuh tahun yang akan datang satu hektare dapat berapa duit, berarti per tahun dapat berapa, per bulan berarti saya hidup dengan uang berapa itu harus punya pegangan. Tanya lagi nanti tujuh tahun yang akan datang, “min lagi ini Pak.” Waduh, jangan. Saya kalau sudah dapat suara min itu sudah sedih banget saya, berarti mau nanam sesuatu tanpa dihitung, menanam sesuatu tanpa dikalkulasi. Harus semuanya dihitung, dikalkulasi.

Menanam jagung itu juga harus dihitung kalau kira-kira memang air enggak ada, air sulit ya jangan nanam jagung misalnya. Ya kan? Nanam yang tahan air apa, mestinya seperti itu. Ini kalau sudah min, min gini sudah sedih saya sudah.

Sudah, ganti saja. Silakan.

Sudirman
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.

Hamzah
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Wa’alaikumsalam.

Hamzah
Terima kasih Pak Presiden. Saya mewakili Paguyuban Petani Sunda Hejo Pak, dari Jawa Barat. Perkenalkan saya Hamzah, saya juga Ketua Lembaga Masyarakat Desa Hutan di Gunung Mandalawangi yang dulu longsor. Sejak 2006 saya menjadi ketua LMDH di sana. Saya mendapatkan SPKS dari Perhutani. Dan 2006 sampai sekarang apapun di tanam Pak di hutan.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Apa itu yang sudah ditanam?

Hamzah
Kayu-kayu endemik di sana di Jawa Barat.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Itu yang tadi kopi tadi ya?

Hamzah
Iya, baru sejak 2009 saya mengenali kopi.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kopi. Oke.

Hamzah.
Ya, 2009 mengenal kopi, sudah gitu efek dari gerakan kita juga bertambah ke daerah-daerah yang lain dan akhirnya kita dapat tuntutan Pak dari teman-teman petani. Ini kopi kita yang kasih bibit secara swadaya tapi mereka minta pasar ke kita. Makanya setelah itu 2011 kita mendirikan koperasi Pak, mendirikan koperasi, kita menjajaki untuk ekspor Pak. Dan sejak 2011 sampai sekarang kita koperasi enggak pernah berhenti ekspor setiap tahunnya Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Itu berapa hektare sih yang sudah diberikan.

Hamzah
Ini kita ini berkembang Pak karena kan komunal tadi kan.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Terakhir dapat berapa hektare?

Hamzah
Kelompok yang saya pimpin saya sudah delegasi ke regenerasi. Jadi terdiri dari 120 orang di Kawasan Gunung Mandalawangi dan kelompok-kelompok ini kita usulkan perhutanan sosial 2017 kemarin Pak. Justru saya tahu tentang perhutanan sosial kita di Pagubuyan Tani Sunda Hejo dari Pak Teten sama Pak Nur Fauzi Rahman. Enggak pernah ada sosialisasi dari penyuluh di kecamatan, seperti itu Pak. Terus juga kita juga enggak pernah pegawai-pegawai resmi pemerintah juga. Jadi kita ikuti dan alhamdulillah berjalan lancar karena kita menyambut program ini.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Berarti 2017 dapat berapa hektare perhutanan sosial?

Hamzah
2018 kita memboyong petani yang dapat SK di Dago, yang diserahkan sama Bapak di Bandung. Itu kita bawa 1.800 petani Pak, 2.400 hektare.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
1.800 petani dapatnya berapa hektare?

Hamzah
Iya, 2.400 hektare Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
2.400 hektare. Berarti satu hektare lebih. Nggih, nggih.

Hamzah
Itu diserahkan sama Bapak di Dago Pak, di Bandung Pak SK-nya itu Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh yang hujan-hujan itu ya? Oh waktu itu kehujanan.

Hamzah
Bapak sudah mau ke cupping, ke tempat kopi kita tapi keburu hujan, jadi Bapak enggak sempat.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh iya, hujan deras banget itu ya. Ingat-ingat. Pokoknya kalau yang ada peristiwa hujan atau apa pasti ingat.

Hamzah
Iya, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Terus?

Hamzah
Jadi betul tadi kata Ibu Fikri, ini banyak mungkin yang harus diperbaiki di lapangan. Seperti verifikasi Pak, terus juga biaya-biaya. Kita juga mengusulkan teman-teman petani ini kan pakai biaya kita juga dari paguyuban kan, dari fotokopi kartu keluarga apa segala macamnya itu. Itu mungkin harus lebih banyak diperbaiki lagi.

Yang kedua, jangan sampai ini sesuatu yang seremonial Pak. Jadi pas menjelang-menjelang event-event kemarin ini digenjot tapi sekarang ada usulan verifikasi ini lambat lagi Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Iya, oke. Oke, nggih. Saya ikuti, saya ikuti.

Hamzah
Iya, Pak. Terus ini ada sedikit perkembangan tentang kopi Pak. Di lapangan kita mau menyampaikan, kebetulan di kesempatan waktu yang berbahagia dan terhormat ini bisa menyampaikan ini. Ini sekarang di perdagangan kopi ada tren impor Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Impor?

Hamzah
Iya. Ini kita ada di ketinggian Pak, petani-petani kita ada di ketinggian, apalagi Jawa Barat. Ini petani dengan harga kopi yang sekarang ini cukup baik, cukup baik. Kita juga pelaku juga, di tengah sebagai koperasi, pengolah juga, kita mendapatkan pasar. Seperti kedai kopi yang Bapak kunjungi Tuku itu kan, itu pelanggan kita Pak. Dari dulu ke kita cuma 25 kilogram sekarang mereka sudah berani belasan ton ngambil ke kita Pak per tahunnya gitu Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke, oke.

Hamzah
Cuma ini ada kendala Pak, karena ini kita berbicara di hutan, berkelanjutan. Kan kita juga membuat kaderisasi-kaderisasi di anak-anak bapaknya petani yang rata-rata usianya sudah di atas lima puluh Pak. Kita ada pendidikan yang memang non formal Pak. Kita berikan tentang budidaya, kita berikan tentang bagaimana proses biar dapat bagaimana mengetahui proses kopi yang baik, sampai end to end juga kita mengajarkan kepada anak-anak petani bagaimana cara menyeduh, bagaimana cara membuat kemasan biar menjadi brand-brand lokal.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, bagus. Saya kira bagus. Memang arahnya harus ke situ.

Hamzah
Ya, ada masalah besar Pak ini sekarang Pak. Jadi di setiap kedai di Indonesia sekarang muncul kopi-kopi dari Amerika Latin sama dari Vietnam, Pak. Mohon ke Bapak di kesempatan yang berbahagia ini ada regulasi impor yang bisa tidak terlalu gampang mengalir ke Indonesia. Karena kalau ini dari Brazil, dari Peru, dari Ekuador masuk ke Indonesia ini harga mereka lebih rendah dari kita Pak, karena sistem pertanian mereka sudah pakai mesinisasi Pak. Kita petani nyangkul di hutan Pak, metik pakai tangan, mereka sudah pakai mesin Pak. Ini mereka secara budidaya kan lebih murah ongkos produksinya Pak. Seperti itu.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Itu kopi dari mana tadi?

Hamzah
Dari Amerika Latin kebanyakan untuk Arabika Pak dan untuk Robusta dari Vietnam Pak. Ini bisa mengganggu pasar di Indonesia dan akhirnya kalau misalkan kita tidak bisa bersaing harga kopi turun di Indonesia petani bisa curi kayu lagi Pak di hutan-hutan. Seperti itu Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih, nangkep. Oke, ya. Nangkep. Oke, bagus.

Hamzah
Jadi kita ucapkan atas nama Paguyuban Tani Sunda Hejo dengan program  hutan sosial kita sebagai penerima manfaat, petani lebih tenang Pak dengan jangka waktu 35 tahun. Dulu kita juga dapat SPKS dari administratur Perhutani  di kabupaten.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Tahunan kan tapi itu?

Hamzah
Tahunan. Dan itu riskan juga Pak. Dan sekarang sedikit bergengsi kan karena langsung dari Kementerian Pak. Cuma hal yang memang harus diperbaiki ya mungkin itu jadi masukan, Pak. Terima kasih Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Terima kasih, terima kasih. Ya, terakhir.

Suaji
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden, yang saya hormati Bu Menteri, dan teman-teman petani dan pendamping semua di Jawa yang saya hormati. Nama saya Suaji, saya dari…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Pak Suaji.

Suaji
Suaji Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Dari?

Suaji
Dari Donomulyo, Kabupaten Malang, Malang Selatan.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kabupaten Malang Selatan.

Suaji
Kebetulan saya pendamping Pak, juga Ketua KTH sehingga tahu persis kondisi di lapangan. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden dengan kebijakan programnya yang sangat luar biasa bagi rakyat petani, khususnya masyarakat pinggir dan di dalam hutan. Sehingga dengan programnya Pak Presiden ekonomi masyarakat sekitar hutan sedikit demi sedikit ada peningkatan.

Suaji
Yang pertama yang perlu saya sampaikan…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Dapat berapa hektare dulu?

Suaji
Saya sementara untuk Malang yang sudah terima SK 5.700.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
5.700 hektare.

Suaji
Dari sepuluh KTH, betul.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Dari sepuluh?

Suaji
KTH.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh, campur-campur.

Suaji
Yang belum terima SK lima KTH tapi sudah terverifikasi.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke.

Suaji
Yang pertama, untuk Malang Selatan memang daerah-daerah wisata, terutama kawasan pantai. Dengan kita menerima SK, apa yang dikatakan Pak Presiden memang betul, kita terima SK tapi tidak bisa kerja.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kok enggak bisa kerja?

Suaji
Karena SK ini oleh Perhutani dianggap enggak laku.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kok enggak laku?

Suaji
Iya, betul Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kok enggak laku itu gimana?

Suaji
Alasannya Perhutani belum dilakukan penandaan tapal batas, sedangkan kita nekan ke BPKH…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sebentar, sebentar. Ini yang penandaan tapal ini siapa sih? Dari siapa itu? Dari BPN?

Ketua Umum Gerakan Masyarakat Perhutanan Sosial Indonesia (Siti Fitriyah Khuriyati)
(Rekaman tidak terdengar)

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh, dari? Lha kok ini sudah diberikan?

Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Siti Nurbaya)
(Rekaman tidak terdengar)


Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh, itu semua biaya-biaya seperti itu dibebankan ke APBN saja. Diinikan saja.

Suaji
Terima kasih, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nanti dihitung, dianukan…

Suaji
Yang pertama itu Pak. Kita…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sebentar, sebentar, sebentar. Berarti ini yang melakukan juga dari Kementerian? Perhutani enggak mau terima karena di Kementerian belum ada tapal batasnya? Oke, berarti yang keliru mana itu? Kementerian atau Perhutani?

Hadirin
Semua Pak.

Suaji
Oh, berarti Perhutani Pak yang nakal Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih, pun. Terus?

Suaji
Yang pertama itu, Pak. Terus kita pernah mengajukan tanda batas ke BPKH, alasannya BPKH anggarannya enggak ada. Lho ini program negara kok enggak ada anggaran, lucu. Nah, yang pertama itu.

Yang kedua, objek wilayah sekitar kita yang sudah masuk SK rata-rata masih dikuasai Perhutani, masyarakat belum bisa mengolah dengan sempurna.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke.

Suaji
Yang kedua Pak Presiden, saya mohon dengan hormat kita sudah mengajukan adendum Bu Menteri, mulai dua tahun yang lalu sampai hari ini belum terealisasi. Alasannya anggarannya di BPSKL enggak ada.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Adendum itu opo sih?

Suaji
Penambahan objek. Karena SK kita Pak ada yang objeknya cuma 78, masyarakatnya lima ratus. Karena waktu verifikasi katanya sampling, ternyata dikeluarkan di SK sudah terpetakan. Sehingga kasihan masyarakat, di dalam SK tapi petanya tidak ada. Itu jadi masalah oleh Perhutani, lho objeknya cuma 78 orangnya lima ratus. Kalau dibagi lima ratus, 78 enggak dapat seperempat hektare. Lha saya mohon dengan hormat adendum kita secepatnya bisa terselesaikan untuk Malang.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih, pun. Enggak, gini lho ya, kerja yang di kantor, kerja yang di Jakarta, dengan nanti proses yang ada di lapangan sering memang gesek. Ya kalau ada pertemuan-pertemuan seperti ini rutin, nanti bisa disampaikan kekurangan-kekurangan itu. Masih banyak yang seperti ini, saya tahu, saya dengar. Ada yang ketemu saya menyampaikan ini juga enggak satu-dua. Sehingga, sekali lagi, ini harus menjadi perhatian dan perbaikan dari Kementerian maupun dari Perhutani agar masalah-masalah seperti ini tidak terjadi. Kalau SK-nya sudah turun mestinya kelompok-kelompok langsung bisa mengerjakan untuk kerjanya. Mestinya itu.

Terus yang sudah berjalan berapa hektare tadi?

Suaji
5.700, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Income-nya gimana sekarang?

Suaji
Gimana Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Income, pendapatan?

Suaji
Alhamdulillah pendapatannya lumayan Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Lumayan itu berapa?

Suaji
Karena ada beberapa yang sudah kita kelola sendiri. Teman-teman itu jauh dengan masih kerja sama dengan Perhutani Pak karena pembagian wisata sembilan puluh persen itu masyarakat, sepuluh persen Perhutani, itupun SHU. Itu program yang sangat luar biasa apabila benar-benar bisa dikerjakan masyarakat secara langsung. Terima kasih, Pak Jokowi.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih, pun, nangkep. Ya nanti yang belum tadi, yang belum beres tadi biar segera diberesin Bu Menteri. Nanti saya list-nya diberi Bu ya, list-list-nya yang ada masalah di desa mana, di kabupaten mana, ya.

Suaji
Malang, Bu Menteri.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Apa?

Suaji
Malang.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Iya, sudah tahu, tadi sudah. Nggih, saya kira itu. Terima kasih.

Suaji
Masih ada lagi Pak yang perlu saya sampaikan.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, satu lagi apa?

Suaji
Ini satu lagi. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Bu Menteri karena kita sudah dibantu. Sing pertama KBR kita sudah tanam sengon tahun 2018 700.000, untuk tahun 2019 ini kita dibantu tanaman bibit KBR lagi sejumlah hampir 1,5 juta bermacam-macam, baik sengon maupun buah-buahan. Bu Menteri saya terima kasih sekalian untuk Bu Menteri. Yang untuk bantuan bank pesona terima kasih untuk kambingnya. Ada sebagian sudah kita berikan, yang sebagian belum. Itu bantuan dari pemerintah, dari Bu Menteri, terima kasih.

Dan saya terakhir Bu Menteri, karena kita kemarin verifikasi kebun kopi dan cengkih, itu kriterianya sama tapi kenapa dikasih sedikit? Orang 2.500 hanya dikasih 3.500. Pertanyaan saya simpel, kriterianya hutan sama, semua kopi dan cengkih, kenapa cuma dikasih sedikit? Untuk apa itu yang lain? Masyarakatnya juga kan banyak. Saya mohon dengan hormat kepada Bu Menteri nanti dicek ulang biar nanti transparan. Kalau memang…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Tapi lahannya ada?

Suaji
Lahannya ada Pak, 2.700 hektare, kriteria sama, cuma dikasih 319 hektare dari 2.500 petani. Saya mohon dengan hormat diselesaikan Bu Menteri.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih, satu-satu lah. Ini kita ini yang kita urus kan bukan hanya Malang saja, bukan hanya Jawa saja, luar Jawa (juga). Pulau kita ini bukan hanya Jawa saja, ada 17.000 pulau juga yang memerlukan hal yang sama seperti tadi yang disampaikan. Jadi… Ya tapi ini masukan bagus saya kira. Baik, nggih. Nanti kita perluas lagi. Ya, terima kasih.

Suaji
Nggih, Pak. Terima kasih, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Silakan kembali. Oke, sama-sama. Terima kasih.

Tadi yang maju tadi berapa orang? Lima orang? Empat orang. Ya, sudah. Ini, ada foto. Sebentar, ini. Nggih. Monggo, Malang, nggih.

Ya, saya kira… Apa masih ada masalah selain ini?

Hadirin
Ada Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Banyak sekali itu apa? Apa? Sudah, sini. Sebentar, sebentar, sebentar, sebentar, sebentar. Yang belum dianu… Ini dari mana?

Amin Tohari
Dari Bojonegoro, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Bojonegoro. Ini kalau maju semua sehari enggak rampung. Tadi Jawa Tengah kan sudah ada, tadi Pemalang. Jawa Timur sudah ada Malang. Jawa Barat sudah ada tadi kopi.

Siapa Bu Fikri? Mana? Mana? Kediri, mana Kediri? Kediri, sudah. Sebentar. Ya, Pati boleh. Tiga orang, sudah. Sudah. Ya, Sumatra satu sini, sudah. Ini paling-paling senangnya dapat foto. Semangat banget.

Ya, silakan.

Amin Tohari
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Wa’alaikumsalam.

Amin Tohari.
Perkenalkan Pak Presiden, nama saya Amin Tohari. Saya juga…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Siapa?

Amin Tohari
Amin Tohari.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke, Pak Amin.

Amin Tohari
Saya juga pendamping dan juga petani.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Di?

Amin Tohari
Bapak Presiden saya pengin menyampaikan… Di Bojonegoro, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Bojonegoro. Di mana itu, Bojonegoro di mana?

Amin Tohari
Bojonegoro kebetulan saya bertempat di Kecamatan Kedungadem. Kecamatan Kedungadem, Bojonegoro itu ada di Provinsi Jawa Timur.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kedungadem.

Amin Tohari
Nggih. Jadi saya itu ingin menyampaikan Bapak, yang pertama-tama kami ke sini bersama ribuan masyarakat karena kami memiliki harapan yang sangat luar biasa. Selain mengucapkan terima kasih, Bapak Presiden kembali terpilih atas jerih payah kita semua Pak. Kita menggalang untuk memenangkan Pak Jokowi tanpa ada mereka semua yang berperan mengasih kita apapun, enggak ada Pak. Kita semua yang bergerak Pak. Maka saya menyampaikan Pak Jokowi, kami hari ini utamanya wilayah Bojonegoro dan wilayah Lamongan kita lagi dikejar-kejar oleh PT namanya PT KTM sama PTPN.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Apa itu? KTM itu apa?

Amin Tohari
KTM sama PTPN.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
PTPN?

Amin Tohari
PTPN X sama PTPN IX.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
PTPN X, PTPN?

Amin Tohari
IX.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
IX. Oke, kenapa itu dikejar-kejar?

Amin Tohari
Masyarakat kami, ribuan masyarakat itu sedang nanam di lahan hutan itu tiba-tiba hari ini mereka semua harus digusur karena harus ditanami tebu, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sebentar-sebentar. Yang KTM itu apa tadi?

Amin Tohari
Kebun Tebu Mas.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kebun Tebu Mas.

Amin Tohari
Yang hari ini punya pabrik gula di Lamongan itu Pak, punya pabrik gula di Lamongan.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
PT KTM sama?

Amin Tohari
PTPN.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
PTPN.

Amin Tohari
PTPN X.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
X, IX.

Amin Tohari
X, IX.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya. Oke.

Amin Tohari
Jadi kita ini sudah dua tahun yang lalu Pak, kita terus berkejar-kejaran dengan mereka yang mereka menggunakan cara-cara intimidasi terhadap masyarakat dan mereka yang berperan apalagi orangnya-orangnya negara, yaitu Pehutani Pak. Kami setiap hari hampir….

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ini di lahan Perhutani?

Amin Tohari
Di lahan Perhutani, Pak. Di lahan Perhutani. Jadi kami tidak minta apa-apa Bapak. Kita kepengin PTPN itu atau KTM segera dicabut P81-nya, seperti apa yang disampaikan oleh Pak Jokowi. Waktu itu menyampaikan bahwa kalau ada perusahaan konsensus yang mau menanami tempat yang sudah ditempati masyarakat harus segera dicabut. Kami hari ini terancam, besok kita semua tidak bisa tanam di sana, Pak. Kita enggak bisa tanam gitu Pak. Kita ada di wilayah Bojonegoro sama Lamongan ya, Bojonegoro sama Lamongan. Artinya, kami mencari solusi satu-satunya Pak. Satu tahun yang lalu sebelum Pak Jokowi….

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya kalau ikut nanam tebu itu terus disetorin ke perusahaan itu, enggak bisa? Kenapa?

Amin Tohari
Enggak bisa, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kenapa?

Amin Tohari
Masyarakat masih keuntungannya kecil yang pertama, kita juga masih sering dimainkan oleh perusahaan-perusahaan untuk tebu itu.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ini mau ditanam apa?

Amin Tohari
Kalau di sana jagung, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh lebih senang nanem jagung. Oke.

Amin Tohari
Betul, jagung. Kita lebih jagung. Kemudian satu tahun yang lalu Pak, untuk Bu Menteri mungkin kita mengajukan perhutanan sosial namanya skema P39 Bu ya, IPHPS, karena bagi kami adalah itulah jalan satu-satunya kesejahteraan masyarakat ada di IPHPS. Bukan lagi 83. Kalau 83, mohon maaf kita semua di sini akan tetap dimainkan oleh Perhutani, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Gimana?

Amin Tohari
Dimainkan oleh Perhutani, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Dimainkan itu maksudnya gimana sih?

Amin Tohari
Saya sampaikan kepada Bapak, di bawah itu kasihan masyarakat ini, kita setiap satu tahunnya itu kalau di Bojonegoro kita bayar ke Perhutani itu bisa Rp1,5 juta sampai Rp3 juta. Ke Perhutani, Pak. Kalau kita kalikan jumlah hutan yang ada di Bojonegoro 50.000 hektare, kalau digarap lahan masyarakat 25.000 saja berarti berapa? Kurang lebih Rp35 miliar lho Pak. Pak Jokowi harus mengecek juga berapa Perhutani memasukkan kepada negara?

Empat minggu yang lalu saya hampir mau bertengkar sama ADM Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Enggak usah bertengkar.

Amin Tohari
Ya, ini saya sampaikan apa adanya. Karena kami langsung diancam oleh Waka ADM waktu itu, “kalau kamu mengajukan IPHPS, kamu langsung jadi musuh saya!” Kayak begitu, Pak. Jadi mohon untuk dicatat, Bu Menteri. Sehingga saya minta tolong….

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sudah dicatat itu di situ.

Amin Tohari
Iya. Sehingga saya minta tolong Pak Presiden, saya yakin semua masyarakat ini yang datang dan semua yang ada di Monas itu kami ndak akan mau pulang kalau hari ini kami ndak menerima SK IPHPS. Betul Bapak-bapak ya?

Hadirin
Betul.

Amin Tohari

Katanya seminggupun mau di sini Pak, dikasih makan sama Pak Jokowi. Itu. Kita rela untuk… Karena Pak Jokowi lah bagi kami pemimpin yang hari ini idaman masyarakat. Tapi kami juga mau ini harus direalisasikan. Kami konsolidasi ini Pak, kepala saya sampai pecah ini Pak. Jatuh gara-gara kita kepengin bareng-bareng ke sini. Satu minggu yang lalu kepala saya pecah ini. “Ayo kita bareng-bareng ketemu Pak Jokowi, kita sampaikan.” Karena besok itu musim tanam pertama kita sudah ndak bisa menanam jagung Pak. Harus sudah ditempati oleh…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Kapan itu? Musim pertamanya kapan?

Amin Tohari
Bulan November besok ini Pak, November-Desember.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke, nggih.

Amin Tohari
November-Desember ya? November-Desember ini Pak, betul. Jadi itu Pak. Yang pertama, tolong alihkan dan tolong dicabut P81-nya sehingga…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
P81 itu opo sih?

Amin Tohari
P81 itu peraturan tentang ketahanan pangan ya? Ketahanan pangan yang hari ini dibuat untuk penanaman tebu itu Pak. Lahan di sana masih banyak Pak. Kalau mau menempati lahan yang lain bisa tapi jangan lahan yang hari ini sudah dikerjakan oleh masyarakat.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke, nangkep. Nggih.

Amin Tohari
Itu.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih.

Amin Tohari
Itu. Kemudian yang kedua, kami akan tetap bertahan di sini Bapak-bapak ya, kalau kami tidak segera dikasih SK hari ini juga Bapak. Kalau tidak dikasih SK…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Membuat SK itu apa gampang?

Amin Tohari
Kalau tidak dikasih SK minimal ada surat pernyataan dari Presiden ya? Bahwa kita sudah dijamin untuk bisa mengerjakan lahan tersebut. Begitu Pak Jokowi.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke.

Amin Tohari
Itu saja.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sebentar, kita lihat dulu.

Amin Tohari
Mungkin itu yang perlu saya sampaikan. Kalau pungli di Bojonegoro masih kecil Pak, kalau di Kediri itu terjadi per hektarenya bisa Rp15-25 juta, Pak. Rp30 juta Pak, Kediri Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Opo itu?

Amin Tohari
Itu.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Sewa?

Amin Tohari
Iya, sewa Pak. Bojonegoro, Lamongan, dan lain-lain semuanya merasakan masyarakat Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih.

Amin Tohari
Itu saja. Saya akhiri. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Wa’alaikumsalam. Oke, bagus. Sudah.

Sugeng Haryono
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bapak Jokowi, nama saya Sugeng Haryono dari Kediri, Kecamatan Puncu, daerah lereng Kelud, Pak Jokowi.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Puncu, nggih.

Sugeng Haryono
Ya, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Tahu.

Sugeng Haryono
Di sana saya belum dapat SK. Dari pengajuan kemarin sudah diverifikasi hasilnya nol. Terus hasilnya nol itu gimana saya enggak paham. Mungkin nanti… Hasil dari verifikasi itu nol hektare, padahal dari kesepakatan yang kemarin kita di KLHK itu kalau di bawah tiga puluh hektare kalau enggak salah itu kan ada komunikasi kembali dengan petani tetapi dari PSKL itu langsung menunjukkan bahwa hasil lahannya itu nol. Padahal lahan di sana itu ada, kok hasilnya nol itu gimana? Maksud saya itu, kurang paham.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Lha apa, kenapa kira-kira kok bisa hasilnya nol?

Sugeng Haryono
Itu dilihat dari keterangannya itu ada tutupan lahan itu lho Pak, Pak Jokowi. Kalau tutupan lahan di PKA-nya itu di atas sepuluh persen itu tidak bisa di IPHPS. Itu kan enggak masuk akal lah bukan kami, gitu lho. Padahal IPHPS kan sama-sama buat masyarakat, apa terus kok kenapa dibeda-bedakan, gitu lho? Padahal petani juga sudah menanam sejak dulu. Bahkan menyewa saja dilakoni, kan gitu. Nyewa ke Perhutani saja dilakoni, gitu lho . Tapi dengan aturan itu kan seolah-olah kita enggak bisa, dengan aturan sepuluh persen, ya itu. Terus kalau IPHPS-nya itu kan seharusnya bisa memanfaatkan hutan IPHPS, Pak Jokowi. Kan gitu.

Terus tentang penyewaan di Kediri itu Pak Jokowi, yang di teman-teman itu. Saya sendiri sebagai petani saya itu menyewa itu saya sejak enam tahun yang lalu. Saya sebagai petani itu menyewa terus di lahan Perhutani karena saya tidak punya lahan yang milik pribadi sendiri. Jadi saya ketergantungan dengan hutan. Sebenarnya sudah saya tahu bahwa nyewa itu kita punya hak untuk menggarap kok nyewa? Tapi terus mau gimana, kalau enggak nyewa yo enggak nggarap, Pak Jokowi. Kan gitu. Akhirnya kita harus menyewa.

Bahkan menyewanya itu, saya pernah satu hektare yang Rp35 juta pernah, yang Rp15 juta pernah, yang Rp25 juta pernah. Per dua tahun, ada yang tiga tahun, tergantung kondisi lahan. Kalau lahannya itu baru dibuka Pak Jokowi, baru dibuka itu baru ditebang sengonnya, itu penyewaannya sampai Rp35 juta per tiga tahun. Nanti ada yang dua tahun, tergantung kondisi tanah. Itu kalau subur kan sudah tahu petani itu di situ bagus, nyewa-nya juga berani. Karena di sana itu tanamnya kan cabai sama jagung yang kadang kalau komoditas itu andalan. Jadi menyewa segitu ya lebih murah dari pada menyewa di lahan pribadi pajak, gitu lho.

Terus tapi yang ironisnya lagi masyarakat yang enggak bisa nyewa kan enggak bisa bercocok tanam Pak Jokowi, gitu lho. Pasti yang enggak punya uang kan ya enggak bisa bertani. Akhirnya kan jadi buruh tani terus, kan gitu. Masalahnya kan harus menyewa, gitu. Di situ. Terus…

Itu dari kejadian itu pernah kita sudah laporkan di kepolisian, maksudnya tingkat-tingkat kejahatan itu, itu pernah kita laporkan. Tahun 2017 itu teman dari kita itu pernah melaporkan juga sampai sekarang belum ditanggapi dari kepolisian. Terus kemarin dari teman-teman dari Wonorejo itu juga menyampaikan pelaporan di kepolisian di Polres Kediri juga sampai sekarang belum ada penindakan.

Terus kemarin saya sebagai petani ini karena mengusulkan perhutanan sosial ini juga diintimidasi, Bapak. Kompos saya, kotoran hewan itu lho Pak, sing buat tani itu ada delapan titik itu semua dibakar sama oknum, kalau enggak Perhutani, kalau enggak LMDH ya Perhutani, Pak. Karena yang enggak setuju dengan IPHPS itu ya LMDH sama Perhutani. Acir saya, acir itu kalau kita nanam tomat itu pakai bambu itu lho Pak, itu saya tumpuk di anu dibakar juga. Juga saya laporkan. Juga saya laporkan sampai sekarang belum juga ditindaki. Dan itu petani-petani saya yang teman-teman saya CS dari dalam hal ini memperjuangkan perhutanan sosial ini ada lima orang yang dibakar semua dan sampai sekarang ya juga belum ditangani di kepolisian, gitu lho.

Dan terakhir, minggu-minggu ini teman dari Ringin Bagus, Manggis, Desa Puncu itu itu bahkan ditarik paksa sama LMDH Pak. Dia nanam kates gitu kan, nanam kates itu karena ada bicara aturan baru kalau dia mau bayar lima puluh persen ya enggak apa-apa, kalau enggak mau ditarik paksa, besok enggak boleh petik, seperti itu. Seperti itu LMDH sama Perhutani. Dilaporkan Perhutani, Perhutani bilangnya, “saya enggak mau tahu, itu urusannya LMDH,” gitu lho. Terus gimana? Kan mau ngadu ke mana gitu lho? Masyarakat itu mau ngadu ke polisi, juga enggak ditangani. Mau ngadu ke Perhutani jawabnya seperti itu. Kan gitu bingung. Apalagi sampai saya diintimidasi pembakaran. Lha sekarang cuma acir, lha nanti nek pas panen terus dibabati lagi terus gimana? Kan seperti itu. Dan itu banyak yang… Ada lima orang ini yang sudah dibakar. Kalau yang ditarik itu ada berapa, yang lainnya ikut di depan sana Pak, orang yang ngizini gitu.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih, nggih, nangkep, nangkep, nggih. Tadi di mana tadi? Puntu?

Sugeng Haryono
Puncu.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Buntu?

Sugeng Haryono
Puncu, Kediri.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oh, Puncu, Kediri.

Sugeng Haryono
Desa saya Asmorobangun, desa saya Asmorobangun.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Desa Asmorobangun, Puncu, Kediri, nggih.

Sugeng Haryono
Saya pengajuan IPHPS nol persen. Itu…

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih, pun, nggih. Nanti biar dicek. Ya silakan. Terima kasih.

Saman
Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Wa’alaikumsalam.

Saman
Bapak Presiden yang saya hormati, kemudian Bapak-Ibu Menteri dan juga Kawan-kawan seperjuangan yang saya hormati. Perkenalkan nama saya Saman, Pak. Kebetulan juga sebagai Ketua KTH Sukobubuk Rejo.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Di mana?

Saman
Desa Sukobubuk, Kecamatan Margorejo, Kabupaten Pati, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Pati, Sukobubuk, Pati. Nggih.

Saman
Iya. Alhamdulillah kita sudah menerima izin IPHPS tahun 2018, bulan Juli. Setelah satu tahun mengajukan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan didampingi oleh Mbak Fikri dan kawan-kawan. Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Presiden yang telah menerbitkan program perhutanan sosial ini. Tetapi tadi sudah diulas Bapak Presiden, semuanya itu ya terjadi di tempat kami tapi ada yang mungkin kelewatan Pak.

Setelah kami menerima izin IPHPS itu semua pertanggungjawaban ada di KTH. Membuat laporan dan juga mengembangkan itu kan ada di KTH atau Kelompok Tani Hutan. Sedangkan kita itu tidak punya modal, Pak. Kemarin kita mengadakan iuran dari anggota untuk anggota malah saya dilaporkan oleh teman-teman oknum Perhutani, Pak. Saya disidik di Polres, Pak. Tapi alhamdulillah bisa selesai karena uangnya clear seratus persen masih ada, terbukti dibuat untuk… Rp500.000 Pak itu Pak, satu anggota Rp500.000, dibuat untuk pinjaman bibit jagung Rp200.000 dan untuk bibit buah Rp300.000. Jadi uang itu sudah clear di anggota semua. Kita berusaha sedikit ngambil untung dari situ Pak karena KTH juga perlu operasional. Nggih, Pak. Yang pertama itu.

Jadi tolong setelah izin itu kita juga diperhatikan karena tanggung jawab besar itu sekarang di….

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Itu kalau ngambil KUR gitu bisa enggak sih?

Saman
KUR-nya kita belum dapat izin, belum dapat SK tadi Pak. SK-nya masih SK yang pribadi, Pak. Tadi yang disampaikan Bu Fikri katanya segera diserahkan nanti Pak.

Jadi kita menanam jagung. Jadi mohon dipikirkan untuk organisasi kita atau KTH kita karena tanggung jawab kita yang besar. Adendum juga Bu Menteri, nggih. Karena sama seperti teman-teman, ada nama yang masuk di dalam SK tetapi lahannya, lahan yang digarap itu tidak masuk di dalam peta SK. Dan juga sebaliknya Pak, dulu yang tidak percaya dengan IPHPS ini tidak mau verifikasi dan lain sebagainya, dia tidak mau menyetorkan KTP, KAK tapi dia nggarap di dalamnya. Nah itu juga setelah terbitnya SK ini mereka baru percaya. Kita adendumkan sudah hampir satu tahun juga belum ada tindaklanjutnya. Bu Menteri tolong ini karena menjadi polemik di masyarakat.

Dan yang berikutnya, kita sebagai pengurus KTH yang bertanggung jawab terhadap lahan itu, yang slogan kita adalah ‘Masyarakat Makmur, Hutannya Subur’ itu ya seperti tadi disampaikan oleh Mbak Fikri, PNPB yang non pajak, nggih non pajak itu lho Pak tolong dikurangi karena dihitung-hitung malah nanti lebih banyak Pak. Kalau kemarin sebelum SK IPHPS itu per hektare kita itu ditarik Rp1 juta Pak. Jadi per musim Rp1 juta, untung ora untung nggih ditarik, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Yang narik siapa sih PNBP itu?

Saman
Dari Perhutani, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Perhutani.

Saman
Dari Perhutani. Jadi seperti yang tahun kemarin itu musim gagal panen karena kena hama tikus ya tetap ditarik. Alhamdulillah dengan adanya izin IPHPS ini sudah satu tahun ini tidak ada tarikan, Pak. Jadi, sekali lagi saya ucapkan terima kasih kepada Pak Presiden telah memberikan SK ini.

Yang terakhir, mungkin perhutanan sosial ini sudah lama didengung-dengungkan oleh pemerintah tapi saya ingin sebenarnya menyampaikan kepada Pak Jokowi bahwa Pak Presiden inilah bisa saya katakan Bapak Perhutanan Sosial, ngoten nggih? Karena ini menjawab polemik yang ada di masyarakat. Masyarakat selama ini dibentur-benturkan terus dengan Perum Perhutani. Bahkan teman kita ada tiga orang yang masuk penjara ini Pak karena mengambil kayu yang untuk bangunan di rumahnya tapi masuk penjara. Jadi alhamdulillah dengan izin IPHPS ini sudi kiranya Pak Presiden menerima Bapak Jokowi adalah Bapak Perhutanan Sosial. Nggih, terima kasih.

Yang sangat terakhir sekali Pak, dapat salam dari anak saya, sangat mengidolakan Bapak. Jadi, bahkan kalau lihat Bapak bagi sepeda Pak, “Bapak titip sepeda, titip sepeda.” Kalau memang ada, nggih, ini bisa diusahakan untuk kenang-kenangan dari Pati Bapak, nggih.

Itu yang bisa kami sampaikan. Sangat terakhir sekali Pak nggih, kita tidak terima, kita datang ke sini itu Pak bukan demo, ya Allah Gusti, bukan demo Pak, kita ingin membuat tandingan. Kita tidak mau Bapak didemo-demo seperti yang kemarin. Ini tandingan Pak, nggih. Walaupun kecil tapi ini mendukung Bapak seratus persen. Dan kita iuran, tidak ada yang membiayai.

Nggih, terima kasih Pak. Assalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih. Enggak, gini, ini yang kita rencanakan ini kan masih kecil, belum memang dalam jumlah yang gede. Nanti kalau rampung yang namanya 12,7 juta hektare itu baru kita nyatakan kita selesai. Ini masih kecil sekali, ini masih kecil sekali, masih kecil sekali. Dan pekerjaan besar kita ya di sini ini sebetulnya.

Kemarin ada usulan agar Perpres-nya diubah supaya komandannya tidak di Menko, langsung dikomandani Presiden. Ada usulan-usulan itu. Biar ada percepatan, biar cepat, mengontrolnya biar lebih ke masyarakat lebih gampang. Tapi saya belum lihat Perpres-nya dulu. Saya lihat nanti. Kalau perlu diganti akan saya komandani sendiri biar maslaah-masalah yang ada ini segera bisa diselesaikan secepat-cepatnya. Karena enggak mudah. Ini bukan hanya di Jawa lho ini masalahnya. Di Sumatra banyak sekali, Kalimantan banyak sekali, Sulawesi banyak sekali. Semuanya perlu penyelesaian dan ini menyangkut betul-betul rakyat betul. Menyangkut rakyat betul. Jadi saya sudah dengar semuanya tadi, sudah.

Terakhir, silakan.

Charles Situmorang
Terima kasih Bapak Presiden. Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Saya perkenalkan diri saya, nama Charles Situmorang dari Sumatra Utara, Kabupaten Simalungun, Kecamatang Girsang Sipangan Bolon. Yang persis di tepi Danau Toba, Bapak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Simalungun?

Charles Situmorang
Iya, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Iya.

Charles Situmorang
Di Parapat, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Di Parapat. Iya.

Charles Situmorang
Secara singkat saja Pak, sesuai dengan waktu. Saya to the point saja, dari tahun 1988 kami sudah menggarap di lahan kehutanan yang ada di daerah itu Pak. Bertambah lagi volumenya ketika tahun 1997, terpuruknya pariwisata, banyak masyarakat yang beralih menjadi petani.  Terus selang waktu berjalan, pada tahun 2006 kami membentuk kelompok dan 2007 pernah kedatangan daripada Pak MS Kaban, mantan Menteri Kehutanan dulu. Dalam arti Pak, di dalam penggarapan ini kami sudah berupaya untuk mengajukan permohonan selama empat kali Pak, yaitu 2006, 2008, 2015, dan 2018.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Berapa hektare itu pengajuannya?

Charles Situmorang
Pengajuannya Pak 1.012 hektare. Anggota kelompok kami Pak 250 KK lebih.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya.

Charles Situmorang
Namun sampai hari ini belum membuahkan hasil sih Pak, dalam kelahiran SK-nya Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Pengajuannya kapan?

Charles Situmorang
Yang terakhir tanggal 7 Agustus 2018.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Iya, oke.

Charles Situmorang
Cuma yang paling penting kami sampaikan Pak, ada masalah sekarang di lahan yang kami garap itu, terjadi pendoseran Pak, pendoseran kopi tersebut.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Eh?

Charles Situmorang
Terjadi pendoseran.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Pendoseran itu apa?

Charles Situmorang
Ditraktor, dibuldoser Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Dibuldoser tho.

Charles Situmorang
Iya.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Pendoseran. Oh, oke-oke.

Charles Situmorang
Jadi kita-kita dari pengurus KTH-nya Pak berupaya sekali untuk menahan para anggota untuk tidak terjadi konflik horizontal.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Dipakai apa itu? Kok didoser itu untuk apa?

Charles Situmorang
Kita belum tahu untuk apa Pak, karena yang mendoser ada kelompok di sana yang berusaha juga, bermotoran di objek tersebut. Padahal kami dari kelompok tani yang menggarap di sana sangat mendukung pernyataan Bapak Presiden yang tertanggal 30 Juli di Samosir baru lalu, yang mengatakan kalau pemerintah mau menanami lagi lahan-lahan gundul.

Dalam arti kami menolak Pak. Maaf Pak, mungkin khusus Danau Toba kami menolak Program TORA, Pak. Kami menolak Program TORA demi kelestarian ekosistem Danau Toba. Kalau boleh cukup hanya HP HPH saja Pak biar bisa selalu dikontrol oleh Kementerian Kehutanan. Karena ketika itu nanti di-TORA-kan, diberikan hak mutlak kepada masyarakat, kami berpikir bahwa fungsi daripada tanah itu akan beralih sehingga akan menghancurkan ekosistem di Danau Toba.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke.

Charles Situmorang
Mengingat rusaknya Hutan Tele dan Hutan Sitahoan yang di Simalungun sudah mengakibatkan turunnya debit air di Danau Toba sekitar dua meter. Jadi atas kejadian yang kemarin, terakhir Pak kami telepon ke sana masih terjadi buldoser di lapangan, kami mohon pemerintah harusnya proaktif untuk ini. Sebelum terjadi konflik horizontal di sana Pak. Karena ini menyangkut hidup mereka Pak.

Jadi yang didoser di sana sudah ada sekitar lima puluh hektare lebih. Dan lahan yang didoser sudah dikavling-kavling dan sudah diperjualbelikan. Dan kami bisa buktikan itu, Pak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Itu di Parapat? Dekat Parapat tho?

Charles Situmorang
Di Parapat, Pak. Di Kecamatan Girsang Sipangan Bolon, di Kecamatan Parapat Bapak.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Oke. Ini biar segera dicek nanti, nggih.

Charles Situmorang
Dan harapan kami Pak, harapan kami Pak, kami sangat mendukung pernyataan Bapak untuk tidak memberikan TORA khusus buat Danau Toba sendiri, Pak.

Saya kira cukup sekian yang kami sampaikan, Pak. Demikian. Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Terima kasih, terima kasih.

Sugeng Haryono
Satu lagi boleh Pak Jokowi?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Apa?

Sugeng Haryono
Itu tentang penegakan hukum Pak Jokowi, di Kediri itu. Karena kalau tetap tidak ada tindak lanjut seperti itu dari pihak kepolisian atau pihak…, bisa menjadi konflik Pak akhirnya.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Ya, nanti biar ke lapangan lah, ada yang ke lapangan dari kita nanti.

Sugeng Haryono
Karena sudah, LMDH itu sudah mengintimidasi sampai pembakaran, sampai bakar. Kompos saya juga sudah dibakar sendiri, kan gitu.

Terus satu lagi, untuk Bu Menteri, nol hektare itu saya juga kaget karena di waktu ketemu Mas Patria, planologi, itu Asmorobangun itu dikasihkan sudah empat ratus hektare. Tapi nyatanya muncul nol hektare itu gimana terusan gitu lho? Pada waktu kita ke sana, kita diskusi sama Mas Patria itu empat ratus hektare gitu lho. Bahkan Mbak Fikriyah itu sampai bilang, “sing mengkhianati dudu aku lho.” Ya sampai enggak penak seperti itu Bu Fikriyah sama kita gitu, Bu Menteri.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih, nanti biar di lapangan dicek nanti.

Sugeng Haryono
Iya, iya. Terima kasih.

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Nggih. Baiklah, saya rasa itu. Silakan kembali. Sudah dapat foto semua. Oke.

Saman
Sepedanya, Pak?

Presiden Republik Indonesia (Joko Widodo)
Masih bisik-bisik sepedanya, Pak. Sudah, satu saja untuk anaknya tadi. Sudah. Enggak tahu ada sepeda ndak, pokoknya satu. Sudah.

Ya saya kira saya sudah nangkep semuanya. Memang masih banyak persoalan-persoalan yang perlu kita selesaikan, masalah-masalah di lapangan yang perlu kita selesaikan, problem-problem di lapangan yang perlu kita selesaikan. Baik yang belum keluar SK-nya, baik tadi yang ada konfliknya, baik yang jumlahnya masih pengin lebih luas. Enggak apa-apa. Intinya, intinya kalau peluang di lapangannya masih memungkinkan nanti biar Kementerian Kehutanan dengan Perhutani dengan PTP bisa diselesaikan. Dan ya kita…

Berikan saja langsung (sepedanya).

Saya kira saya nangkep. Dan ini pertemuan seperti ini Ibu Fikri mungkin dirutinkan setiap enam bulan ya. Jadi masalah-masalah biar terus bisa kita evaluasi, bisa kita koreksi. Karena mamang pekerjaan ini pekerjaan gede sekali. 12,7 juta hektare bukan jumlah yang kecil. Pasti ada lah yang selap-selip di lapangan. Ini yang kita luruskan, kita selesaikan, luruskan, selesaikan. Bukan hal yang gampang.

Jadi Bapak-Ibu jangan, “oh kok seperti ini kita, kok….” Ada yang sudah beres, memang ada yang masih ada masalahnya, ya. Dan itulah tugas saya, tugas Menteri, dan tugas staf-staf yang ada di bawah untuk menyelesaikan setiap persoalan yang ada.

Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih atas kehadiran Bapak-Ibu sekalian.

Pemerintah terus berkomitmen untuk menyelesaikan secepat-cepatnya perhutanan sosial, reforma agraria. Tetapi juga masih banyak sekali persoalan-persoalan hukum yang ada di lapangan yang juga tidak semuanya bisa kita selesaikan. Karena ada, misalnya di luar Jawa, kita selesaikan tapi dibawa ke pengadilan kalah, juga ada kita. Pemerintah saja kalah. Ya ini fakta. Karena dilihat dari sisi hukum kalah ya kalah. Inilah kenyataan-kenyataan yang saya beberkan apa adanya. Dan sekali lagi, kita berkomitmen untuk menyelesaikan 12,7 itu dan reforma agraria kurang lebih sembilan juta hektare.

Terima kasih.
Saya tutup.
Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sambutan Terbaru