Menko Perekonomian: 92 Proyek Strategis Nasional Telah Selesai

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan laporan kepada Presiden bahwa dari 223 proyek strategis nasional (PSN), yang sudah selesai adalah 92 proyek.

“27 proyek sudah tahap konstruksi dan mulai beroperasi, sedangkan yang 98 proyek dalam progres dari konstruksi itu sendiri (6 proyek masih tahap transaksi, red),” ujar Menko Perekonomian usai mengikuti Rapat Terbatas (Ratas), Jumat (29/5).

Menko Perekonomian juga menyampaikan bahwa ada program kebijakan pemerataan ekonomi dimana 3,96 juta lahan sudah tersertifikasi.

“Legalisasi lahan transmigrasi sebesar 84.653 hektare. Kemudian perhutanan dan sosial itu 3,43 juta hektare dan 15.814 peremajaan perkebunan sawit. Dan juga tadi dilaporkan mengenai rencana revitalisasi penanaman sawit rakyat,” imbuh Menko Perekonomian.

Terkait dengan program ketenagalistrikan 35 gigawatt, Menko Perekonomian sampaikan 6.811 megawatt telah beroperasi di dalam konstruksi sebesar 20.168 megawatt.

“6.678 sudah memiliki Power Purchase Agreement/PPA. Kemudian 829 megawatt dalam tahap pengadaan dan 734 megawatt dalam tahap perencanaan,” kata Menko Perekonomian.

Lebih lanjut, Menko Perekonomian sampaikan bahwa kriteria proyek strategis ini mempunyai peran terhadap perekonomian, kesejahteraan sosial, dampak positif terhadap lapangan kerja, terhadap kegiatan sosial ekonomi masyarakat, dan juga sustainability daripada lingkungan hidup.

“Selaras dengan sektor-sektor lain, terutama pembangunan infrastruktur dengan kawasan industri, kawasan pertumbuhan ekonomi, kawasan wisata, dan proyek didistribusikan secara nasional,” ujarnya.

Selain itu, Menko Perekonomian jelaskan kriteria proyek juga mempunyai batas nilai investasi sekitar 500 miliar, walaupun ada proyek-proyek di bawah itu yang dianggap strategis dan juga masuk di dalam PSN ini.

PSN Baru

Selanjutnya, Menko Perekonomian juga menjelaskan bahwa dari total usulan 245 PSN baru, 89 direkomendasikan sebagai PSN baru dan PSN baru itu sebesar Rp1.422 triliun. Ia menambahkan rincian 89 PSN baru itu terdiri dari 56 proyek merupakan program usulan baru, 10 proyek merupakan proyek perluasan, dan 15 proyek dikelompokkan dalam program baru, dan 8 proyek ketenagalistrikan.

“Jadi dalam perinciannya ada 15 proyek terkait dengan jalan dan jembatan, nanti dijelaskan oleh Bapak Menteri PUPR, 5 proyek bandara sebesar Rp5,66 triliun, 5 proyek kawasan industri sebesar Rp327,2 triliun, 13 proyek bendungan dan irigasi, nanti juga dijelaskan oleh Pak Menteri PUPR sebesar Rp71,8 triliun, 1 proyek tanggul laut Rp5,68 triliun, 1 program dan 2 proyek smelter,” terang Menko Perekonomian.

Kemudian, lanjut Menko Perekonomian, 1 proyek penyediaan lahan, yaitu lahan gambut/lahan pangan yang berada di Kalimantan Tengah dan ini sedang dipersiapkan juga, 5 proyek pelabuhan, 6 proyek kereta api, 13 proyek kawasan perbatasan, 13 proyek energi, 6 proyek air bersih, 1 proyek pengolahan sampah, dan 3 proyek pengembangan teknologi termasuk teknologi drone sebesar Rp7,17 triliun.

“Jadi proyek yang diusulkan adalah 245, yang direkomendasikan 89,” katanya.

Selanjutnya beberapa proyek arahan Presiden tersebar di beberapa wilayah, antara lain di Sumatra ada 7 proyek senilai Rp117 triliun, di Jawa ada 25 proyek senilai Rp462 triliun, Kalimantan ada 17 proyek senilai Rp144 triliun, kemudian Sulawesi ada 8 proyek senilai Rp208 triliun, kemudian Bali dan Nusa Tenggara ada 12 proyek senilai Rp28 triliun, secara nasional (tidak berada di satu pulau tertentu, red) ada 11 proyek senilai Rp351 triliun, serta Maluku dan Papua Rp111 trilun.

“Dari data yang didapatkan oleh Kementerian PUPR bahwa rule of time ataupun multiplier effect dari setiap Rp1 triliun proyek itu bisa mempekerjakan 14.000 tenaga kerja baik direct maupun indirect,” imbuhnya.

Jadi, lanjut Menko Perekonomian, ini adalah proyek yang sifatnya adalah proyek pembangunan.

Kalau dilihat, lanjut Menko Perekonomian, bahwa proyek ini dalam periode 2020 sampai dengan 2024 ini ditargetkan bisa menyerap tenaga kerja setiap tahunnya sekitar 4 juta, atau selama proyek itu berjalan agregatnya bisa mencapai 19 juta orang yang bekerja dalam proyek di dalam 5 tahun ini.

“Oleh karena itu, arahan Bapak Presiden bahwa proyek-proyek tersebut diharapkan ada nilai tambah terhadap penghematan devisa, menghasilkan ekspor, maupun untuk penciptaan lapangan pekerjaan baru,” terangnya.

Beberapa proyek yang di-highlight, tambah Menko Perekonomian, satu misalnya terkait dengan pengembangan kilang di Balongan. Ia menambahkan bahwa ini finalisasi dengan investor dari Taiwan, dimana akan dibuat refinery yang terintegrasi dengan Petrokimia, besarnya diharapkan mencapai USD12 miliar dan penghematan devisa yang dihasilkan diharapkan juga sekitar sebesar USD12 miliar.

Terkait dengan pengembangan-pengembangan smelter di kawasan-kawasan di Weda Bay, Morowali, Konawe yang sampai saat sekarang beberapa proyek sudah berjalan dan tentunya ini akan terus dijalankan, menurut Menko Perekonomian, itu potensi pencapaian devisa dalam waktu 1-2 tahun ke depan itu bisa meningkat dari sekitar USD6 miliar  menjadi USD9-10 miliar.

“Jumlah tenaga kerja yang bekerja di kawasan itu cukup besar, seperti di kawasan Morowali mencapai sekitar 40.000 tenaga kerja, sedangkan di kawasan Konawe misalnya sekitar 11.000 tenaga kerja,” jelasnya.

Demikian pula, lanjut Menko Perekonomian, pengembangan kawasan industri di Brebes yang diharapkan ini bisa membuat kawasan ini menarik untuk relokasi dari negara-negara Jepang, Korea, ataupun Amerika, terutama mereka yang akan mengambil untuk merelokasi value chain industry-nya ke daerah-daerah termasuk di Indonesia.

Lebih lanjut, Menko Perekokomian terkait dengan pengembangan kawasan untuk menghasilkan padi baru, di mana kawasan atau food estate itu didorong di wilayah Kalimantan Tengah yang akan dijelaskan Menteri PUPR.

“Potensi yang ada 164.598 hektare yang didorong dan selama ini sudah menjadi lahan produksi adalah 85.456 hektare. Dan tentu akan ada proyek intensifikasi maupun ekstensifikasi sehingga kita punya potensi food estate yang baru,” katanya.

Terkait dengan program kereta cepat Jakarta-Bandung, Menko Perekonomian jelaskan sesuai arahan Bapak Presiden, kereta cepat ini dilanjutkan.

“Artinya perencanaannya dari Jakarta-Bandung, Bandung-Surabaya sehingga tentu nanti akan ditindaklanjuti oleh Pak Menteri BUMN,” pungkas Menko Perekonomian. (FID/EN)