Menko Perekonomian: Tingkat Inflasi Indonesia Relatif Terkendali Dibandingkan Negara-Negara Ekonomi Terbesar Dunia
Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto menyampaikan laporan pada Pembukaan Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara (14/6/2024). (Foto: Humas Setkab/Rahmat)
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Menko Perekonomian) Airlangga Hartarto menyampaikan laporan pada Pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara (14/6/2024). Dalam laporannya, Airlangga mengungkapkan bahwa, tingkat inflasi Indonesia relatif terkendali dibandingkan negara-negara ekonomi terbesar dunia.
“Inflasi di bulan Mei ini 2,84 persen secara year-on-year. Dan dibandingkan dengan negara lain G20, Rusia misalnya 7,84 [persen] secara year-on year, India 4,75 persen, Australia 3,6 persen, Amerika Serikat 3,3 persen. Jadi Indonesia relatif lebih baik dari negara-negara tersebut,” ungkap Menko Perekonomian dalam laporannya pada Rakornas Pengendalian Inflasi Tahun 2024 dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Award, di Istana Negara, Jakarta, Jumat (14/06/2024) pagi.
Namun, pemerintah juga perlu mewaspadai shifting pergeseran perdagangan yang menyebabkan tingkat perdagangan negara-negara ASEAN lebih tinggi ke Amerika dibandingkan ke Cina. Untuk itu, pemerintah perlu segera menyiapkan Free Trade Agreement (FTA) dengan Amerika. “Jadi di kuartal ini perdagangan ASEAN lebih tinggi ke Amerika daripada ke Cina Pak, ini untuk pertama kalinya dalam sejarah. Artinya pergeseran supply chain memang terjadi. Hanya memang kita karena belum punya FTA (Free Trade Agreement) Pak, jadi yang diuntungkan masih Vietnam, Thailand, dan beberapa negara lain di ASEAN, jadi kita sedang mempersiapkan perdagangan dengan Amerika,” ujarnya.
Ia juga menjelaskan bahwa, keberhasilan pengendalian inflasi di Indonesia dipengaruhi oleh kebijakan keterjangkauan harga dengan memastikan ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif, terutama bauran kebijakan fiskal moneter dan sektor riil. Dalam hal tersebut, pemerintah telah melakukan upaya melalui Penyaluran SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) Bantuan Pangan, peningkatan produksi pangan melalui penambahan alokasi pupuk bersubsidi dan akses pembiayaan KUR pertanian sebesar 30 persen, serta memastikan kelancaran distribusi terutama untuk sepuluh komoditas pangan strategis oleh Badan Pangan Nasional dan optimalisasi tol laut untuk daerah yang tertinggal, terpencil, dan terluar.
“Dari sisi fiskal pusat, dukungan anggaran kementerian dan lembaga terus didorong. Realisasi anggaran K/L sampai dengan 31 Mei, anggaran pusat untuk pengendalian inflasi sebesar Rp39 triliun atau 29 persen dari pagu Rp124,16 triliun. Sementara, fiskal daerah realisasi 13,56 dari 92,87 [triliun],” jelasnya.
Lebih lanjut, Airlangga mengatakan, kesinambungan pasokan domestik merupakan kunci utama dalam menjaga stabilitas pangan di seluruh daerah. Selain itu, pengembangan neraca pangan juga penting dilakukan untuk memantau harga-harga pangan di daerah.
“Badan Pangan Nasional akan mempersiapkan terkait dengan hal kedua, yaitu penyediaan data pangan yang akuntabel. Dengan adanya neraca pangan, maka stabilisasi harga di daerah bisa lebih termonitor,” tandasnya.
Sebagai apresiasi terhadap kinerja TPID (Tim Pengendalian Inflasi Daerah), pada kesempatan tersebut juga diumumkan pemenang TPID Award berdasarkan beberapa kategori, antara lain:
TPID Provinsi Berkinerja Terbaik 2024 dimenangkan oleh Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Jawa Tengah, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Sulawesi Tenggara, dan Provinsi Nusa Tenggara Barat.
TPID Kabupaten/Kota Berkinerja Terbaik 2024 dimenangkan oleh Kota Pekanbaru, Kota Madiun, Kota Banjarmasin, Kabupaten Bone, dan Kota Mataram.
TPID Kabupaten/Kota Berprestasi 2024 dimenangkan oleh Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Boalemo, dan Kabupaten Lombok Barat. (TGH/ABD)
