Menko PMK: Korporasi Petani Untuk Tingkatkan Kesejahteraan Desa

Oleh Humas     Dipublikasikan pada 13 Desember 2020
Kategori: Berita
Dibaca: 1.315 Kali

Menko PMK Muhadjir (Foto: Dokumentasi Humas Setkab)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan salah satu hal yang penting diterapkan untuk pembangunan desa adalah korporasi petani. Hal tersebut, imbuhnya, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo.

“Melalui korporasi petani diharapkan akan meningkatkan taraf hidup masyarakat desa, memiliki akses pembiayaan, akses informasi, akses teknologi, dan mampu meningkatkan efisiensi dan memperkuat pemasaran,” ujar Menko PMK dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia (APEDI) secara daring, Sabtu (12/12/2020).

Korporasi petani merupakan upaya untuk menyelesaikan permasalahan pertanian di Indonesia. Dengan korporasi petani, pengelolaan sumber daya bisa lebih optimal karena dilakukan secara lebih terintegrasi, konsisten, dan berkelanjutan sehingga terbentuk usaha yang lebih efisien, efektif, dan memiliki standar mutu tinggi mendorong pertumbuhan ekonomi di perdesaan.

Dalam kesempatan tersebut, Muhadjir juga menyampaikan, pembangunan wilayah merupakan salah satu agenda pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, di mana percepatan pembangunan desa menjadi prioritas dalam pembangunan wilayah.

“Ini merupakan tindak lanjut dari visi Presiden Jokowi sejak awal periode yang menyampaikan bahwa membangun Indonesia dari pinggiran. Dengan konsep itu dimulai dari wilayah terluar, tertinggal, terbelakang. Saya yakin sebagian besar itu basisnya di desa,” ujar Muhadjir

Pembangunan desa, imbuhnya, perlu dilakukan secara terpadu guna mendorong transformasi sosial, budaya, dan ekonomi desa. Untuk itu, perlu didukung dengan tata kelola pemerintahan yang baik, adanya pengembangan kawasan perdesaan menjadi desa wisata, peningkatan pelayanan dasar desa, serta optimalisasi pemanfaatan Dana Desa.

Selain dukungan dari pemerintah pusat dan pemerintah daerah, Menko PMK menilai peran organisasi atau asosiasi yang berfokus pada pembangunan desa juga sangat penting untuk mendukung pembangunan desa, serta memberdayakan masyarakat desa untuk mandiri secara ekonomi.

Ia mengaku optimistis dengan adanya Asosiasi Pengusaha Desa Indonesia (APEDI) sebagai asosiasi yang berkomitmen mengentaskan kemiskinan di perdesaan akan memberikan peran yang bermakna dalam pembangunan desa.

“Dengan adanya APEDI saya harapkan menjadi penghubung resources linkers, sumber-sumber yang dibutuhkan perdesaan yang digunakan untuk memajukan desa yang peranannya bisa dimainkan oleh APEDI,” pungkasnya. (HUMAS KEMENKO PMK/UN)

Berita Terbaru