Menko PMK: Masa Pandemi Covid-19 Momentum Perbaiki Data Kesejahteraan Sosial

Selama masa pandemi Covid-19 ini diharapkan menjadi momentum untuk memperbaiki Data Terpadu Kesejahteraan Sosial karena masih banyak Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang masih belum sinkron.

Pernyataan tersebut disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy, saat memberikan keterangan pers mengenai progres bantuan sosial (bansos) dari Kantor Presiden, Provinsi DKI Jakarta, Rabu (17/6).

“Masih ada sekitar 20 juta nama yang belum sinkron dengan NIK yang nanti akan dijadikan sasaran untuk penyempurnaan dari DTKS,” ujar Menko PMK.

Di samping itu, Menko PMK juga sampaikan akan merapikan adanya data yang berstatus inclusion error dan exclusion error, yaitu orang miskin yang belum termasuk akan dimasukkan, tetapi juga ada yang tidak miskin namun selama ini menerima DTKS akibat perubahan status sosialnya nanti juga akan dikeluarkan.

Lebih lanjut, Menko PMK menyampaikan bahwa selama masa pandemi Covid-19 Pemerintah memberikan bantuan sebagai program jaring pengaman sosial berupa program reguler yang sudah dilakukan sebelum wabah Covid, yaitu berupa PKH/Program Keluarga Harapan, hanya target keluarganya naik menjadi 10 juta pada saat ini.

Di samping itu, Menko PMK jelaskan juga ada program reguler yang berupa Program Kartu Sembako, jadi pemberian Bantuan Pangan Non Tunai sebanyak 20 juta keluarga serta 31 juta keluarga diberikan tarif diskon listrik untuk yang berlangganan 450 Kilo Volt akan mendapatkan gratis, sedangkan yang 900 itu mendapatkan potongan 50%.

“Kemudian di samping ada program bansos reguler, selama Covid ini juga ada bantuan berupa bansos non reguler yang sumbernya dari Kementerian Sosial, dari Kementerian Desa dan dari daerah, baik kabupaten, kota maupun provinsi yang diambilkan dari program refocusing dan realokasi anggaran yang ada di APBD masing-masing,” jelas Menko PMK.

Selain data yang sudah ada, Menko PMK juga menyampaikan bahwa ada data baru yang dihimpun dari bawah dari Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) yang kemudian dibahas di musyawarah desa dan kelurahan untuk mendapatkan verifikasi sebagai keluarga miskin baru sebagai dampak dari Covid-19.

Melalui bansos Covid-19 dan dukungan BLT Desa, Menko PMK sebutkan bahwa Pemerintah telah memberikan perlindungan sosial kepada sekitar 60% keluarga Indonesia yang terdampak secara ekonomi, sosial sebagai akibat dari Covid-19.

“Ini yang bersumber dari Bansos Kemensos dan BLT dari Kemendes, belum termasuk yang bersumber dari bansos daerah, baik itu yang berasal dari kabupaten, kota maupun provinsi,” kata Menko PMK.

Dalam masa Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN), Menko PMK sampaikan bahwa untuk program nonreguler yang awalnya hanya sampai April-Juni 2020 atau tiga bulan, atas arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan diperpanjang hingga Desember 2020.

“Kecuali untuk BLT Desa untuk sementara hanya diperpanjang sampai bulan September 2020, adapun nilainya juga berkurang dari Rp600.000 menjadi Rp300.000 per bulan,” ujarnya.

Untuk evaluasi hingga Juni 2020, Menko PMK jelaskan bahwa progres penyaluran baik program reguler maupun nonreguler masih akan terus diperbaiki.

“Beberapa masalah yang perlu didorong untuk diperbaiki adalah satu, percepatan pemenuhan pagu 20 juta penerima sembako dan percepatan penyaluran Kartu Keluarga Sejahtera pada 1,1 juta penerima Program Sembako perluasan,” jelas Menko PMK.

Adapun provinsi yang perlu dipercepat penyaluran sembako, menurut Menko PMK, adalah Provinsi Papua Barat dan Papua.

“Kemudian percepatan penyaluran BST/Bantuan Sosial Tunai di wilayah cluster 3, yaitu utamanya di wilayah Maluku, Papua dan Papua Barat,” imbuh Menko PMK.

Lebih lanjut, Menko PMK sampaikan program lainnya adalah percepatan penyaluran token untuk pelanggan listrik prabayar di area-area yang sulit diakses dan perbaikan ketepatan sasaran dalam tiap tahap penyaluran.

Pada dasarnya, menurut Menko PMK, pencapaian progres Bansos sudah baik, yaitu antara 80 sampai 100 persen. Hal ini didukung oleh karena kerja sama yang baik antara pemerintah daerah melalui Menteri Dalam Negeri, kemudian pusat perbaikan dalam proses penetapan sasaran dan penyaluran, juga tentu kerja keras dari jajaran Kementerian Sosial dan Kementerian Desa.

Penerima Dana Desa, menurut Menko PMK, sudah ada 73.184 desa yang menerima Dana Desa atau 97,64% sehingga masih tersisa sekitar 3% yang belum ada.

“Dari 97,64% itu yang sudah tersalurkan, yang sudah tersalurkan artinya sudah menyalurkan kepada masyarakat itu ada 63.657 desa ya 657 desa atau sekitar 90% dari total desa yang ada. Kalau yang dilihat dari yang menerima dana itu mencapai 85%, oh 90%,” katanya.

Kalau yang kalau terhitung dari seluruh total desa, Menko PMK sampaikan sekitar 85% yang intinya masih perlu ada langkah-langkah yang lebih agresif agar target dari BLT Desa ini bisa mencapai 100% dan tentu saja kerja sama baik, antara Kementerian Dalam Negeri dengan Kementerian Desa akan bisa lebih mempercepat sesuai target-target yang diharapkan.

“Terutama wilayah-wilayah yang remote area yang sangat sulit dijangkau. Di sana tidak ada Bank Himbara, juga tidak ada Kantor Pos yang ini harus diantar dengan perjalanan yang cukup sulit,” jelas Menko PMK pada bagian akhir keterangan. (FID/EN)