Menko PMK: Presiden Ingin ‘Rapid Test’ Dioptimalkan Sesuai Standar WHO
Menko PMK saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas, Kamis (4/6). (Foto: Humas/Rahmat).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) betul-betul ingin agar rapid tes dioptimalkan sehingga standar World Health Organization (WHO) itu bisa segera dipenuhi oleh Indonesia.
“Tapi bukan berarti bahwa apa yang kita lakukan selama ini tidak valid, tetapi akan kita lebih pertajam agar keputusan kita bisa betul-betul lebih tepat,” ujar Menko PMK saat menjawab pertanyaan wartawan usai Rapat Terbatas, Kamis (4/6).
Memang mestinya, lanjut Menko PMK, nanti targetnya paling maksimal atau betul-betul bisa memenuhi standar WHO ya 30.000 (tes per hari) karena menurut perhitungan rasio jumlah penduduk dan yang dites itu sekitar 30.000 (tes per hari).
“Untuk mencapai ke 30.000, sekarang tahap pertama adalah 20.000. Untuk bisa melakukan tes sebanyak 20.000 harus ada tracing. Jadi tracing-nya harus lebih dari itu. Biasanya tracing yang kemudian berlanjut dengan tes itu mungkin tidak sampai seperlima,” imbuh Menko PMK.
Artinya, menurut Menko PMK, memang pelacakan setiap ada kasus, kemudian dilakukan pelacakan besar-besaran harus dilakukan betul dan harus cermat, jangan sampai ada mata rantai yang terhubung tidak kita kenali.
Karena itu, Menko PMK sampaikan perlu melibatkan relawan seperti mahasiswa semester terakhir jurusan kebidanan, jurusan keperawatan, kemudian sarjana kesehatan masyarakat itu untuk melakukan ini (menjadi relawan) yang kira-kira bisa untuk mem-back up, dan ini dibutuhkan tenaga yang cukup besar.
Untuk testing, Menko PMK sampaikan itu juga dibutuhkan relawan yang harus setingkat lebih tinggi, misalnya mahasiswa S2 jurusan mikrobiologi, magister kesehatan masyarakat.
“Kalau itu bisa kita rekrut, itu akan mengurangi beban dari laboran yang selama ini bekerja. Karena kita berharap mesin-mesin PCR yang ada itu bisa kita optimalkan jam kerjanya dan itu membutuhkan tenaga, mestinya harus ada tenaga sif, harus digilir, sehingga seandainya tidak bisa 24 jam, ya 22 jam lah alat-alat itu bisa bekerja,” kata Menko PMK.
Dengan begitu, Menko PMK berharap maka bisa optimal dan kemungkinan kesalahan akibat overload beban jam kerjanya itu bisa dikurangi.
Bansos
Mengenai bansos, Menko PMK sampaikan memang akan ada perpanjangan sampai Desember tetapi nilai bantuannya 50% dari total yang selama ini dilakukan yang nanti akan berakhir pada bulan Juli sehingga nanti Agustus, September, Oktober, November, Desember, atau mungkin September, November, Desember itu akan separuh.
Soal bantuan sembako itu akan diganti juga dengan BLT, menurut Menko PMK masih sedang dalam pembahasan/kajian oleh Kemensos dan nanti akan diberitahukan tentang keputusannya.
“Kenapa kita lakukan? Karena kita juga melihat kecenderungan untuk ketergantungan terhadap bantuan-bantuan sosial ini harus kita kurangi untuk menjelang akhir menuju ke new normal ini, ketika kemudian berbagai macam aktivitas terutama di sektor-sektor padat karya dan lapangan pekerjaan yang lain itu sudah mulai dibuka karena mulai ada pengurangan PSBB,” jelas Menko PMK.
Menurut Menko PMK, yang dilakukan secara simultan antara pengurangan PSBB dalam rangka untuk meningkatkan produktivitas ini, diikuti juga sekaligus secara bertahap dikurangi, paling tidak volume, bantuan-bantuan sosial, dengan begitu nanti bisa menuju ke era normal baru kembali.
Untuk bansos, Menko PMK sampaikan sekarang putaran pertama paling tidak sudah hampir selesai, sekitar 90% seluruh Indonesia, dengan semua skema, terutama skema yang baru yaitu BLT Desa dan Bantuan Sosial Tunai (BST), dan juga sembako untuk wilayah Jabodetabek.
“Bahkan Jabodetabek sudah memasuki putaran keempat, sehingga mudah-mudahan ini semua akan lancar dan bisa mengurangi beban dari masyarakat paling bawah terutama yang sangat membutuhkan bantuan-bantuan sosial itu,” pungkas Menko PMK. (MAY/EN)
