Menko PMK: Presiden Setuju Rekrutmen Sukarelawan Bantu ‘Tracing’ Agar Lebih Masif

Menko PMK memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas), Kamis (4/6). (Foto: Humas/Rahmat)

Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Muhadjir Effendy menyampaikan bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui untuk rekrutmen sukarelawan agar membantu tracing yang masif.

“Terutama mahasiswa S2 dari jurusan biologi molekuler, kemudian jurusan keperawatan, kebidanan, dan juga jurusan kesehatan masyarakat. Jadi Bapak Presiden menyetujui untuk segera melakukan rekrutmen sukarelawan besar-besaran, karena juga untuk kerja secara sif (bergantian), karena selama ini keterbatasan jumlah relawan ini membikin tidak bisa maksimal,” ujar Menko PMK usai Rapat Terbatas (Ratas), Kamis (4/6).

Lebih lanjut, Menko PMK sampaikan bahwa usul dari Menristek/Kepala BRIN agar ada pelatihan-pelatihan yang intensif sebelum sukarelawan betul-betul ditugaskan dan itu akan dilakukan.

Soal permasalahan satu data untuk percepatan penanganan Covid-19 yang harus diperbaiki, Menko PMK sampaikan bahwa Presiden memerintahkan kepada jajaran Gugus Tugas dan Kemenko PMK untuk segera memperbaiki menyempurnakan data.

“Manajemen pelaporan harus se-real time mungkin dari berbagai sumber untuk kebutuhan pengambilan keputusan dan satu pintu. Jadi ini akan kita terus benahi masalah data ini dan tentu saja butuh waktu,” imbuh Menko PMK.

Data pasien, menurut Menko PMK, harus tetap dilindungi sesuai dengan undang-undang, tetapi dapat dianalisis dengan cepat untuk pengambilan keputusan.

“Jadi Bapak Presiden tetap meminta agar supaya ada perlindungan data terhadap pasien, terutama hak privasi dari pasien. Kemudian tim gugus tugas dan semua pihak agar membantu konsentrasi penanganan tiga provinsi, tiga provinsi yang Bapak Presiden meminta, memerintahkan untuk mendapatkan perhatian, yaitu satu, Provinsi Jawa Timur, dua Provinsi Kalimantan Selatan, dan yang ketiga adalah Provinsi Sulawesi Selatan,” jelasnya.

Lebih lanjut, Menko PMK juga sampaikan telah diperintahkan untuk dapat melakukan peningkatan pemeriksaan PCR yang sekarang sudah 11 ribu, artinya perintah Presiden sudah terpenuhi untuk target sekarang.

“Tapi Presiden meminta supaya ada peningkatan target, yaitu menjadi 20 ribu per hari. Bahkan beliau sudah menyampaikan mestinya dengan peralatan yang sekarang jumlahnya 120 unit yang tersebar di seluruh Indonesia, mestinya menurut perhitungan beliau bisa mencapai 30 ribu,” jelas Menko PMK.

Selanjutnya, Menko PMK sampaikan bahwa Ketua Gugus Tugas dan Kementerian Kesehatan akan terus mempercepat untuk target 20 ribu dan selanjutnya akan bergerak target yang ke-30 ribu seperti perhitungan Presiden.

Soal pelacakan secara agresif dengan menggunakan IT, Menko PMK sampaikan misalnya dengan GPS dan lain sebagainya kemudian perlunya membangun industri berbagai hal terkait materi atau bahan pemeriksaan PCR, misalnya cotton swab tips, kemudian juga viral transport medium.

“Jadi sekarang ini masih ada puluhan alat tes/piranti tes dengan berbagai merk. Bapak Presiden meminta untuk disederhanakan jumlahnya agar ketika di lapangan tidak semrawut, karena seperti kita ketahui bahwa sering banyak sekali antara medium pengangkut virus dengan reagen ektraksinya itu tidak matching karena merknya beda. Hal ini juga menghambat pelaksanaan di lapangan,” ujarnya.

Karena itu, menurut Menko PMK, semakin sedikit jumlah merk nanti akan lebih mudah untuk penanganan dan Presiden juga mendorong agar PCR yang sudah ditemukan oleh peneliti di Indonesia segera diproduksi besar-besaran agar tidak lagi tergantung dengan barang-barang piranti tes dari impor gitu.

Menurut Menko PMK, ada satu hal yang harus diselesaikan oleh Menristek yaitu colok untuk hidung dan tenggorokannya itu ternyata belum bisa produksi, padahal PCR-nya sudah bisa.

“Karena itu tadi Presiden juga segera meminta untuk itu bisa dipenuhi sehingga nanti dalam waktu yang tidak lama kita bisa menggunakan produk dalam negeri sendiri yang itu sebetulnya kualitasnya sudah teruji secara medis,” ungkap Menko PMK.

Vaksin

Terkait vaksin, Menko PMK sampaikan Indonesia harus mandiri dan ditargetkan Indonesia harus ikut bisa meproduksi pada akhir tahun ini.

“Jadi tadi Presiden juga sudah menginstruksikan supaya tim peneliti kita bergerak untuk mencari, untuk segera menemukan vaksin yang nanti bisa digunakan untuk Indonesia sendiri,” ujarnya.

Presiden, menurut Menko PMK, menyampaikan memang sekarang ada 147 pihak di seluruhnya dunia ini yang bergerak untuk menyusun vaksin, tapi mereka nanti pasti pertama-tama akan digunakan untuk kebutuhan sendiri.

“Sementara kita punya 270 juta (penduduk) yang itu juga mau tidak mau tidak mungkin kita hanya mengandalkan impor, tapi juga kita harus siap-siap untuk melakukan riset tentang vaksin untuk Indonesia sendiri,” pungkas Menko PMK. (TGH/EN)