Menko Polhukam: Pengamanan G20 Tahun 2022 Harus Ramah Namun Tegas
Menko Polhukam Mahfud MD dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, Selasa (14/09/2021). (Sumber: Tangkapan Layar YouTube Sekretariat Presiden)
Indonesia akan memulai Presidensi G20 sejak tanggal 1 Desember 2021 hingga 30 November 2022 Indonesia. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan bahwa pihaknya telah menyiapkan TNI dan Polri untuk memastikan keamanan pelaksanaan G20 Tahun 2022 tersebut.
“TNI dan Polri sudah kami siapkan untuk mengamankan pelaksanaan Presidensi G20 tahun 2022, serta sudah bertekad untuk tidak memberikan toleransi atas munculnya ancaman dalam bentuk apapun yang dapat merusak citra dan kehormatan bangsa Indonesia,” ujar Mahfud, dalam Keterangan Pers Bersama mengenai Presidensi Indonesia di G20 Tahun 2022, Selasa (14/09/2021) malam, secara virtual.
Menko Polhukam menegaskan, pihaknya menyiapkan prosedur keamanan kegiatan dan delegasi G20 dari seluruh rangkaian, termasuk pertemuan konferensi tingkat tinggi, pertemuan tingkat menteri dan gubernur bank sentral, pertemuan tingkat sherpa, pertemuan tingkat deputi, pertemuan tingkat working group, dan pertemuan tingkat engagement group.
“Prosedur keamanan akan merujuk SOP dan penegasan Panglima TNI, Kapolri, dan Kepala BIN karena menyangkut keamanan para kepala negara, menyangkut martabat negara, akan kita lakukan dengan serius dan penuh kewaspadaan. Di lapangan, pengamanan akan kita lakukan dengan tegas namun tetap ramah,” ujarnya.
Lebih lanjut Menko Polhukam menyampaikan, pihaknya juga terus melakukan persiapan logistik dan infrastruktur terkait penyelenggaraan kegiatan tersebut, mulai dari penyiapan standar layanan acara, protokol, konsuler, akomodasi, logistik, transportasi, hingga venue bagi rangkaian acara presidensi.
Terkait bidang Komunikasi dan Media, juga telah dilakukan persiapan yang mencakup penyiapan komunikasi dengan media, pemilihan tema besar untuk Presidensi Indonesia, serta persiapan sistem aplikasi untuk track and trace dalam upaya untuk mengontrol penyebaran COVID-19.
“Selain itu juga, kami telah menyiapkan serangkaian strategi dan kegiatan komunikasi agar publik memahami makna peran dan manfaat yang diperoleh Indonesia selama presidensi dan KTT G20, serta meraih simpati dan dukungan internasional,” ungkap Mahfud.
Sedangkan untuk pemenuhan standar layanan acara (SLA), Mahfud menyampaikan bahwa pihaknya antara lain akan menyediakan fasilitas kesehatan tipe A, penerbangan dari negara anggota G20 setiap hari, penerbangan kelas bisnis, fasilitas VIP di bandar udara, layanan kendaraan VIP, fasilitas hotel bintang 5 bersertifikat CHSE, dan tersedianya jaringan internet dan dukungan teknologi informasi.
Panitia Nasional Presidensi G20 Indonesia juga akan menyiapkan tempat pertemuan yang terdiri dari ruang sidang dengan luas minimal 900 meter persegi beserta ruang pendukung seperti dining room, sekretariat, ruang eksibisi, pusat informasi, dan lain-lain.
Untuk side event, akan dipersiapkan langkah-langkah untuk mengoordinasikan kegiatan di luar acara pokok, mengambil manfaat dari penyelenggaraan Presidensi G20 Indonesia, dan menyinergikannya dengan potensi industri dan perdagangan yang dimiliki oleh Indonesia.
“Panitia Nasional akan menggelar sejumlah agenda side events berupa pameran, gelar budaya, promosi produk dalam negeri, dan sejenisnya selama rangkaian presidensi dan KTT G20 di beberapa lokasi, dengan penerapan protokol kesehatan yang ketat,” ujar Mahfud.
Lebih lanjut, Menko Polhukam juga menegaskan bahwa asesmen kondisi COVID-19 di lokasi penyelenggaraan acara akan terjaga dengan acuan dua bulan sebelum acara dari aspek level asesmen situasi pandemi. Asesmen tersebut antara lain mencakup capaian vaksinasi di atas 80 persen, kasus aktif di bawah 50 kasus per 100 ribu penduduk, ketersediaan rumah sakit tipe A, terdapatnya alat isotermal molekuler atau PCR, ruang isolasi minimal 10 persen dari jumlah delegasi, ruang perawatan minimal 10 persen dari jumlah delegasi, dan fasilitas ventilator minimal 2 persen dari jumlah delegasi.
Menutup keterangan persnya, Mahfud meminta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat Indonesia dalam menyukseskan penyelenggaraan G20 Tahun 2022.
“Diharapkan masyarakat Indonesia juga ikut berpartisipasi aktif untuk menyukseskan penyelenggaraan G20 Tahun 2022, sehingga para tamu negara dan seluruh delegasi dapat melaksanakan tugasnya dengan aman dan nyaman, bukan hanya aman tapi juga nyaman,” ujarnya.
Mahfud menilai, penyelenggaraan Presidensi Indonesia G20 Tahun 2022 akan menentukan citra kehormatan bangsa dan negara di dunia internasional.
“Artinya, harus menjaga reputasi yang sudah kita bangun sejak lama sebagai negara yang sukses menyelenggarakan event internasional, bukan hanya penampilan fisiknya tetapi juga substansinya,” tandas Ketua Bidang Dukungan Penyelenggaraan Acara Presidensi G20 Indonesia ini.
Keterangan pers bersama dihadiri oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati, Menteri Komunikasi dan Informatika Johnny G. Plate, dan Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo. (SLN/UN)
