Menkopolhukam Jamin Independensi Tim Terpadu Penyelesaian Pelanggaran HAM Papua
Menko Polhukam mengizinkan Dubes Solomon Salanah Kalu memberikan kesaksian, saat bertemu tokoh masyarakat Merauke, Jumat (17/6) lalu.
Pemerintah menjamin Tim Terpadu yang dibentuk untuk menyelesaian masalah pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) di Papua yang bekerja di bawah koordinasi Kementerian Koordinator bidang Politik Hukum dan Keamanan (Polhukam) bekerja dengan independen tanpa campur tangan dari pemerintah dan transparan.
“Mereka bekerja dengan transparan, siapa saja boleh melihat prosesnya, kamu juga boleh. Saya undang duta besar-duta besar (negara sahabat) untuk jadi observer. Mereka melihat semua, data terbuka. Sekarang tim masih mengumpulkan data-data,” kata Menko Polhukam Luhut Panjaitan kepada wartawan seusai mengadakan pertemuan dengan tokoh masyarakat dan tokoh agama Kabupaten Jayawijaya, di Wamena, Papua, Jumat (17/6) lalu.
Menurut Menko Polhukam, tim tersebut beranggotakan beragam wakil masyarakat, seperti anggota Komnas HAM, pegiat HAM, ahli hukum, dan wakil masyarakat Papua yang berjumlah delapan orang.
Salah satu perwakilan masyarakat Papua, Theo Hesegem yang hadir pada pertemuan tersebut menyampaikan kepada peserta pertemuan bagaimana tim tersebut bekerja. “Kami bekerja sendiri, pemerintah sama sekali tidak ikut campur dalam proses ini. Saat ini yang kami lakukan baru sampai pada pengumpulan data-data,” kata Hesegem.
Mengenai adanya penolakan dari anggota Komnas HAM terhadap Tim Terpadu itu, Menko Polhukam mengatakan bahwa pernyataan yang dilontarkan oleh anggota Komnas HAM tersebut merupakan pendapat pribadi, bukan mewakili pandangan Komnas HAM sebagai institusi.
Saya sudah mendapatkan penegasan dari Komnas HAM bahwa mereka tetap bergabung dengan tim terpadu, ungkap Luhut.
Menko Polhukam menjelaskan, bahwa Komnas HAM akan membentuk tim khusus yang akan mendukung wakil mereka di Tim Terpadu, yaitu Nur Kholis dan Zandra Mambarasar.
Terkait dengan masalah pelanggaran HAM di Papua itu, Menko Polhukam menegaskan, bahwa dalam hal korban, di pihak TNI juga ada. Ada yang dipotong tangan dan kakinya. Kasus ini tak pernah diungkap sebelumnya. Tetapi kami juga tidak menutup mata adanya kemungkinan kesalahan di pihak TNI atau Polri. Siapapun yang salah, termasuk TNI atau Polri, akan kami proses asal ada datanya,” kata Luhut.
Saat ditanya media soal demonstrasi yang dilakukan oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Menko Polhukam mengatakan itu adalah hak konstitusi setiap orang. Hanya saja, menurutnya polisi harus menerapkan aturan-aturan berdemo sesuai peraturan perundangan yang ada, seperti membatasi waktunya, menetapkan tempat-tempat melakukan demonstrasi dan tidak mengganggu hak asasi masyarakat yang tidak ikut berdemonstrasi.
Tidak Campuri
Sementara saat bertemu tokoh masyarakat di Merauke, Papua, Menko Polhukam Luhut B. Pandjaitan kembali menyampaikan cara kerja Tim Terpadu. Ia menegaskan, bahwa seluruh anggota masyarakat bisa mendapatkan informasi tentang perkembangan kerja Tim tersebut.
Menurut Luhut, ia telah mengundang duta besar-duta besar dari Fiji, Papua New Guinea dan Solomon Island untuk menjadi observer.
“Kalau Anda tanya saya, saya tidak tahu karena tidak ikut (dalam tim), tidak tahu detilnya. Jadi kalau ada yang mengatakan tim ini hanya rekayasa, itu tuduhan tidak berdasar. Pak Dubes minta data-datanya. Saya bolehkan, dan data tersebut sudah dikirim ke kampungnya,” ujar Luhut merujuk kepada Duta Besa PNG untuk Indonesia, Peter Ilau, yang duduk di antara para hadirin.
Ilau mengatakan, ia mendukung Indonesia menyelesaikan masalah ini secara internal karena cara penyelesaian yang ditawarkan negara lain belum tentu cocok dengan Indonesia.
Dubes Solomon Island Salanah Kalu menyampaikan kepada para hadirin bahwa ia merasa terhormat menjadi bagian dari tim tersebut. Hal ini tidak banyak dilakukan oleh negara lain. “Saya kira baru Pak Menteri (Luhut) yang pernah melakukannya. Oleh karena itu, atas nama negara Solomon Island, saya minta masyarkat ikut berpartisipasi dan bekerjasama terhadap inisiatif yang dilakukan Pak Luhut ini,” kata Kalu.
Sementara itu, Dubes Fiji untuk Indonesia S.T Cavuilati menyampaikan kepada hadirin bahwa sebagai anggota kelompok negara-negara Melanesia (MSG), dimana Indonesia merupakan anggota associate-nya, Fiji sangat senang melihat inisiatif pemerintah Indonesia. “Kami melihat secara langsung apa yang terjadi di lapangan. Ini belum pernah dilakukan sebelumnya,” ujar Cavuilati seraya berharap langkah ini bisa membawa Papua menjadi lebih baik lagi. (DNA/Humas Kemenko Polhukam/ES)
