Menlu: KTT Ke-36 Adopsi ‘Vision Statement’ Pemimpin ASEAN dan Pengembangan SDM
Suasana saat Presiden mengikuti acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 ASEAN secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (26/6). (Foto: BPMI)
Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno Marsudi, menyampaikan bahwa Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) mengadopsi 2 dokumen yakni visions statement dan human resources development.
“Pertama adalah leaders’ visions statement on cohesive and responsive ASEAN, rising above challenges and sustainable growth. Sementara dokumen yang kedua adalah ASEAN Declaration on Human Resource Development for the Changing World of Work,” ujar Menlu usai mendampingi Presiden Joko Widodo usai mengikuti acara Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-36 ASEAN secara virtual dari Istana Kepresidenan Bogor, Provinsi Jawa Barat, Jumat (26/6).
Visions statement, menurut Menlu, intinya berisi komitmen para pemimpin ASEAN untuk memperkuat solidaritas dan mekanisme kawasan guna mewujudkan kawasan ASEAN yang kokoh dan mampu mengatasi tantangan dunia saat ini.
Menurut Menlu, beberapa hal yang digarisbawahi di dalam dokumen visions statement tersebut antara lain, komitmen untuk mengurangi dampak Covid-19 melalui rencana pemulihan yang komprehensif.
Kemudian komitmen realisasi tepat waktu ASEAN 2025: Forging Ahead Together, Menlu menyampaikan bahwa menekankan prinsip ASEAN Outlook on the Indo-Pacific sebagai pedoman pelibatan ASEAN di kawasan Asia Pasifik dan juga di kawasan Samudra Hindia.
“Jadi ini merupakan penegasan bahwa ASEAN Outlook on the Indo-Pacific harus menjadi guidance bagi enggagement ASEAN baik di kawasan Asia-Pasifik maupun di kawasan-kawasan Samudra Hindia,” jelas Menlu.
Selain itu, Menlu menjelaskan di dalam vision statement tersebut disebutkan juga bahwa penyelesaian kesepakatan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) dan penandatanganannya di tahun 2020 ini menjadi sangat penting artinya.
“Kemudian statement juga menyoroti kepastian respons yang tepak waktu dan efektif terhadap tantangan dan krisis di ASEAN melalui penguatan koordinasi. Jadi, koordinasi menjadi kunci selain koordinasi, konsensus, dan konsultasi,” kata Menlu.
Hal lain yang disoroti di dalam statement, menurut Menlu, adalah koordinasi antara seluruh negara anggota ASEAN dalam penanggulangan bencana melalui AHA-Centre (The ASEAN Coordinating Centre for Humanitarian Assistance on Disaster Management).
Dokumen yang kedua yang diadopsi, Menlu sampaikan terkait dengan human resources development jadi ASEAN Declaration on Human Resource Development for the Changing World of Work.
“Deklarasi ini intinya bertujuan untuk mengembangkan SDM yang kompeten dan siap menghadapi perubahan dunia. Dan untuk mencapai tujuan tersebut, Indonesia dan setiap negara ASEAN antara lain akan memelihara budaya belajar di seluruh lapisan masyarakat dan meningkatkan kesadaran pentingnya pengembangan keterampilan,” ujarnya.
Deklarasi itu, lanjut Menlu, juga menyoroti penerapan atau pentingnya inklusifitas pendidikan dan pekerjaan terutama bagi wanita, orang dengan disabilitas, lansia, dan warga di wilayah-wilayah yang terpencil.
“Selain itu, deklarasi juga menyoroti pentingnya penerapan inovasi dan penggunaan teknologi dalam proses belajar mengajar dan mengembangkan infrastruktur untuk memastikan akses internet dan IT. Sehingga peluang revolusi industri 4.0 dapat dilakukan,” pungkas Menlu. (FID/EN)
