Menlu Retno: Kerja Sama Subregional Konkret, Termasuk Soal Konektivitas

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 30 April 2017
Kategori: Berita
Dibaca: 23.434 Kali
Presiden Jokowi saat mengikuti rangkaian KTT ke-30 ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (29/4). (Foto: BPMI).

Presiden Jokowi saat mengikuti rangkaian KTT ke-30 ASEAN di Manila, Filipina, Sabtu (29/4). (Foto: BPMI).

Kerja sama-kerja sama subregional seperti Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT) dan Brunei, Indonesia, Malaysia and Philippines East Growth Area (BIMP-EAGA) sebenarnya sangat konkret, termasuk masalah konektivitas.

Hal tersebut disampaikan Menteri Luar Negeri (Menlu), Retno LP Marsudi, di Manila, Filipina (29/4) usai mendampingi Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengikuti rangkaian Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ke-30 ASEAN.

Menlu menyampaikan bahwa kegiatan yang dilakukan ini mendukung upaya pemerataan pembangunan dan juga menyinergikan antar pemerintah pusat dan pemerintah daerah. 

Di dalam pertemuan BIMP-EAGA, Menlu menyampaikan bahwa para pemimpin BIMP-EAGA menyepakati adanya dokumen BIMP-EAGA Vision (BEV) 2025. Ia juga menambahkan dokumen ini akan menjadi panduan dan arah kerja sama BIMP-EAGA sampai tahun 2025.

“BIMP-EAGA ini akan menjadi building block bagi penguatan kerja sama ASEAN dan dapat mendukung upaya untuk menjadikan ASEAN tetap relevan. Karena ini sangat dekat dengan rakyat di wilayah-wilayah perbatasan terutama,” terang Menlu seraya menyampaikan bahwa building block ini akan sangat mendukung kerja sama ASEAN, termasuk diantaranya dalam konteks ASEAN community. 

Lebih lanjut, Menlu menyampaikan bahwa Presiden juga mengatakan bahwa peluncuran BEV 2025 ini akan mendorong peningkatan proyek investasi pada dua koridor ekonomi yang ada yaitu koridor West Borneo dan juga koridor Greater Sulu-Sulawesi Economic Coridor. Ia juga menambahkan bahwa Pemerintah menginginkan agar dengan adanya BEV 2025, dua koridor ekonomi yang sudah ada ini diperkuat dan bisa mencakup wilayah yang lebih luas yang memiliki potensi.

“Untuk Indonesia sendiri kita telah memasukkan 16 proyek infrastruktur yang nilainya adalah hampir USD 5 miliar, USD 5,99 miliar. Antara lain adalah pembangunan jalan di Tanjung Selor, Pontianak, Entikong, Manado-Bitung, Balikpapan-Samarinda; kemudian juga proyek pembangunan rel kereta api Makassar – Pare-pare; pembangunan pelabuhan Manado, Bitung, Makassar; pembangunan terminal internasional di Kalbar; dan juga proyek tenaga listrik di Kaltara,” jelas Menlu.

Kerja sama ini sangat potensial, tambah Menlu, karena pertumbuhan ekonomi di wilayah ini misalnya rata-rata per tahun itu tumbuhnya 6,4 persen, lebih tinggi dari rata-rata pertumbuhan ASEAN, 4,7 persen. 

Dari segi investasi, Menlu menyampaikan bahwa pertumbuhannya jauh lebih besar lagi, yang setiap tahun rata-rata di 31,4 persen dan pertumbuhan pariwisata 9,5 persen. 

IMT-GT
Sementara itu, Menlu sampaikan kerja sama Indonesia-Malaysia-Thailand Growth Triangle (IMTGT) juga sangat potensial. Ia menambahkan di wilayah IMT-GT ini dari total populasi itu sekitar 81 juta, itu sekitar 13 persen dari total populasi ASEAN.

“Dari segi labour force terdapat 38,3 juta yang berarti bahwa 12,2 persen dari total labour force ASEAN. Perdagangan di antara mereka itu mencapai USD416 miliar, yang berarti 18,3 persen dari total perdagangan ASEAN. Di situ kita melihat bahwa potensinya sangat besar sekali,” tutur Menlu.

Untuk annual growth, Menlu menyampaikan bahwa rata-rata dari 2010-2015 adalah 6,9 persen yang angkanya cukup tinggi.

Jika dilihat nature dari kerja sama ini, menurut Menlu, antara lain yang kuat adalah di bidang perkebunan dan basis dari perkebunan yakni kelapa sawit.

“Pesan utama Presiden tadi adalah bahwa kita tahu potensinya, kita tahu banyak penduduk kita yang tinggal di situ, kita tahu pertumbuhannya banyak, dan kita tahu bahwa pertumbuhan ini antara lain didukung oleh sektor perkebunan, antara lain kelapa sawit. Kita melihat akhir-akhir ini kelapa sawit itu kita menerima banyak sekali kampanye hitam mengenai kelapa sawit,” jelas Menlu sampaikan pesan Presiden Joko Widodo.

Sebagai contoh, Menlu sampaikan terakhir adalah resolusi parlemen eropa mengenai kelapa sawit yang sangat diskriminatif. Ia menambahkan Indonesia dan Malaysia sudah membentuk apa yang dinamakan Council of Palm Oil Producing Countries (CPOPC).

“Tadi Presiden mengajak juga Thailand agar bergabung dengan Indonesia dan Malaysia di dalam konteks CPOPC dan bersama-sama untuk melawan kampanye hitam yang dilakukan oleh berbagai pihak terhadap kelapa sawit,” pungkas Menlu seraya sampaikan bahwa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi didukung sepenuhnya oleh PM Malaysia. (UN/RAH/EN)

Berita Terbaru