Menlu: Tidak Ada Konflik Perbatasan Dengan RRT

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 6 Oktober 2016
Kategori: Berita
Dibaca: 36.898 Kali
Presiden usai turun dari pesawat disematkan Wing Kehormatan oleh Kepala Staf Angkatan Udara di Bandar Udara Rinai, Natuna, Kepulauan Riau (6/10). (Foto: Setpres/BPMI)

Presiden usai turun dari pesawat disematkan Wing Kehormatan oleh Kepala Staf Angkatan Udara di Bandar Udara Rinai, Natuna, Kepulauan Riau (6/10). (Foto: Setpres/BPMI)

Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi menegaskan, bahwa latihan militer yang digelat di Pulau Natuna merupakan latihan yang telah dilakukan secara rutin oleh TNI AU. Kegiatan serupa juga pernah dilakukan pada tahun 2013 silam.

“Latihan militer yang diadakan tahun ini di Natuna sebenarnya merupakan bagian dari latihan militer yang dilakukan secara rutin oleh TNI,” kata Retno kepada wartawan usai mendampingi Presiden Joko Widodo menyaksikan Latihan Tempur Angkasa Yudha 2016, di Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau (Kepri), Kamis (6/10) pagi.

Menlu juga menjelaskan bahwa Kepulauan Natuna merupakan salah satu dari sekian banyak pulau terluar di Indonesia yang harus dikuatkan. Penguatan kemampuan militer dengan melakukan latihan rutin di Natuna, lanjut, Retno, merupakan salah satu bentuk penguatan yang dimaksud.

“Presiden mengatakan bahwa pulau-pulau terluar Indonesia harus dikuatkan. Jadi ini adalah bagian implementasi dari kebijakan pemerintah Indonesia untuk memperkuat pulau-pulau terluar di Indonesia,” ucap Retno.

Namun demikian, penguatan yang dilakukan di Kepulauan Natuna, kata Menlu,  tidaklah terbatas pada penguatan militer semata. Ia menyebutkan, Pemerintah sejak beberapa waktu lalu juga telah berkomitmen untuk memperkuat aspek ekonomi masyarakat Natuna.  Oleh karenanya, selain menyaksikan latihan militer, Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya tersebut juga meresmikan pelabuhan udara dan meninjau kawasan industri perikanan yang dibangun di Natuna.

“Jadi intinya adalah kita meningkatkan presensi, baik dari presensi ekonomi, sosial, dan lainnya di Natuna,” imbuhnya.

Tidak Ada Konflik

Dalam kesempatan itu Menlu Retno Marsudi menegaskan,  bahwa Indonesia hanya memiliki permasalahan kesepakatan perbatasan dengan negara Malaysia dan Vietnam yang saat ini tengah dinegosiasikan.

“Kita tidak memiliki ‘overlapping‘ di bidang maritim dengan Repubkik Rakyat Tiongkok (RRT). Saya ingin menegaskan bahwa Indonesia hanya memiliki ‘overlapping’ dengan Malaysia dan Vietnam yang saat ini sedang kita negosiasikan,” tegas Retno.

Dalam kesempatan yang sama, terkait dengan penguatan dari segi militer, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo menggarisbawahi bahwa kebijakan Presiden terhadap pulau-pulau terluar di Indonesia adalah penguatan terhadap pulau-pulau yang dianggap strategis. Penguatan tersebut hendak dilakukan pemerintah secara bertahap sesuai dengan kondisi perekonomian yang berlangsung.

“Penguatan baik udara, laut, maupun darat dilakukan secara bertahap berdasarkan kondisi ekonomi yang ada. Semua pulau-pulau terluar yang strategis seperti Natuna, Biak, Morotai, Saumlaki, termasuk Merauke juga,” kata Gatot.

Panglima TNI juga memastikan bahwa upaya-upaya di Natuna dan pulau lainnya tersebut tidak dimaksudkan secara spesifik untuk menanggapi ketegangan yang terjadi dengan pemerintah Tiongkok terkait dengan konflik di Laut Tiongkok Selatan.

Menurutnya, penguatan tersebut dilakukan dalam rangka menjaga keutuhan Negara Indonesia secara keseluruhan.

“Kalau hanya Tiongkok maka kita tidak bangun di Biak, tidak dibangun di Morotai, tidak perlu di Saumlaki. Ini semua dilakukan sama untuk menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia,” tegas Gatot.

Tampak mendampingi Presiden dan Ibu Negara Iriana dalam kunjungan kesempatan itu Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi, dan Sekretaris Kabinet Pramono Anung.

Selain itu, tampak sejumlah pejabat negara yang terlebih dahulu tiba di lokasi yang di antaranya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. (BPMI Setpres/ES)

 

Berita Terbaru