Mensesneg: Presiden Jokowi Telah Menjawab Tuntutan Mahasiswa

Oleh Humas
Dipublikasikan pada 25 Mei 2015
Kategori: Berita
Dibaca: 24.875 Kali
Mensesneg Pratikno

Mensesneg Pratikno

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menginformasikan, bahwa jadwal Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada hari Senin (25/5) ini, tidak memungkinkan untuk dilakukan penambahan, termasuk alokasi waktu untuk menerima Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI).

“Namun demikian, dialog antara Presiden dengan mahasiswa dapat dilakukan lagi lain waktu, yang bisa melibatkan komponen mahasiswa lainnya,” tegas Mensesneg Pratikno melalui siaran  persnya beberapa saat lalu.

Terkait beberapa permintaan BEM agar pemerintah mencabut subsidi BBM, nasionalisasi Blok Mahakam dan Freeport, pengadilan Ad hoc HAM, serta masa perkuliahan dan Uang Kuliah Tunggal (UKT) yang disampaikan perwakilan mahasiswa dalam pertemuan dengan sejumlah pejabat di Bina Graha, Jakarta, Kamis (21/5) lalu, menurut Mensesneg,sebagian sudah dijawab oleh Presiden Jokowi saat makan malam bersama perwakilan BEM se-Indonesia pada Senin (18/5) lalu.

Secara khusus Mensesneg menjelaskan lebih rinci kebijakan Presiden Jokowi menyangkut persoalan-persoalan  yang dikemukakan oleh BEM SI itu.

Menurut Mensesneg, saat ini dana subsidi migas sebesar Rp 60 triliun, dengan adanya pengurangan subsidi BBM, maka dana tersebut dialihkan untuk program-program pembangunan lain yang manfaatnya  dirasakan oleh masyarakat yang lebih luas, bukan hanya pengguna kendaraan bermotor.

“Dengan pengurangan subsidi, pemerintah di APBNP 2015 dapat mengalokasikan anggaran sebesar Rp 186 triliun untuk program-program yang lebih produktif,” jelas Pratikno.

Program-program tersebut, lanjut Mensesneg, antara lain: 1. Penambahan dana perlindungan sosial sebesar Rp 14 triliun; 2. Penambahan Dana Desa sebesar Rp 11,7 triliun; 3. Penambahan dana infrastruktur di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebesar Rp 33 triliun, serta di Kementerian Perhubungan sebesar Rp 20 triliun; dan 4. Penambahan Dana Alokasi Khusus yang sebagian besar difokuskan untuk membangun daerah sebesar Rp 20,7 triliun.

Blok Mahakam dan Freeport

Terkait masalah Blok Mahakam dan Freeport, menurut Mensesneg Pratikno, Presiden Jokowi menegaskan kembali bahwa pemerintah telah memutuskan pengelolaan Blok Mahakam sepenuhnya akan diambil alih oleh Pertamina.

Sedangkan untuk Freeport, lanjut Mensesneg, karena kontraknya baru akan habis tahun 2021, maka Kementerian ESDM akan menjaga agar secara bertahap kepemilikan Indonesia semakin besar.  Disamping itu, manfaat fiskal dan ekonomi Indonesia dari Freeport juga akan semakin besar.

“Terobosan yang tengah dilakukan adalah melalui UU Minerba, pola hubungan antara negara dengan Freeport  yang semula setara dalam format kontrak karya, akan diubah menjadi Ijin Usaha Pertambangan yang menempatkan posisi negara kita lebih kuat,” jelas Pratikno.

Mensesneg menegaskan, jalan pikiran yang menuntut untuk melakukan pemutusan sepihak terkait Freeport tidak akan menyelesaikan masalah, namun justru menimbulkan masalah baru, yakni ekonomi Papua akan menderita.

“Itu akan berdampak pada urusan politik, iklim investasi akan rusak, dan geopolitik Indonesia sebagai leader di kawasan Asia Pasifik aka semakin dilemahkan,” jelas Pratikno.

Adapun terkait pengadilan Ad hoc HAM, Mensesneg menjelaskan, bahwa Presiden Jokowi berkomitmen menyelesaikan pelanggaran berat HAM masa lalu dengan tuntas, sehingga tidak lagi menjadi hutang negara.

“Presiden Jokowi telah meminta Menko Polhukam, Jaksa Agug, Kapolri, Menkumhan bersama Komnas HAM mencari alternatif penyelesaian pelanggaran HAM  berat masa lalu,” jelas Pratikno.

Ia menyebutkan, ada dua cara yang bisa dilakukan dalam menyelesaikan pelanggaran HAM berat masa lalu itu, yaitu jalur yudisial melalui pengadilan HAM, dan non yudisial dengan rekonsiliasi.

“Jalur non yudisial dilakukan untuk mengungkap kebenaran atas peristiwa pelanggaran HAM di masa lalu, mendorong rekonsiliasi dan pemulihan korban,” terang Pratikno. (ES)

 

Berita Terbaru