Mensesneg: Presiden Minta Lembaga Kepresidenan Harus Memberi Contoh
Mensesneg Pratikno didampingi Seskab Andi Wijayanto memberikan arahan pada Rakor Kemensetneg – Setkab, di Gedung III Kemensetneg, Jakarta, Senin (5/1)
Mengawali kegiatan di awat tahun 2015, Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) dan Sekretariat Kabinet menggelar Rapat Koordinasi terkait Review Program Tahun 2014 dan Arahan untuk Agenda Program Tahun 2015, di Aula Serbaguna Lt. 1 Gd. III Sekretariat Negara, Senin (5/1).
Rapat koordinasi yang dihadiri langsung oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Andi Wijayanto itu, diikuti oleh para pejabat eselon I, II, dan III di lingkungan Kemensetneg dan Setkab.
Mensesneg Pratikno dalam arahannya mengatakan, rapat koordinasi antara Kemensetneg dan Setkab itu diselenggarakan sebagai wujud komitmen membangun sinergi diantara kantor lembaga kepresidenan.
Ia menjelaskan, selain Kemensetneg dan Setkab, ada juga institusi lain di bawah Presiden, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), yang tugasnya mengawal perencanaan pembangunan di semua bidang. Selain itu, juga ada Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Unit Staf Kepresidenan yang dipimpin oleh Kepala Staf Kepresidenan.
Kita sebut lembaga kepresidenan yang langsung di bawah kepresidenan. Jadi ini akan saling memperkuat di lembaga kepresidenan, kata Pratikno.
Mensesneg Pratikno mengilustrasikan peranan KemenSetneg/Setkab sebagai menara pengawas, yaitu mengatur banyak pilot di dalam pemerintah yang dilakukan oleh berbagai kementerian, dan memberikan dukungan agar sampai ke Presiden itu menjadi sinergis, sehingga kebijakan yang disampaikan pemerintah menjadi sinergis.
Tugas kita menjamin agar arus lalu lintas informasi dan kebijakan dalam memberikan dukungan berjalan dengan baik. Untuk itu, kita juga perlu berinteraksi dengan kementerian dan juga daerah memastikan arus lalu lintas informasi dan kebijakan itu berjalan dengan baik, papar Mensesneg.
Dalam kesempatan itu, Mensesneg Pratikno juga menyampaikan pesan Presiden Joko Widodo (Jokowi), agar kita (lembaga Kepresidenan) harus memberi contoh mulai dari diri sendiri, di rumah sendiri, yaitu di kantor presiden.
Kita harus mengurangi resiko kesalahan dalam menjalankan tugas kepresidenan. Oleh karena itu, ke depan kita perlu memiliki sistem untuk penyiapan penjadwalan sistem informasi untuk kepentingan semua pihak, ujar Mensesneg seraya menyebutkan, perlunya lembaga Kepresidenan lebih responsif terhadap berbagai isu yang berkembang.
Gaya Presiden Jokowi
Sementara itu Seskab Andi Wijayanto menyampaikan para pejabat di lingkungan Kemensetneg dan Setkab untuk memperhatikan gaya kepemimpinan Presiden Jokowi. Ia menyebutkan, gaya kepemimpinan Jokowi adalah kepemimpinan kerja.
Kalau ada yang mau disampaikan kepada Presiden akan lebih baik disertai dengan foto atau video karena Presiden bekerja dengan empati, ungkap Seskab.
Selain itu, Seskab meminta agar dalam menyelesaikan suatu masalah melalui rekomendasi perlu disertai dengan dicek secara langsung kebenarannya, sehingga rekomendasinya menjadi lebih lengkap.
Terkait penyusunan undang-undang dan peraturan, Seskab menjelaskan, Presiden Jokowi ingin regulasi dibuat secara cepat, tepat dan sasarannya jelas.
Adapun terkait program kerja, menurut Seskab Andi Wijayanto, ada 3 (tiga) 3 program wajib yaitu pendidikan, kesehatan, dan kemiskinan. Sementara menyangkut prioritas, ada 4 (empat) sektor, yaitu infrastruktur, maritim, energi, dan pangan, disamping satu program pendukung yaitu one stop service.
Dalam kesempatan itu, Seskab Andi Wijayanto juga menyampaikan, bahwa Presiden Jokowi akan sangat memperhatikan dua persoalan, yaitu masalah Papua dan perbatasan.
Ini martabat bangsa. Jangan sampai negara lain jauh lebih baik. Perhatiannya adalah riil, tegas Andi.
Seskab juga mengingatkan, bahwa tugas Kemensetneg dan Setkab adalah juga menjaga kewibawaan negara Presiden dan Wakil Presiden. Tugas kita harus benar-benar total dan harus sudah bersih dan betul-betul sudah matang, pungkas Seskab seraya menegaskan, untuk mendukung kinerja presiden yang supercepat, maka pejabat di lingkungan Kemensetneg dan Setkab juga harus bekerja lebih cepat. (Humas Setkab/ES)
