Menteri Desa Ajak Kampus Turun Tangan Bangun Desa
Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Marwan Jafar (Mendesa PDTT) Marwan Jafar mengajak kampus agar ikut mengambil peran dalam membangun desa. Marwan menilai kalangan civitas akademik memiliki potensi besar dalam berperan/menyumbangkan gagasannya dalam percepatan pembangunan desa di Indonesia.
“Upaya mewujudkan desa yang maju dan mandiri sangat membutuhkan inovasi baru. Karena itu, pemerintah tidak bias bergerak sendiri, melainkan harus ada dukungan dari seluruh pemangku kepentingan dan membutuhkan keterlibatan banyak pihak, termasuk civitas akademik,” ujar Marwan Jafar saat memberi sambutan dalam acara Dies Natalis XXXVIII dan Wisuda Sarjana Tahun 2015 Universitas Sunan Giri Surabaya, Minggu (15/11).
Marwan Jafar menjelaskan, berdasarkan data Kemenristek Dikti tahun 2015, jumlah dosen mencapai 160.000 orang dan jumlah mahasiswa yang aktif mencapai 5,4 juta orang.
Dengan jumlah yang tidak sedikit ini, peran/kontribusi akademisi merupakan salah satu unsur penting dalam percepatan pembangunan desa di Indonesia.
“Sudah saatnya akademisi berbondong-bondong untuk turun tangan membangun Desa. Gerakan turun tangan membangun desa,” kata Marwan.
Dia menambahkan, Kementerian Desa PDTT secara intensif mendorong kemajuan desa, termasuk kemajuan di bidang ekonomi dengan berbagai program. Salah satunya dengan memperkuat Desa melalui Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai salah satu pilar demokrasi ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat desa.
Hingga saat ini, geliat pengembangan ekonomi rakyat melalui BUMdes mulai dapat dirasakan keberadaanya. Setidaknya sudah ada 1.022 BUMdes yang berkembang di seluruh Indonesia, yang tersebar di 74 Kabupaten, 264 Kecamatan dan 1022 Desa.
Marwan mengaku prihatin karena desa saat ini justru mengalami tren kekurangan bahan pangan, padahal desa-desa di Indonesia sejatinya merupakan kawasan produsen pangan. Pada 2013, sebanyak 47.02 juta jiwa yang rawan pangan tersebar di 349 kabupaten yang secara tipologi masuk dalam cluster kabupaten Tertinggal, Terluar, dan Terpencil.
Dalam posisi ini, jelas Marwan, peran desa menjadi penting kedudukannya, mengingat pusat produksi pertanian menjadi garda terdepan ketahanan pangan nasional dan tentunya sumber-sumber alternatif energi terbarukan.
“Kita miris karena hingga saat ini desa masih menghadapi banyak permasalahan yang mengancam perkembangan pertanian, seperti ketersediaan lahan sawah, lahan kering, dan lahan pertanian relatif tetap dan bahkan berkurang karena ada konversi lahan terbangun untuk permukiman perkotaan. Dari tahun 2003-2012, perkembangan lahan pertanian sekitar 25 juta hektar,” katanya.
Melihat pentingnya peran desa dalam tatanan bernegara, Kemendesa PDTT terus berikhtiar mendorong pelaksanaan program pembangunan desa, terutama dengan pemanfaatan dana desa untuk meningkatkan infrastruktur pertanian perdesaan. Penyaluran Dana Desa adalah bentuk nyata dari pelaksanaan konsep “Nawa Cita (Sembilan Program Prioritas) Pemerintah Jokowi-JK, khususnya Nawa Cita ke-3 Membangun Indonesia dari Pinggiran”.
“Untuk mendukung capaian tersebut, pemanfaatan Dana Desa dialokasikan lebih besar untuk pembangunan infrastruktur di level perdesaan, seperti jalan, jembatan, dan irigasi pertanian,” demikian Marwan Jafar. (Ant/ES)
