Menteri KP: Kami Usulkan Stimulus Penguatan di Sektor Nelayan Tangkap dan Budidaya

Menteri Kelautan dan Perikanan (Menteri KP), Edhy Prabowo, menyampaikan telah mengusulkan anggaran untuk stimulus kegiatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2020 dalam rangka penguatan di sektor nelayan tangkap dan nelayan budidaya.

“Kami mengajukan anggaran tambahan untuk Rp1,024 triliun, yang akan diperuntukkan untuk bantuan nelayan Rp413,27 miliar, bantuan pembudidaya Rp406,55 miliar, bantuan pengolah dan pemasar Rp36,07 miliar,” ujar Menteri Edhy saat memberikan keterangan pers usai Rapat Terbatas (Ratas), Kamis (28/5).

Lebih lanjut, Menteri KP juga menjelaskan ada bantuan petambak garam Rp54,1 miliar, pengawasan sumber daya kelautan perikanan untuk mengawasi kapal-kapal penangkap pencuri asing Rp106,48 miliar, dan pengawalan atau pengawasan audit internal Rp8 miliar.

Berkaitan dengan bantuan sosial (bansos), Menteri KP menyampaikan bahwa proses koordinasi dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Desa PDTT telah berlangsung.

“Nelayan-nelayan yang tidak terjangkau oleh bantuan-bantuan sembako atau bantuan-bantuan sosial lainnya itu, bisa langsung dihubungkan dengan Menteri Sosial maupun Menteri Desa,” ungkap Edhy.

Ia juga menyampaikan bahwa efisiensi dan optimalisasi dilakukan supaya seluruh kegiatan menangkap ikan di laut itu nelayan sudah tidak lagi ada kesulitan terhadap akses masuk ke laut.

“Kemudian pembudidaya kita melakukan bantuan-bantuan untuk benih dan indukan kemudian sarana prasarana berbudidaya,” jelas Menteri KP.

Tidak hanya itu, Menteri KP juga meminta dengan anggaran di sektor budidaya dan tangkap, serta nelayan juga diminta untuk memproduksi atau untuk mengadakan pengadaan cold storage dari yang besar maupun sampai paling kecil.

“Ini dalam rangka antisipasi manakala penyerapannya masih belum sempurna karena masih beberapa daerah menerapkan PSBB dan sebagainya,” terang Menteri KP.

Untuk pengawasan, Menteri KP sampaikan tetap perlu menjaga laut karena pada saat pemotongan kemarin ini cukup juga yang dipotong dan sekarang diminta sebagian agar dikembalikan.

Menurut Menteri KP, kepada Presiden juga telah dilaporkan bahwa dalam rangka penguatan di sektor perikanan tangkap dan budidaya, meminta adanya penyertaan modal negara kepada BUMN-BUMN perikanan, dalam hal ini Perinus dan Perindo, agar bisa disertakan.

“Alhamdulillah Menteri Keuangan dan Menteri BUMN secara prinsip tidak masalah, hanya Menteri Keuangan secara minta proposal teknisnya yaitu sebesar masing-masing Rp500 miliar,” jelas Edhy.

Menurut Menteri KP, ini akan digunakan untuk membeli hasil-hasil produk budidaya maupun hasil-hasil produk perikanan tangkap termasuk juga pengolahan hasilnya.

“Dan nanti kita harapkan dengan adanya anggaran ini penyerapan-penyerapan ikan di lapangan itu bisa kita antisipasi dalam jangka pendek ini,” ungkapnya.

Pada kesempatan itu, Menteri KP juga mengimbau kepada Himbara melalui Menteri BUMN bank-bank negara untuk bisa mengucurkan kredit ke sektor ini, salah satunya yaitu budidaya udang.

“Budidaya tambak udang ini banyak masukan dari para pelaku usaha yang melakukan izin pinjam uang ke bank itu masih agunannya bukan tambak udangnya langsung tapi agunannya adalah aset pribadinya,” jelasnya.

Pelaku usaha tersebut, lanjut Edhy, mengusulkan agar tambak udang sebagai agunannya karena secara prinsip punya nilai produksi dan kalau ini bisa dilakukan agak meringankan beban mereka dalam sekarang.

“Kita juga akan mengoptimalkan BLU. Selain KUR yang ada, kita punya yaitu BLU LPMUKP (Lembaga Pengelola Modal Usaha Kelautan dan Perikanan) yaitu BLU di dalam Kementerian Kelautan dan Perikanan,” kata Menteri KP.

Ia menyebutkan bahwa ada Rp1,026 triliun dan ini akan digunakan untuk memfasilitasi semua permasalahan terhadap sulitnya pemasaran ikan-ikan ini.

“Kenapa kami berani melakukan ini? Karena potensi terhadap kebutuhan ikan di pasar, baik dalam negeri maupun luar negeri, itu masih sangat tinggi,” jelas Menteri KP.

Inilah, menurut Menteri KP yang membuat sangat optimis di sektor kelautan perikanan karena merupakan satu harapan yang apabila nanti diatur secara rapi dari hulu sampai hilir, potensinya akan menghasilkan devisa dan penciptaan lapangan pekerjaan baru.

“Sebagai misal udang, pada saat awal Covid-19 Februari akhir sampai awal Maret kemarin, ukuran udang yang 100 ekor 1 kilo harganya mendekati Rp40 ribu bahkan ada yang sebagian yang lebih turun lagi, sekarang sudah menginjak di angka Rp60 ribu,” katanya.

Hanya saja, lanjut Menteri KP, antara Jawa dan di luar Jawa bedanya masih Rp5 ribu, tapi masih jauh lebih tinggi dibandingkan dalam kondisi normal.

“Jadi ini salah satu contoh ilustrasi yang kami lakukan dan ini menunjukkan hasil, dan kita harapkan semakin ke sana terus meningkat,” ujarnya.

Dana-dana yang tadi diajukan itu, menurut Edhy, diharapkan untuk menstimulus semua kegiatan-kegiatan di sektor ini sehingga perikanan dan kelautan bisa survive dan bahkan bisa menjadi andalan ke depannya.

“Kita juga koordinasinya tidak hanya 1-2 menteri, sebagai misal Menteri Perhubungan bagaimana kami komunikasi terkait baik izin-izin kapal yang awalnya juga dari Menteri Perhubungan juga komunikasi sangat lancar sehingga izin untuk melaut itu tidak perlu berhari-hari cukup satu jam bisa selesai,” ungkapnya.

Dengan Menteri Perindustrian, lanjut Menteri KP, bagaimana mem-back up harga-harga pakan ikan yang begitu Covid-19 kemarin sempat dinaikkan Rp1.000 sama pelaku usaha dan itu sudah berhasil ditangani dan akhirnya tidak jadi naik.

“Kenapa kita minta untuk tidak jadi naik? Karena stimulus dari negara sudah sangat besar, bagaimana pajaknya, bagaimana perizinannya dipermudah, masak mereka sudah dapat insentif cukup besar mereka juga akan ikut menaikkan harga. Ini akan tidak adil rasanya, makanya mereka setuju,” tambahnya.

KKP sendiri selain menggunakan anggaran negara, lanjut Edhy, juga menggunakan peran sebagai kementerian untuk menjaring/menggalang dana-dana sosial dari masyarakat, dari internal agar melakukan dorongan gerakan nasional makan nasi ikan.

“Saya pikir ini mudah-mudahan sebagai salah satu hal positif yang dilakukan pemerintah melalui Kementerian Kelautan dan Perikanan dalam rangka menyelenggarakan ikut mengantisipasi Covid-19 ini,” tambahnya.

Ia berharap komunikasi ke depan juga akan terus membangun dalam rangka mengatasi lapangan pekerjaan yang sulit di sektor kelautan dan perikanan sudah melaporkan semua.

“Kita punya celah-celah untuk membangkitkan lapangan kerja, dari sektor milenial maupun dalam sektor yang kolonial kita juga siap tempatnya,” pungkas Menteri KP. (FID/EN)